BOJONEGORO – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi perhatian Polres Bojonegoro Polda Jatim dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), khususnya di ruang digital.
Edukasi pemanfaatan AI diberikan kepada sekitar 200 pelajar SMAN 1 Bojonegoro di aula sekolah, Jalan Panglima Sudirman, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Kanit 3 Satreskrim Polres Bojonegoro Iptu Agus Wijaya bersama anggota.
Para pelajar mengikuti kegiatan dengan antusias, sekaligus mendapatkan pemahaman mengenai perkembangan AI, manfaat teknologi tersebut, hingga berbagai potensi risiko yang perlu diwaspadai dalam penggunaannya.
Di tempat terpisah, Kabag SDM Polres Bojonegoro Kompol Khristanto Widhy Nugroho mengatakan, edukasi AI menjadi penting karena generasi muda merupakan salah satu kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital.
Menurutnya, kemampuan menggunakan teknologi harus diimbangi dengan pemahaman mengenai etika, tanggung jawab dan konsekuensi hukum.
“Tujuan edukasi ini untuk membangun pemahaman dan etika dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Para siswa juga perlu mampu menyaring informasi, mengenali bias data serta mewaspadai hoaks dan deepfake yang dapat menyesatkan maupun merugikan orang lain,” ujar Kompol Khristanto.
Selain aspek keamanan digital, para pelajar juga didorong menggunakan AI secara produktif dalam kegiatan belajar dan berkarya.
Teknologi tersebut dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa, namun tidak boleh menghilangkan orisinalitas gagasan maupun digunakan untuk melakukan plagiarisme.
Kompol Khristanto menegaskan, pemanfaatan AI harus ditempatkan sebagai sarana pendukung, bukan menggantikan tanggung jawab dan kemampuan berpikir penggunanya.
Karena itu, literasi digital perlu terus diperkuat agar para pelajar mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus tetap memiliki karakter dan kesadaran hukum.
Kompol Khristanto berharap edukasi tersebut mampu membentuk generasi muda yang cerdas digital, adaptif dan berdaya saing, sekaligus mampu menggunakan teknologi kecerdasan buatan secara aman, etis dan bertanggung jawab.
"Hal ini demi mencegah potensi kriminalitas di dunia maya maupun yang berdampak pada kehidupan nyata," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Bojonegoro Wiwik Widowati menyampaikan apresiasi kepada Polres Bojonegoro atas edukasi yang diberikan kepada para siswa.
Wiwik menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi pelajar agar semakin memahami perkembangan teknologi dan mampu menggunakannya secara baik serta bertanggung jawab.
“Kegiatan edukasi paham AI dari Polri ini sangat bermanfaat bagi para siswa. Para siswa harus mengikuti perkembangan zaman, melek teknologi, dan mampu memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik serta bertanggung jawab,” tuturnya.(*)
BONDOWOSO — Sebuah truk tua tanpa dilengkapi dokumen resmi berujung pada pengungkapan perkara oleh jajaran Polres Bondowos Polda Jawa Timur.
Dari penyelidikan yang dilakukan, Polisi mengungkap dugaan tindak pidana pencurian atau penadahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso.
Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo dalam konferensi pers hasil ungkap kasus Polres Bondowoso pada Selasa (18/8/2026).
AKBP Aryo mengatakan, pengungkapan ini menjadi bagian dari langkah jajaran Polres Bondowoso dalam membongkar dugaan tindak pidana pencurian dan penadahan kendaraan bermotor.
"Dalam perkara ini, Polisi menetapkan Dua orang sebagai tersangka, masing masing berinisial ST dan AS asal Kabupaten Jember," ungkap AKBP Aryo.
Berdasarkan hasil penyidikan, perkara tersebut bermula ketika ST didatangi seorang pria berinisial F yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
F diduga meminta bantuan ST untuk mencarikan pembeli sebuah truk Mitsubishi Colt berwarna kuning muda dengan nomor Polisi P 2291 C.
Sementara itu tersangka AS menemui pembeli inisial BS Dengan Kesepakatan Harga Rp 26.000.000 (Dua puluh enam Juta Rupiah) dan Berkata STNK Kendaraan Hilang di BPKB Jaminan Bank.
Dari hasil penjualan F mendapatkan Uang Rp 13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan ST mendapat keuntungan senilai Rp 1.000.000; (Satu Juta Rupiah) sedangkan AS mendapatkan Rp 4.000.000 ( Empat Juta Rupiah).
