BONDOWOSO - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bondowoso Polda Jatim mengamankan seorang pemuda berinisial AF (18) yang diduga terlibat dalam serangkaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan percobaan pencurian pada Selasa (28/7/2026) dini hari.
Kapolres Bondowoso, AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, tersangka melakukan aksinya di tiga lokasi berbeda, yakni Kantor Kelurahan Sekar Putih, ATM BRI Unit Tegalampel, dan DRK Cafe & Resto di Kabupaten Bondowoso.
AKBP Aryo mengungkapkan, peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 01.00 WIB di Kantor Kelurahan Sekar Putih, Kecamatan Tegalampel.
"Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka merusak gembok dan silinder kunci pintu menggunakan obeng hingga berhasil masuk ke dalam kantor," ujar AKBP Aryo, Rabu (29/7/2026).
Setelah memeriksa sejumlah ruangan dan lemari, terduga pelaku tidak menemukan barang yang dapat diambil sehingga meninggalkan lokasi tanpa membawa barang apa pun.
Selanjutnya, sekitar pukul 01.39 WIB, tersangka melakukan percobaan pencurian di ATM BRI Unit Tegalampel.
Saat itu, petugas keamanan mendengar suara seseorang yang diduga mencoba membuka pintu belakang kantor. Karena tidak berhasil, terduga pelaku kemudian berupaya mencongkel brankas mesin ATM.
Petugas keamanan yang berada di dalam kantor memilih menghubungi teknisi mesin ATM untuk meminta bantuan.
Tak lama berselang, sekitar pukul 02.30 WIB, terduga pelaku kembali diduga melakukan pencurian di DRK Cafe & Resto yang berada di Jalan Ki Ronggo, Kelurahan Blindungan, Bondowoso hingga akhirnya berhasil diamankan Polisi.
Dari ungkap kasus ini, Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor Yamaha NMAX 155, helm, jaket hitam, celana pendek hitam, gembok, serta uang tunai sebesar Rp250.000.
Polisi juga meluruskan informasi yang sebelumnya beredar di masyarakat bahwa pelaku berjumlah dua orang dan sempat terlibat duel dengan petugas keamanan Bank BRI.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan konfrontasi dengan pihak terkait, tidak ditemukan adanya perkelahian maupun keterlibatan pelaku lain.
"Pelaku beraksi seorang diri. Saat mencoba membobol mesin ATM, ia mengalami kesulitan sehingga meninggalkan lokasi tanpa berhasil mengambil uang. Tidak ada perkelahian dengan petugas keamanan sebagaimana informasi yang sempat beredar," jelas AKBP Aryo.
Atas perbuatan tersangka, Polisi menjerat dengan Pasal 477 ayat (1) huruf f subsider Pasal 521 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara. (*)
MAGETAN – Sebagai langkah nyata menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau, Polres Magetan Polda Jatim bersama Perhutani KPH Lawu membuat ilaran api (sekat bakar) sejauh 1,8 km di kawasan hutan Cemorosewu, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.
Kegiatan yang dipusatkan di kawasan hutan Petak 73B6 wilayah Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan yang sebagian masuk Kelurahan Sarangan tersebut melibatkan sekitar 100 personel dengan melibatkan instansi lintas sektor termasuk relawan Basecamp Cemorosewu, serta masyarakat Desa Ngancar.
Kasi Humas Polres Magetan, Ipda Indra Suprihatin mengatakan, pembuatan ilaran api (sekat bakar) tersebut sebagai jalur pemisah vegetasi yang berfungsi menghambat, memperlambat, dan melokalisasi penyebaran api apabila terjadi kebakaran hutan.
"Pembuatan ilaran api ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan kekeringan dan penanganan Karhutla yang sebelumnya digelar Forkopimda Kabupaten Magetan," terang Ipda Indra, Kamis (30/7/2026).
Menurut Ipda Indra, pembuatan ilaran api di kawasan hutan sebagai langkah preventif yang menjadi bagian dari strategi mitigasi untuk meminimalkan risiko meluasnya kebakaran selama musim kemarau.
"Tujuannya adalah sebagai langkah mitigasi agar apabila terjadi kebakaran, api dapat dihambat, diperlambat, dan dilokalisasi sehingga tidak mudah merambat ke kawasan hutan lainnya," terang Ipda Indra.
