Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengenang sosok Jenderal Hoegeng sebagai figur yang konsisten menjaga kejujuran dan kesederhanaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun ketika mengemban amanah sebagai pimpinan Polri.

Salah satu keteladanan yang disoroti adalah sikap Jenderal Hoegeng saat menjabat Kepala Jawatan Imigrasi. Kala itu, beliau meminta sang istri, Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri, menutup toko bunga yang dirintisnya agar jabatan yang diembannya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Kapolri juga mengenang kesederhanaan Jenderal Hoegeng hingga akhir hayatnya. Meski memiliki kesempatan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, beliau memilih tempat peristirahatan terakhir di TPBU Giri Tama agar kelak dapat berdekatan dengan sang istri.

Menurut Kapolri, warisan terbesar Jenderal Hoegeng bukanlah kekuasaan maupun jabatan, melainkan nama baik yang dibangun melalui kejujuran dan integritas sepanjang pengabdiannya.

“Yang diwariskan Jenderal Hoegeng bukanlah kekuasaan, melainkan nama baik. Beliau memberikan teladan bahwa kejujuran harus dijaga dalam setiap keadaan, termasuk ketika seseorang memiliki kewenangan dan jabatan,” ujar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam keterangannya di Bogor, Selasa (10/11/2026).

Kapolri menegaskan, nilai integritas harus menjadi landasan utama setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kewenangan yang dimiliki institusi kepolisian harus disertai tanggung jawab dan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan agar kepercayaan masyarakat terus terjaga.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota Polri untuk menghormati keteladanan Jenderal Hoegeng melalui tindakan nyata, yakni bekerja dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Pesan Jenderal Hoegeng ini harus terus kita jaga dan menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri lintas generasi,” tegasnya.

Kapolri menambahkan, kepemimpinan dalam institusi Polri dapat mengalami pergantian, tetapi standar integritas harus tetap dipertahankan. Karena itu, seluruh jajaran diharapkan mampu meneruskan nilai-nilai keteladanan para pendahulu melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam kegiatan ziarah tersebut, turut hadir keluarga besar Jenderal Hoegeng, termasuk Krisnandi Ramadhana Hoegeng, Wakil Bupati Kabupaten Bogor H. Ade Ruhandi, S.E., Wakapolri, serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri.

Melalui momentum Hari Pahlawan, Kapolri mengajak seluruh insan Bhayangkara untuk menjadikan semangat kepahlawanan sebagai pengingat dalam menjaga kehormatan institusi. Keteladanan Jenderal Hoegeng diharapkan terus hidup melalui sikap jujur, sederhana, dan berintegritas dalam setiap pelaksanaan tugas Polri.

Bursa kerja tersebut merupakan bagian dari peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha untuk memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat itu menargetkan kehadiran 5.000 pencari kerja. Sebanyak 13 Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) juga dilibatkan untuk memberikan akses pelatihan dan peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri.

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Rudy Safirudin, mengatakan pelaksanaan job fair merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam membantu memperluas kesempatan kerja.

Menurutnya, upaya mengatasi pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, Polri membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja, serta perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Melalui POLIRAN, kami ingin menghadirkan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membuka kesempatan kerja,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, keterlibatan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat menjadi bagian penting dalam menghubungkan kebutuhan tenaga kerja di dunia industri dengan masyarakat pencari kerja. Sementara itu, Balai Latihan Kerja dan lembaga pelatihan kerja berperan mendukung peningkatan kompetensi masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Program POLIRAN tidak hanya berorientasi pada penyediaan lowongan pekerjaan, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing di pasar tenaga kerja,” ujarnya.

Pelaksanaan job fair dirancang menggunakan sistem hybrid, yakni secara langsung dan daring. Para pencari kerja dapat mencari dan memilih jenis pekerjaan melalui aplikasi NYARI GAWE sebelum mengikuti proses rekrutmen sesuai ketentuan perusahaan.

Dari total 8.875 lowongan yang disiapkan, kesempatan kerja tersebar di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta peluang penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang difasilitasi melalui BP3MI.

Khusus penempatan luar negeri, tersedia 3.210 lowongan kerja di 12 negara, antara lain Malaysia, Taiwan, Palau, Serbia, Yordania, Kuwait, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Turki, Australia, dan Maladewa.

Selain bursa kerja, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan uji kompetensi bagi anggota satuan pengamanan (Satpam) yang menargetkan 2.000 peserta. Program ini melibatkan lembaga sertifikasi profesi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pengamanan.

Rudy menegaskan, pelaksanaan POLIRAN sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan kepolisian sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjawab berbagai kebutuhan dan persoalan masyarakat.

“Ketika Polri bersama pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan dapat membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan dan meningkatkan keterampilan, di situlah kehadiran kepolisian memberikan manfaat yang lebih luas,” katanya.

Rudy menambahkan, peluncuran POLIRAN dijadwalkan dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja.