"Jadi Truk yang dijual itu tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan modus STNK hilang dan BPKB masih di bank," kata AKBP Aryo.
Dari rangkaian penyidikan, Polisi kemudian menelusuri keterlibatan pihak pihak yang diduga mengetahui atau berhubungan dengan kendaraan tersebut.
Selain Dua tersangka yang diamankan, Polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit truk Mitsubishi Colt warna kuning muda dengan nomor polisi P 2291 C, nomor rangka FE111EO24528 dan nomor mesin 4D30132471, tahun 1981 beserta kuncinya, satu lembar STNK dan satu bundel BPKB sebagai bagian dari proses penyidikan.
Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 476 dan atau Pasal 591 huruf a KUHP berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V sebesar Rp500 juta.
Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menegaskan, pengungkapan perkara menjadi bukti bahwa jajaran kepolisian terus bergerak menindak setiap dugaan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.
"Kami tidak hanya fokus pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri asal usul barang, pihak yang terlibat dan seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan bukti yang ditemukan," pungkasnya. (*)
KEDIRI - Kepala desa di Kabupaten Kediri diminta tak tinggal diam ketika informasi yang belum terverifikasi mulai beredar dan berpotensi memicu keresahan warga.
Pesan itu disampaikan Kapolres Kediri, AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif saat bertemu Ketua PKDI Kabupaten Kediri dan sejumlah kepala desa di Kediri, Selasa (18/8/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, isu keamanan lingkungan, dinamika pemerintahan desa hingga potensi mobilisasi massa menjadi pembahasan.
AKBP Latif juga mendorong kepala desa mengambil peran lebih aktif dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat.
“Informasi yang belum jelas jangan sampai langsung dipercaya atau disebarkan. Kepala desa punya posisi strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” kata AKBP Latif.
Mantan Kapolres Probolinggo itu juga meminta Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) kembali digerakkan sehingga Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) bisa optimal.
Menurut AKBP Latif, keterlibatan warga diperlukan untuk mendeteksi persoalan sejak awal, termasuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di tengah agenda yang berpotensi mengganggu Kamtibmas.
“Keamanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kepolisian. Kepedulian warga melalui Siskamling dan komunikasi yang baik justru menjadi kekuatan utama untuk mencegah gangguan sejak dini,” tutur AKBP Latif.
Persoalan pemerintahan desa tambah AKBP Latif turut mengemuka, khususnya terkait masa jabatan kepala desa yang berakhir pada 2026 sementara aturan pelaksanaan Pilkades belum terbit.
AKBP Latif mengingatkan agar pemerintah desa menunggu ketentuan resmi dan tidak mengambil kebijakan berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar hukum.
"Untuk program desa, agar para kepala desa mengutamakan Musdes, melibatkan BPD, serta memastikan setiap keputusan memiliki dasar administrasi yang jelas," pungkas AKBP Latif.
Sementara itu Ketua PKDI Kabupaten Kediri Don Vito Gus Bhaki menilai komunikasi langsung dengan kepolisian penting untuk menyikapi persoalan di tingkat desa.
"Komunikasi dua arah untuk kondusivitas di masing - masing desa ini sangat penting," ujarnya.
Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada kepala desa lainnya sebagai bahan bersama dalam menjaga Kabupaten Kediri tetap kondusif. (*)
NUSA TENGGARA TIMUR — Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto NTT didampingi sejumlah pejabat terkait meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana gempa bumi dan pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Kapolri mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden, mulai dari proses pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami mendapatkan tugas untuk membantu seluruh proses penanganan bencana, mulai dari pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (18/8/2026).
Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.
“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, korban luka segera diberikan kesembuhan, serta seluruh masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan,” kata Kapolri.
Berdasarkan data sementara, bencana tersebut telah mengakibatkan 1.245 orang menjadi korban, terdiri dari 67 orang meninggal dunia, 509 orang luka berat, dan 669 orang luka ringan. Sementara itu, sekitar 27.700 masyarakat mengungsi di 107 titik pengungsian yang tersebar di tujuh kabupaten.
Kapolri mengatakan sebagian besar lokasi pengungsian saat ini sudah dapat dijangkau. Polri bersama seluruh unsur terkait terus mendatangi titik-titik pengungsian untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.
Dalam mendukung percepatan penanganan bencana, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana, terdiri dari satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko pada Polres terdampak. Posko tersebut menjadi pusat pelayanan dan koordinasi penanganan masyarakat sekaligus digunakan untuk menginventarisasi kebutuhan yang berkembang di lapangan.
