TERKINI
Lorem 1
Technology
Circle Gallery
‹
›
Shooting
Pilihan Pembaca
Racing
Postingan Populer
News
SURABAYA – Polda Jawa Timur mengajak sekolah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat upaya pencegahan perundungan (bullying) untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan melindungi masa depan anak.
Pesan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur melalui Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum dalam peringatan Hari Anak Sedunia (World Children's Day) 2026 di SMPN 26 Surabaya, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan bertema “Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Inklusif melalui Pencegahan Bullying yang Berdampak pada Ekstremisme” ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui ruang digital.
Kombes Pol Ganis menjelaskan bahwa perundungan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak, mulai dari hilangnya rasa percaya diri, kecemasan, hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan.
Dalam kondisi tertentu, anak yang mengalami tekanan psikologis dan keterasingan sosial juga dapat menjadi lebih rentan terhadap manipulasi pihak-pihak yang menyebarkan kebencian maupun paham kekerasan.
“Anak-anak harus merasa aman, dihargai, dan diterima di lingkungannya. Jangan sampai perundungan membuat mereka kehilangan rasa percaya diri dan mencari penerimaan di lingkungan yang justru membahayakan masa depannya,” ujar Kombes Pol Ganis.
Ia menegaskan, pencegahan bullying membutuhkan kepedulian bersama, terutama dari keluarga dan lingkungan sekolah.
Para pelajar diajak untuk saling menghargai perbedaan, tidak melakukan perundungan, serta tidak ikut menyebarkan konten yang merendahkan atau menyakiti orang lain di media sosial.
Sementara itu, orang tua dan tenaga pendidik diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak serta menyediakan ruang komunikasi dan pelaporan yang aman bagi korban.
Melalui Ditres PPA dan PPO, Polda Jatim terus mendorong upaya pencegahan, perlindungan, dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan, termasuk penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya dalam lingkungan yang aman, tanpa rasa takut terhadap kekerasan maupun perundungan,” pungkas Kombes Pol Ganis. (*)
Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional. Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum, tetapi perlu menyentuh persoalan mendasar penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang menghadirkan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, sebagai narasumber di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam forum yang mempertemukan unsur Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat tersebut, Kepala BRAN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla selama ini.
“Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat.”
Urgensi Reforma Agraria dalam Memutus Siklus Karhutla
Dengan luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, Dedi mengingatkan bahwa ancaman kebakaran semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.
Di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban konsesi dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, kehadiran BRAN menjadi relevan untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penataan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara bertanggung jawab.
Reforma agraria dapat menjadi instrumen pencegahan struktural agar persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan tidak terus berkembang menjadi konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.
Lindungi Masyarakat Adat sebagai Penjaga Hutan
Dalam diskusi tersebut, Kepala BRAN memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang selama bergenerasi hidup berdampingan dengan hutan.
“Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran.”
Melalui reforma agraria, perlindungan hak masyarakat adat perlu diperkuat bersamaan dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, sehingga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras.
Dari Diskusi Menuju Terobosan Pencegahan
Kepala BRAN mendorong forum akademis tersebut menghasilkan terobosan konkret melalui integrasi satu data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal.
Dedi juga mengajak mahasiswa program doktoral STIK untuk mengembangkan penelitian yang tidak sekadar mengulang pendekatan sebelumnya, tetapi mampu menjawab tantangan karhutla yang semakin kompleks, termasuk dampaknya terhadap kesehatan anak-anak dan generasi mendatang.
Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Pancasila sila kelima, dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Kepala BRAN menekankan pentingnya menempatkan keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dalam satu kerangka kebijakan nasional.
“Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang.”
JAKARTA – Polri terus memperkuat upaya menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia sekaligus melindungi ekosistem laut melalui program Blue Policing. Program ini mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kolaborasi dalam menjaga kelestarian laut Nusantara.
Ketua Program Blue Policing yang juga menjabat Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan bahwa program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran Polri menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.
“Blue Policing merupakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kami tidak hanya berfokus pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga pada bagaimana ekosistem laut tetap terjaga serta masyarakat pesisir dapat berperan aktif dalam melindungi lingkungan tempat mereka hidup dan mencari nafkah,” ujar Pitoyo di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, program ini sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Melalui pendekatan Blue Community, masyarakat nelayan ditempatkan sebagai mitra strategis Polri dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, mencegah tindak pidana di wilayah perairan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Blue Policing juga diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan di wilayah pesisir dan perairan, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Pitoyo menjelaskan, pelaksanaan program Blue Policing dibangun melalui enam pilar utama, yaitu Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar tersebut menjadi landasan dalam menjalankan upaya pencegahan, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, memetakan potensi kerawanan, melakukan penegakan hukum, melindungi lingkungan, serta mengukur dampak kegiatan kepolisian terhadap masyarakat dan ekosistem laut.