“Melalui program tersebut, Korbinmas Baharkam Polri mendorong penguatan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan dunia usaha agar kesempatan kerja semakin terbuka, kompetensi tenaga kerja meningkat, serta manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” demikian Rudy.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Jatim membacakan amanat tertulis dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di hadapan seluruh pejabat utama dan personel Polri.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. 

Melalui tema tersebut, Wakapolda Jatim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak sekadar mengenang sejarah, melainkan merefleksikan nilai-nilai keberanian, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu ke dalam pengabdian nyata sehari-hari.

Dalam amanat Mensos yang dibacakan, Kombes Pol Feri menekankan bahwa tantangan perjuangan masa kini telah bergeser. Jika dahulu pahlawan berjuang melawan penjajah, saat ini perjuangan diwujudkan melalui kerja keras, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas manusia melalui sektor pendidikan. Hal ini sejalan dengan implementasi Pasal 31, 33, dan 34 UUD 1945.

"Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa harus menjadi bagian dari keseharian kita, di mana pun kita berada dan apa pun profesi yang kita jalankan," ujar Kombes Pol Feri saat membacakan amanat.

Lebih lanjut, Wakapolda Jatim menekankan pentingnya menumbuhkan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat. Kepedulian terhadap sesama tidak harus menunggu hal yang besar, melainkan bisa dimulai dari sumbangsih waktu, tenaga, pikiran, maupun perhatian saat melihat orang lain menghadapi kesulitan.

Melalui momentum Hari Pahlawan 2026 ini, seluruh personel Korps Bhayangkara dan masyarakat Jawa Timur diharapkan terus menjaga persatuan dan tidak mudah menyerah. 

Generasi penerus kini memikul tanggung jawab besar untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Perjuangan membina bangsa adalah kerja bersama.

“Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan,” menjadi pesan utama dalam peringatan Hari Pahlawan tahun ini sebagai pengingat bahwa perjuangan mewujudkan Indonesia yang lebih baik merupakan tanggung jawab 

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi Mabes Polri terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, salah satunya pencurian kendaraan bermotor.

Bareskrim Polri telah menginstruksikan seluruh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum di tingkat Polda untuk meningkatkan kegiatan penindakan terhadap curanmor. Upaya tersebut juga disertai peningkatan patroli reserse guna menciptakan ruang publik yang aman.

“Selama dua minggu ini, hasil kerja keras seluruh jajaran reserse telah mengungkap sebanyak 1.446 laporan polisi, dengan tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 1.672 orang,” ujar Susatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.489 orang diduga merupakan pelaku pencurian kendaraan secara langsung, sementara 102 orang lainnya diduga berperan sebagai penadah. Polisi juga mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan dan penampungan kendaraan hasil kejahatan.

Selain mengungkap kasus dan menangkap tersangka, Polri juga mengidentifikasi 1.477 unit kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pengungkapan tersebut. Sebanyak 471 unit di antaranya diserahkan kepada masyarakat secara serentak oleh Polda dan Polres jajaran pada hari ini.

Susatyo menjelaskan, pengembalian kendaraan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menjawab kebutuhan masyarakat yang kehilangan kendaraannya akibat tindak kejahatan.

“Ini merupakan komitmen Polri untuk bersama masyarakat, memahami berbagai keluhan masyarakat sebagaimana menjadi arahan Bapak Kapolri,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan tindak pidana kepada kepolisian. Menurutnya, jajaran kepolisian mulai dari Mabes Polri hingga Polsek siap menerima laporan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui peningkatan penindakan dan patroli reserse, Polri berharap dapat menekan tindak pencurian kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat di ruang publik.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui proyek perubahan bertajuk "Transformasi Peran Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Melalui Penguatan Sistem Pemberian Bantuan Penyidikan Guna Mendukung Implementasi KUHAP 2025". Program ini diinisiasi oleh Kasubbagbinsis Bagbanops Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, AKBP Bagas Windigo, S.I.K., sebagai bagian dari persyaratan kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI/Rajawali Tahun 2026 di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

Transformasi ini dilatarbelakangi oleh luasnya cakupan tugas Biro Korwas PPNS dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan membina sekitar 18.278 personel PPNS yang tersebar di 42 kementerian, lembaga, dan badan di seluruh Indonesia. Sementara itu, hasil Analisis Beban Kerja (ABK) menunjukkan adanya keterbatasan jumlah personel di Bagian Operasional (Bagbanops) yang harus menangani puluhan ribu output pekerjaan setiap tahunnya.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pembenahan tata kelola bantuan penyidikan, dari pola kerja konvensional dan parsial menuju sistem yang terintegrasi, transparan, berbasis data, serta akuntabel.

Dalam pelaksanaan tahap jangka pendek selama 60 hari, proyek perubahan ini telah menghasilkan sejumlah capaian strategis. Pertama, penyusunan draf Peraturan Kabareskrim (Perkabareskrim) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata cara pemberian bantuan penyidikan yang diselaraskan dengan ketentuan KUHAP 2025.