Polri juga telah mengirimkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT untuk memperkuat penanganan bencana. Personel tersebut memiliki berbagai kemampuan, mulai dari SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, pencarian menggunakan K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan pendistribusian bantuan.
Selain pengerahan personel, Polri telah menyalurkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan dari Mabes Polri maupun Polda jajaran. Bantuan tersebut berupa bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
Kapolri menegaskan distribusi bantuan akan terus didorong berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kebutuhan masyarakat, mulai dari tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, hingga kebutuhan lainnya dapat dipenuhi secara bertahap.
“Kami akan terus bergerak dan melakukan evaluasi setiap hari untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, hingga kebutuhan lainnya dapat segera dipenuhi secara bertahap,” tutur Kapolri.
Khusus dalam peninjauan hari ini, Polri menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur berupa 3.500 paket bantuan sosial, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan yang diangkut menggunakan enam truk.
Kapolri juga menjelaskan Polri menyiapkan sarana angkut udara berupa pesawat Beechjet, pesawat CN, pesawat Casa, serta helikopter untuk mendukung evakuasi, pengiriman bantuan dan logistik, sekaligus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal melalui jalur darat.
Dalam penanganan medis, Kapolri memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan lanjutan akan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila diperlukan, masyarakat akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan difasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya.
Termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus, seperti ibu hamil yang mendekati proses persalinan, menjadi perhatian dalam pelayanan kesehatan di lokasi terdampak.
“Terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan, tentunya akan segera kita bantu dan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kami akan memfasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya,” tegas Kapolri.
Kapolri mengakui masih terdapat kendala dalam penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah akibat keterbatasan akses dan jalur distribusi. Namun, Polri bersama seluruh unsur terkait terus menyiapkan berbagai alternatif agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau beberapa wilayah dengan cepat karena kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus kami siapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Untuk mendukung pelayanan dan penanganan masyarakat terdampak, Polri juga menyiagakan satu unit kapal, tiga unit pesawat, dan tiga unit helikopter, terdiri dari Kapal KP Bima 7014 kelas A3, dua unit helikopter AW 169, satu unit helikopter Bell-429, serta masing-masing satu unit pesawat CN, Casa, dan Beechjet.
Kapolri menegaskan Polri akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan BNPB, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secepat mungkin.
“Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Kapolri.
Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sediakala.
Nusa Tenggara Timur — Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama Polri dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung lokasi terdampak dan pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (18/8/2026).
Kapolri mengatakan, sesuai arahan Presiden, Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan bencana mulai dari pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (18/8/2026).
Hingga saat ini, tercatat 1.245 orang menjadi korban bencana, terdiri dari 67 orang meninggal dunia, 509 orang luka berat, dan 669 orang luka ringan. Sementara itu, sebanyak 27.700 orang masih berada di pengungsian yang tersebar pada 107 titik di tujuh kabupaten.
Kapolri mengatakan sebagian besar lokasi pengungsian saat ini sudah dapat dijangkau. Polri bersama seluruh unsur terkait terus berbagi tugas untuk mendatangi titik-titik pengungsian, melihat langsung kondisi masyarakat, sekaligus memastikan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.
Untuk mempercepat koordinasi penanganan, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana, terdiri dari satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko pada Polres terdampak. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan dan koordinasi penanganan masyarakat sekaligus untuk menginventarisasi berbagai kebutuhan yang berkembang di lapangan.
Polri juga telah mengirimkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT. Personel tersebut diperkuat dengan kemampuan SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan pendistribusian bantuan.
Di sisi lain, dukungan logistik terus digerakkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, Polri telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan yang berasal dari Mabes Polri dan lima Polda jajaran, berupa bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
Khusus dalam kegiatan hari ini, Polri menyalurkan 3.500 paket bansos, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan tersebut diangkut menggunakan enam truk.
“Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan selama berada di lokasi pengungsian,” kata Kapolri.
Kapolri menegaskan distribusi bantuan akan terus disesuaikan dengan hasil evaluasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk memastikan kebutuhan seperti tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, maupun perlengkapan lainnya dapat dipenuhi secara bertahap.
Dalam penanganan kesehatan, Polri juga memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan akan segera dibantu. Apabila diperlukan, masyarakat akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan difasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya.
“Terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan, tentunya akan segera kita bantu dan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kami akan memfasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya,” tegas Kapolri.