“Keberhasilan menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran aparat. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para nelayan, karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah perairan dan merasakan langsung dampak dari kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan laut,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui Blue Policing, Polri ingin memastikan wilayah perairan Indonesia tetap aman dan lestari, sehingga masyarakat pesisir dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang. Perlindungan terhadap laut juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan mata pencaharian nelayan serta kesejahteraan generasi mendatang.
“Laut yang bersih, sehat, dan aman merupakan harapan bersama. Karena itu, menjaga laut bukan hanya tentang melindungi sumber daya alam, tetapi juga menjaga kehidupan, mata pencaharian nelayan, dan masa depan Indonesia,” tutup Pitoyo.
Melalui program Blue Policing, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menjaga kelestarian dan keamanan wilayah perairan Indonesia, sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Bersama Menjaga Laut Nusantara.
Probolinggo - Jajaran Polsubsektor Kedopok Polsek Wonoasih Polres Probolinggo Kota terus menggencarkan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kali ini, petugas turun langsung menyambangi petani di lahan jagung kawasan Kelurahan Sumber Wetan.
Kegiatan sambang tersebut digelar di Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 09.30 WIB. Di lokasi, Bhabinkamtibmas Kelurahan Sumber Wetan Aipda A Yunus tampak berdialog hangat dengan para petani di sela aktivitas merawat tanaman jagung.
Kapolsubsektor Kedopok Ipda Hari Dwi Tjahyono mengatakan, kehadiran personelnya di tengah petani bertujuan menjaga kondusifitas wilayah sekaligus mengajak warga menyukseskan program ketahanan pangan Presiden RI.
"Personel kami turun langsung ke lapangan untuk menyampaikan pesan kamtibmas. Kami mengajak para petani jagung di Kelurahan Sumber Wetan agar terus bersemangat mendukung program ketahanan pangan pemerintah," ujar Hari dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Tak sekadar memantau lahan, lanjut Hari, pihak kepolisian juga membuka ruang komunikasi bagi para petani yang menemui kendala selama masa tanam. Segala masukan nantinya bakal dijembatani ke instansi terkait.
"Kami mengimbau apabila ada masukan atau kendala seputar pertanian, silakan disampaikan kepada Bhabinkamtibmas. Nantinya aspirasi tersebut akan kami bantu teruskan kepada petugas penyuluh pertanian," jelasnya.
Di sela-sela kegiatan, petugas turut mengajak warga untuk bersama-sama Polri menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Selama kegiatan sambang berlangsung, situasi di sekitar lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.
"Kami juga mengingatkan warga agar proaktif menjaga keamanan lingkungan. Jika terjadi kejadian menonjol atau gangguan kamtibmas, segera hubungi Bhabinkamtibmas setempat untuk meminta bantuan agar bisa cepat ditindaklanjuti," pungkas Hari.
SURABAYA – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim mengamankan seorang pria berinisial UY (32) yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Bulak, Surabaya.
Dari penangkapan terhadap warga Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak tersebut, Polisi menyita barang bukti sabu seberat bruto 15,59 gram.
Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Agus Putrawan, mengatakan penangkapan dilakukan di sebuah rumah di kawasan Sukolilo, Surabaya pada Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, UY mengaku memperoleh pasokan sabu dari seseorang berinisial HN yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
"Tersangka membeli 15 gram sabu seharga Rp12 juta atau sekitar Rp800 ribu per gram untuk diedarkan kembali," terang AKP Adik.
Dalam menjalankan aksinya, UY memecah dan mengemas ulang sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga jual bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp500 ribu per paket.
Sebelum tertangkap, tersangka mengaku telah berhasil menjual 10 paket dengan total pemasukan Rp1,75 juta.
"Sebanyak Rp1,6 juta dari hasil penjualan digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan sisanya Rp150 ribu turut kami amankan sebagai barang bukti," tutur AKP Adik
Ia menambahkan, berdasarkan pengakuan tersangka, UY sudah tujuh kali bertransaksi membeli sabu dari pemasok yang sama sejak Juni hingga November 2026.