Kedua, pengembangan layanan digital melalui fitur bantuan penyidikan terintegrasi pada aplikasi e-PPNS Presisi. Fitur ini dirancang untuk mempermudah proses verifikasi, pelacakan dokumen, serta otorisasi tindakan hukum, khususnya terkait upaya paksa, secara real-time.

Ketiga, pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi secara daring kepada 42 kementerian, lembaga, dan badan yang menyelenggarakan fungsi PPNS. Keempat, penyediaan buku manual penggunaan sistem serta 26 judul video tutorial sebagai panduan bagi para pengguna di berbagai instansi.

Keberhasilan proyek perubahan ini juga didukung oleh komitmen pimpinan Polri, di antaranya Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu, S.I.K., M.H., selaku sponsor, serta Kabagbanops Kombes Pol. Suryo Aji, S.I.K., selaku mentor.

Selain dukungan internal Bareskrim Polri, pengembangan program ini turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan eksternal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kalangan akademisi.

Melalui transformasi digital tersebut, Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri berkomitmen meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Penguatan sistem bantuan penyidikan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola penyidikan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat sejalan dengan implementasi KUHAP 2025.

Seorang perempuan berinisial FS (27), warga Kecamatan Tajinan, ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga memaksa korbannya, seorang perempuan berusia 29 tahun, untuk melayani pria hidung belang melalui praktik open BO.

Kasatres PPA dan PPO Polres Malang, AKP Yulistiana Sri Iriana, mengungkapkan bahwa kasus ini berakar dari masalah utang piutang arisan pada tahun 2022. 

Korban awalnya meminjam uang sebesar Rp1 juta, namun hanya menerima Rp900 ribu dengan kewajiban pengembalian Rp1,2 juta. Akibat sistem bunga yang mencekik, utang tersebut membengkak hingga mencapai Rp12 juta pada Juni 2026.

Dalam kondisi terdesak, tersangka FS menawarkan korban untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial demi mengangsur utang. Korban sempat menolak, namun akhirnya terpaksa menuruti kemauan tersangka karena diancam masalah utangnya akan diadukan kepada sang ibu.

"Korban awalnya tidak bersedia. Namun, karena mendapat ancaman bahwa persoalan utangnya akan disampaikan kepada ibunya, korban akhirnya merasa terpaksa menyetujui tawaran tersebut," ujar AKP Yulistiana, Selasa (10/11/2026).

Sejak pertengahan September 2026, korban dipaksa melayani pelanggan di sebuah hotel di Kepanjen dengan tarif Rp150 ribu per transaksi. Seluruh uang tersebut diambil oleh tersangka, bahkan korban harus menombok Rp50 ribu untuk biaya kamar sebesar Rp200 ribu.

"Tersangka juga aktif mencarikan pelanggan lain melalui aplikasi pesan instan," terang AKP Yulistiana.

Merasa tertekan, korban akhirnya memberanikan diri melapor ke Polisi. Petugas bergerak cepat menahan FS dan menyita barang bukti berupa telepon genggam serta nota pembayaran kamar hotel.

Atas perbuatannya, FS dijerat Pasal 455 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dengan ancaman hukuman 3 hingga 15 tahun penjara. (*)

Kegiatan sambang dan patroli dialogis ini dilaksanakan di area lahan pertanian jagung Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Selasa (10/11/2026) mulai pukul 09.00 WIB. Dalam giat tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Triwung Kidul Bripka Roni M tampak memantau aktivitas pertanian sekaligus berbincang dengan warga setempat.

Kapolsek Kademangan Kompol Suharsono mengatakan, pendampingan rutin ini dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden RI di bidang ketahanan pangan berjalan optimal di tingkat kelurahan.

"Personel kami hadir di tengah petani untuk memberikan motivasi sekaligus menyosialisasikan program ketahanan pangan pemerintah. Para petani jagung di Triwung Kidul pun menyambut baik dan mendukung penuh program ini," kata Suharsono dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Tak sekadar memantau lahan, lanjut Suharsono, kehadiran Bhabinkamtibmas juga menjadi wadah bagi petani untuk menyampaikan berbagai keluhan maupun kendala teknis selama masa perawatan tanaman.

"Apabila petani memiliki masukan atau kendala seputar pertanian, kami imbau agar tidak ragu menyampaikannya kepada Bhabinkamtibmas. Nantinya setiap masukan akan kami koordinasikan dan teruskan kepada petugas penyuluh pertanian," ujarnya.

Di sisi lain, petugas juga memanfaatkan momen tatap muka tersebut untuk memperkuat keamanan lingkungan di kawasan pertanian. Para petani diingatkan agar selalu waspada terhadap potensi tindak kriminalitas di sekitar wilayahnya.

"Kami turut mengajak warga bersama-sama menjaga situasi kamtibmas. Jika menemukan gangguan keamanan atau adanya potensi tindak kejahatan 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) di wilayah Triwung Kidul, segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas agar bisa langsung ditindaklanjuti," pungkas Suharsono.