Selain pembuatan jalur sekat bakar, seluruh unsur yang terlibat juga berkomitmen melakukan perawatan ilaran api secara berkala dengan membersihkan vegetasi maupun material yang mudah terbakar sehingga jalur tersebut tetap efektif apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
Sementara itu, Kapolsek Plaosan AKP Agus Budi Witarno mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan seluruh unsur dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan yang setiap tahun berpotensi terjadi saat musim kemarau.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pencegahan Karhutla sangat bergantung pada sinergi seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan hutan, tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secara cepat sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,"kata AKP Agus.
Sinergi lintas sektor yang terus diperkuat ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan, melindungi ekosistem, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dan kawasan wisata di lereng Gunung Lawu. (*)
TUBAN – Tim Audit Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri resmi memulai kegiatan Audit Resertifikasi Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di Objek Vital Nasional (Obvitnas) PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Tuban - Jawa Timur (Jatim), Selasa (28/07/2026).
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung intensif guna memastikan seluruh aspek pengamanan di kawasan industri strategis tersebut berjalan sesuai dengan regulasi negara.
Rangkaian hari pertama diawali dengan sesi pembukaan (opening meeting) di Ruang Rapat PT TPPI. Acara diisi dengan pemutaran profil perusahaan, safety induction, hingga prosesi penyerahan cinderamata dan foto bersama sebagai bentuk sinergi yang kuat antara kepolisian dan sektor industri nasional.
General Manager PT TPPI, Hendra Kurniawan Wijaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa implementasi SMP bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan kebutuhan dasar operasional perusahaan.
"Bagi kami di PT TPPI, keamanan adalah pilar utama kelancaran produksi. Kami sangat menyambut baik audit resertifikasi ini sebagai sarana evaluasi objektif. Melalui bimbingan Tim Baharkam Polri, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keamanan demi menjaga kelancaran operasional perusahaan yang memegang peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional," ujar Hendra Kurniawan Wijaya saat membuka acara.
Sementara itu, Ketua Tim Audit Resertifikasi SMP, Kombes Pol. Aditya Surya Dharma, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa audit ini bertujuan untuk memastikan sistem pengamanan di lapangan mampu beradaptasi dengan perkembangan potensi ancaman modern.
"Sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional harus selalu diuji, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala. Hal ini sangat krusial untuk memastikan seluruh instrumen pengamanan, baik personel maupun teknologi, siap mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan keamanan yang dinamis di kawasan industri strategis ini," tegas Kombes Pol. Aditya yang juga menjabat sebagai Kasubdit Pam VIP Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri.
Usai pembukaan, Tim Audit langsung bergerak cepat melakukan tinjauan lapangan (field check) ke sejumlah area vital di dalam kompleks PT TPPI.
Fokus peninjauan hari pertama meliputi area Command Center, kawasan Pelabuhan (Dermaga) PT TPPI, hingga Central Control Building (CCB) yang menjadi jantung operasional pabrik.
Pada sesi siang hingga malam hari, Tim Audit melanjutkan tahapan dengan melakukan wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen secara ketat.
Pemeriksaan hari pertama ini difokuskan pada dua poin utama, yaitu Elemen 1 terkait Komitmen dan Kebijakan, serta Elemen 2 mengenai Pola Pengamanan yang diterapkan oleh perusahaan.
Kegiatan audit hari pertama yang berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan tim internal Polri, di antaranya AKP Kustiwinarsih, M.H. (Observer), Ipda Arief Wahyudi Wibowo, S.H. (Sekretaris), serta Ir. Mangasa Ritonga, M.M., dan Drs. Haryadi Fitri, M.M. selaku Anggota Tim. Sementara dari pihak eksternal, hadir Deputy MR SMP PT TPPI Sudarmanto, Katim SMP PT TPPI Kolonel Yuana Budi, S.H., serta perwakilan dari PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga. (*)
Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengukuhkan Pengurus Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).
Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi KBPP Polri untuk memperkuat perannya sebagai organisasi keluarga besar Polri yang berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Dalam laporannya, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa susunan Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) beserta Ketua Dewan Pengawas KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 telah resmi memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum. Pengesahan tersebut menjadi dasar bagi kepengurusan baru untuk menjalankan roda organisasi secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bimo juga memperkenalkan jajaran pengurus inti yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pemerintahan, akademisi, dunia usaha, hingga tokoh muda keluarga besar Polri. Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi kekuatan organisasi dalam membangun kolaborasi, menghadirkan gagasan baru, serta memperluas kontribusi KBPP Polri bagi masyarakat.
“KBPP Polri ingin menjadi rumah bersama bagi putra-putri keluarga besar Polri untuk berkarya, berkolaborasi, dan mengabdi. Kami berharap organisasi ini dapat menjadi wadah yang produktif bagi generasi muda dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Bimo.