Keterangan ini menjadi petunjuk bagi penyidik untuk terus mengembangkan kasus guna memburu jaringan pemasok di atasnya.
Selain sabu seberat bruto 15,59 gram dalam satu plastik klip, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain meliputi satu unit timbangan digital merek Camry, dua bendel plastik klip kosong, satu alat serok dari sedotan plastik, satu unit ponsel beserta kotak ponsel Redmi 10, serta uang tunai Rp150 ribu.
Atas perbuatannya, tersangka UY dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. (*)
PROBOLINGGO – Polres Probolinggo Polda Jatim dan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong memperkuat kolaborasi untuk menjamin keamanan dan menciptakan ruang belajar yang aman bagi para santri.
Komitmen tersebut terjalin dalam silaturahmi antara Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar dan Pengasuh Utama Ponpes Zainul Hasan Genggong, KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, di Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polres Probolinggo Polda Jatim sebagai upaya mempererat hubungan dan memperkuat sinergitas antara Polri dengan kalangan pesantren.
Dalam pertemuan itu, Kapolres Probolinggo menyosialisasikan Program Quick Win Kapolri, khususnya penciptaan ruang publik yang aman melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan.
Program yang disampaikan meliputi POLIDIK (Polisi Peduli Pendidikan), Polisi Jogo Sekolah, dan Polisi Jogo Pondok sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta kenyamanan lingkungan pendidikan.
Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar mengatakan, sinergitas antara Polri dan pondok pesantren sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik, kami berharap tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta kondusif bagi para santri dan seluruh civitas pendidikan," ujar AKBP Rizki.
Ia menambahkan, Polri berkomitmen hadir memberikan perlindungan dan rasa aman melalui program-program tersebut.
"Kami berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan melalui kerja sama dengan Ponpes Zainul Hasan Genggong, sehingga para santri dapat belajar dan mengembangkan diri dengan baik serta terhindar dari berbagai potensi gangguan kamtibmas," tambah AKBP Rizki.
Sementara itu KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah menyambut baik program tersebut dan menyatakan kesiapan pihak pesantren untuk bersinergi dengan Polres Probolinggo dalam pelaksanaannya.
Dukungan tersebut menjadi penting mengingat Ponpes Zainul Hasan Genggong memiliki lembaga pendidikan mulai tingkat RA/TK hingga perguruan tinggi, di antaranya UNZAH, STIH, UNHASA, dan Ma'had Aly.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas Polres Probolinggo dan Ponpes Zainul Hasan Genggong semakin kuat dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. (*)
SURABAYA – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim memperkuat perannya dalam membantu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dalam kegiatan Job Fair 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Kombes Pol Luthfi menyampaikan, keterlibatan kepolisian dalam bursa kerja merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar jajarannya turut berkontribusi menekan angka pengangguran.
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, investor, dan pelaku usaha.
“Sinergi ini dalam rangka menyukseskan kegiatan Job Fair Kota Surabaya. Ke depan, kami berharap dapat melakukan upaya yang lebih komprehensif untuk membantu Pemkot Surabaya menciptakan lapangan kerja,” ujar Kombes Pol Luthfi.
Kapolrestabes Surabaya mengatakan, dalam mendukung perluasan kesempatan kerja, kepolisian menjalankan dua langkah strategis.
Pertama, menjaga stabilitas keamanan dan keberlangsungan investasi agar dunia usaha terus berkembang serta mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Kedua, menjembatani pencari kerja dengan perusahaan. Pada gelaran Job Fair 2026 ini, sebanyak 49 perusahaan berpartisipasi dengan menyediakan 3.013 lowongan pekerjaan bagi warga.
Selain penyerapan tenaga kerja, Kombes Pol Luthfi juga menekankan pendekatan baru kepolisian dalam mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Sesuai arahan Bapak Kapolda Jawa Timur, jajaran kepolisian diminta mengedepankan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha kecil yang mengalami kendala administratif maupun perizinan," terang Kombes Pol Luthfi.
Menurut Kombes Pol Luthfi, ketika ada pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan, terutama berkaitan dengan izin, kewajiban kepolisian untuk membantu dan memfasilitasi sehingga usaha kecil ini bisa berkembang.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya turut mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atas komitmennya memperluas akses pekerjaan, termasuk peluang kerja di luar negeri.
Melalui program Poliran, Polrestabes Surabaya Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemkot dan dunia usaha guna membangun perekonomian kota yang inklusif serta berkelanjutan. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)