Kapolri juga menyebut masyarakat dengan kebutuhan khusus menjadi perhatian, termasuk ibu hamil yang mendekati proses persalinan. Polri akan memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Selain personel dan bantuan logistik, Polri menyiagakan dukungan sarana operasional berupa satu unit kapal, tiga unit pesawat, dan tiga unit helikopter untuk mendukung pelayanan serta penanganan masyarakat terdampak bencana. Sarana angkut udara tersebut juga digunakan untuk mendukung evakuasi, pengiriman bantuan dan logistik, serta pemantauan wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal melalui jalur darat.
Kapolri mengakui masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau sejumlah wilayah secara cepat akibat kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus disiapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau beberapa wilayah dengan cepat karena kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus kami siapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kapolri.
Kapolri menekankan bahwa seluruh sumber daya tersebut dikerahkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana. Polri juga akan terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Pemerintah Daerah, serta seluruh unsur terkait agar setiap kebutuhan masyarakat dapat ditangani secepat mungkin.
“Kita semua berdoa agar kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sediakala,” pungkas Kapolri.
Manggarai Timur, NTT – Dalam rangka mendukung penanganan bencana gempa bumi di wilayah Manggarai Timur, personel SAR Korbrimob Polri yang melaksanakan BKO di Polda NTT dibawah koordinasi Kombes Pol. Hasripuddin, selaku Pamendal Korbrimob Polri BKO Polda NTT terus memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Posko Bencana Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (18/08/2026).
Selain melaksanakan tugas kemanusiaan, personel SAR Korbrimob Polri juga mendapat dukungan dari relawan, salah satunya wisatawan asal Jerman bernama Leony. Dengan penuh empati, Leony turut membantu menyediakan makanan bagi personel dan masyarakat di sekitar posko sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana serta petugas yang berada di lokasi.
Di sisi lain, empat personel SAR Korbrimob Polri yang melaksanakan BKO di Polda NTT dan ditempatkan di Posko Bencana Lamba Leda melaksanakan evakuasi terhadap warga terdampak gempa menuju posko kesehatan. Evakuasi dilakukan sebagai upaya memastikan masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dapat segera memperoleh pemeriksaan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan.
Kegiatan pelayanan makanan dan evakuasi tersebut merupakan bagian dari upaya SAR Korbrimob Polri dalam memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak gempa. Kehadiran personel bersama para relawan menjadi wujud nyata sinergi dan kepedulian dalam membantu masyarakat menghadapi situasi pascabencana.
Melalui pelayanan makanan, evakuasi, serta berbagai dukungan kemanusiaan yang diberikan, Korbrimob Polri berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, serta membantu meringankan beban warga terdampak bencana, khususnya selama proses penanganan dan pemulihan pascagempa di wilayah Manggarai Timur.
SURABAYA – Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim mengamankan seorang pria berinisial A.T. (32), warga Surabaya yang diduga terlibat dalam peredaran sabu.
Hal itu seperti disampaikan oleh Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Adik Agus Putrawan di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Selasa (18/8/2026).
AKP Adik mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan setelah Polisi menindaklanjuti penyelidikan atas laporan masyarakat.
Menurut AKP Adik, saat penangkapan tersangka AT sedang menunggu pembeli dilakukan di sebuah gang kawasan Rangkah Gang 8, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya pada Rabu, (12/8/2026).
"Dari tangan tersangka, petugas menemukan 28 poket plastik berisi narkotika jenis sabu sekitar 15,4 gram di dalam saku celana pendek yang dikenakan tersangka," kata AKP Adik.
Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengungkapkan, dalam pemeriksaan awal, A.T. mengaku mendapatkan sabu dari seorang pria berinisial MSR yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
"Sabu tersebut bukan untuk dikonsumsi sendiri oleh AT, melainkan dititipkan oleh MSR untuk diedarkan kembali dengan imbalan sebesar Rp.20 ribu untuk setiap poket sabu yang berhasil terjual,"kata AKP Adik.
Masih kata AKP Adik, hasil pemeriksaan terhadap A.T. mengaku telah dua kali menerima titipan sabu dari MSR dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir.
"Awalnya tersangka menerima 20 poket sabu. Selanjutnya, ia kembali mendapatkan 13 poket. Setiap poket sabu disebut diedarkan dengan harga sekitar Rp100 ribu," jelas AKP Adik.
Dalam pengungkapan tersebut, Polisi juga menyita 28 poket plastik berisi sabu dengan berat sekitar 15,4 gram, uang tunai Rp500 ribu dari hasil penjualan, satu celana pendek warna cokelat, serta satu unit telepon seluler.
Tersangka A.T dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.(*)
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpeg)