Ia menjelaskan, dengan jumlah personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia, keluarga besar Polri memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kewirausahaan, kegiatan sosial, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu, KBPP Polri akan melakukan penguatan pendataan anggota dan konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah agar program-program organisasi dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
KBPP Polri juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai satuan kerja Polri serta para pemangku kepentingan lainnya agar program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas generasi muda, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Sementara itu, dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan baru bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat kontribusi nyata keluarga besar Polri dalam menjawab berbagai tantangan bangsa.
Menurut Wakapolri, dunia saat ini menghadapi perkembangan yang sangat dinamis, mulai dari perubahan geopolitik, transformasi digital, kemajuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), hingga meningkatnya tantangan keamanan siber dan penyebaran informasi yang tidak benar. Kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
“Visi KBPP Polri sebagai organisasi yang berintegritas, profesional, modern, dan berlandaskan nilai-nilai Bhayangkara harus diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi anggota, masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Wakapolri.
Ia menjelaskan bahwa Polri terus melakukan transformasi melalui pendekatan human-centered policing dan evidence-based policing sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung berbagai program strategis nasional.
Dalam konteks tersebut, Wakapolri menilai KBPP Polri memiliki posisi strategis sebagai mitra yang mampu membangun karakter generasi muda, memperkuat literasi digital, meningkatkan kepedulian sosial, dan mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan keluarga besar Polri.
Sebagai Pembina Harian KBPP Polri, Wakapolri menyampaikan tiga arah kebijakan utama bagi kepengurusan baru.
Pertama, memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga besar Polri melalui pengembangan UMKM, kewirausahaan, dan jejaring usaha yang saling mendukung sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Kedua, membangun tata kelola organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis digital agar KBPP Polri semakin adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu menjangkau generasi muda.
Ketiga, memperkuat pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, serta kolaborasi dengan satuan kerja Polri di seluruh Indonesia dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Wakapolri juga mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan KBPP Polri sebagai ruang kolaborasi lintas generasi yang mampu melahirkan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan memiliki semangat pengabdian.
“Indonesia memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. KBPP Polri harus menjadi bagian dari upaya mencetak generasi yang berintegritas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kepedulian sosial, serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakapolri menekankan pentingnya memperkuat budaya gotong royong, menjaga persatuan, serta membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu menghadirkan solusi dan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya.
Mengakhiri sambutannya, Wakapolri mengajak seluruh pengurus dan anggota KBPP Polri untuk menjaga semangat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya, serta terus berinovasi dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat.
“Jadikan pengukuhan ini sebagai awal pengabdian yang lebih besar. Mari kita bekerja bersama, memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan menghadirkan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan semangat tersebut, saya optimistis KBPP Polri akan semakin maju dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Wakapolri
Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., selaku Pembina Harian Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, melantik Pengurus Pimpinan Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).
Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional KBPP Polri yang diikuti jajaran 36 Polda serta pengurus hingga tingkat Polres secara daring. Momentum ini menandai dimulainya kepemimpinan baru untuk memperkuat soliditas organisasi, menyelaraskan program kerja, serta memperluas kontribusi KBPP Polri sebagai wadah pemersatu keluarga besar Polri dalam mendukung pembangunan nasional dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan amanah untuk membawa organisasi semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Ia mengajak seluruh pengurus menjadikan momentum ini sebagai awal memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga besar Polri dan masyarakat.
“Jadikan pelantikan ini sebagai awal kerja bersama untuk memperkuat organisasi dan memperbesar kontribusi kepada masyarakat. Bangun kolaborasi, jaga soliditas, dan hadirkan karya nyata yang memberi manfaat bagi bangsa,” tegas Wakapolri.
Sementara itu, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum sehingga memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurut Bimo, kepengurusan baru akan memprioritaskan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah melalui penguatan tata kelola organisasi, pembaruan basis data keluarga besar Polri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, pembinaan generasi muda, kegiatan sosial, dan kemanusiaan.
Dengan kepengurusan baru yang didukung konsolidasi organisasi secara nasional, KBPP Polri diharapkan semakin solid sebagai organisasi keluarga besar Polri yang modern, inklusif, dan mampu menjadi mitra strategis Polri dalam memperluas pengabdian kepada masyarakat.
Mimika, Papua Tengah – Personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama masyarakat melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembersihan lingkungan dan pembangunan akses jalan di Tempat Pemakaman Muslim (TPM) SP 2, Kelurahan Karang Senang (SP 3), Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Senin (27/7/2026). Kegiatan gotong royong tersebut dipimpin oleh Kasatgas Ban Ops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Bambang Widiatmoko, S.H., M.H., sebagai wujud kepedulian Polri dalam membantu masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan pemakaman yang lebih bersih, tertata, dan mudah diakses.
Kegiatan tersebut melibatkan personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama warga sekitar. Secara bersama-sama mereka membersihkan rumput liar, mengangkat sampah, serta merapikan area pemakaman agar lebih nyaman bagi masyarakat yang berziarah maupun saat pelaksanaan prosesi pemakaman. Kehadiran Kombes Pol. Bambang Widyatmoko di tengah-tengah personel dan masyarakat turut memberikan semangat serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik.
Usai pembersihan, kegiatan dilanjutkan dengan pembangunan akses jalan menuju area pemakaman. Pembangunan tersebut dilakukan secara gotong royong untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya ketika kondisi cuaca kurang bersahabat maupun saat berlangsung prosesi pemakaman.
Selain memberikan manfaat terhadap fasilitas umum, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 dengan masyarakat. Suasana kebersamaan tampak selama kegiatan berlangsung, di mana warga dan personel saling bekerja sama serta berdiskusi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan budaya gotong royong sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.
Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin hadir bersama masyarakat dalam kegiatan yang memberikan manfaat nyata. Gotong royong seperti ini menjadi salah satu cara membangun kebersamaan sekaligus menjaga lingkungan agar tetap bersih, nyaman, dan bermanfaat bagi semua,” ujar Kaops.
Senada dengan itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa kolaborasi antara personel dan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan serta memperkuat hubungan yang harmonis.
“Kegiatan ini bukan hanya tentang membersihkan lingkungan atau membangun akses jalan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan budaya gotong royong. Kami berharap sinergi seperti ini terus terjalin sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Wakaops.
Pelaksanaan bakti sosial tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Perwakilan ibu-ibu yang turut membantu menyediakan konsumsi, Fatimah, menyampaikan apresiasi kepada Polri, khususnya personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026, atas kepedulian yang diwujudkan melalui kegiatan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, khususnya Bapak Kaops Damai Cartenz dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang telah membantu pembangunan akses jalan menuju makam SP 2 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan salah seorang warga yang turut bergotong royong, Muhammad Saleh. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat dan aparat.
“Kami merasa senang karena area pemakaman menjadi lebih bersih dan akses jalannya juga semakin baik. Kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat. Kami berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena mampu mempererat kebersamaan antara warga dan personel di lapangan,” ujarnya.
Melalui kegiatan bakti sosial ini, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 berharap semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan kebersamaan dengan masyarakat terus tumbuh. Sinergi yang terjalin diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi fasilitas umum, tetapi juga memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Mimika.
JAKARTA – Anggota Panja Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, menuntut Polda Metro Jaya bertindak cepat, berani, dan transparan dalam membongkar penyebab kematian Sutrimo, Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
Teuku Ibrahim menegaskan bahwa kelambanan dalam penanganan kasus sensitif ini hanya akan merusak kepercayaan masyarakat sekaligus menyuburkan berbagai prasangka di ruang publik.
“Polda Metro Jaya harus mengambil langkah cepat dan usut tuntas perkara ini! Jangan biarkan penanganannya berlarut-larut tanpa arah. Jika hasil penyelidikan membuktikan tidak ada pidana, umumkan secara resmi dan akuntabel. Namun jika ada indikasi kejahatan, buru dan tindak tegas pelakunya tanpa pandang bulu!” tegas Teuku Ibrahim, Senin (27/7/2026).
Ia memperingatkan bahwa pembiaran dan minimnya informasi resmi dari kepolisian merupakan pemicu utama makin liarnya spekulasi di tengah masyarakat.
“Setiap pembiaran tanpa kepastian hukum hanya memberi ruang bagi rumor yang menyesatkan. Penyelidikan wajib dilakukan secara komprehensif, berbasis bukti ilmiah, dan hasilnya harus dibuka terang-benderang kepada publik,” lanjutnya.
Legislator Senayan ini juga menekankan pentingnya integritas penyidik agar tidak goyah oleh tekanan pihak mana pun, sembari mengajak masyarakat untuk terus mengawal ketat jalannya proses hukum.
“Kita wajib menghormati prosedur hukum yang berjalan, tetapi aparat harus paham bahwa publik menagih kepastian. Hukum tidak boleh dibiarkan mengambang—keadilan harus ditegakkan secepat-cepatnya bagi keluarga korban dan masyarakat,” pungkas Teuku Ibrahim.
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpeg)
