SURABAYA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun ( Elina Widjajanti ) di Dukuh Kuwukan, Sambikerep, Surabaya. 

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widyatmoko menerangkan, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah gelar perkara dan pemeriksaan berbasis scientific crime investigation (SCI).

“Berdasarkan scientific crime investigation, kami menetapkan dua tersangka dan dimungkinkan akan ada tersangka lain setelah pendalaman pemeriksaan,”ujar Kombes Widi di Polda Jatim, Senin (29/12).

Tersangka utama berinisial SAK yang sudah ditangkap petugas pada Senin (29/12/2025) siang.

SAK diduga kuat sebagai otak yang menyuruh sekelompok orang untuk mengusir paksa korban dari kediamannya.

"Saat ini SAK sudah kami amankan dan sedang menjalani pemeriksaan,” ujar Kombes Widi, Senin (29/12).

Kombes Pol Widyatmoko, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengembangan atas kasus yang menimpa warga lansia ini. 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menambahkan, untuk tersangka lain berinisial MY yang sebelumnya dalam pencarian Polisi sudah berhasil diamankan di Polsek Wonokromo oleh tim Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

"Tersangka MY diamankan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin sore sekitar pkl 17.15 wib di Polsek Wonokromo," jelas Kombes Abast.

Kabid Humas Polda Jatim menyampaikan, adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalannya proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti.

Penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan atau pengerusakan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. 

"Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman pidana penjara minimal 5 tahun 6 bulan," pungkas Kombes Abast. (*)

 TANJUNGPERAK - Menjelang malam pergantian tahun 2026, jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim mulai memperketat pengawasan di wilayah hukumnya. 

Langkah preventif diambil guna memastikan situasi tetap kondusif dan aman. 

Salah satunya dengan melarang keras penyalaan kembang api maupun mercon yang dinilai membahayakan keselamatan warga.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat juga menginstruksikan pemasangan banner imbauan di titik-titik strategis pada Jumat (26/12). 

AKBP Wahyu mengatakan pemasangan ini bertujuan agar masyarakat memahami aturan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum saat merayakan malam tahun baru.

"Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati malam pergantian tahun dengan rasa aman," kata AKBP Wahyu.

Kapolres Pelabuhan Tanjungperak juga mengatakan penggunaan petasan atau mercon bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga memiliki risiko tinggi memicu kebakaran dan cedera fisik.

Petugas telah memasang banner imbauan di empat lokasi vital, yakni Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Semampir; Jembatan Suroboyo, kawasan Pantai Kenjeran; Taman Suroboyo, Jalan Sukolilo; Jembatan Suramadu, Jalan Kedung Cowek.

Langkah kepolisian ini merujuk pada Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/3788/XII/YAN.2.7/2025 tanggal 24 Desember 2025, yang secara tegas menyatakan tidak mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait penggunaan bunga api dan kegiatan keramaian dalam skala tertentu demi keamanan Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 300/34157/436.8.6/2025 yang diterbitkan pada 16 Desember lalu mengenai peningkatan keamanan, ketentraman, dan toleransi di Kota Pahlawan.

AKBP Wahyu menambahkan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

"Pemasangan banner ini adalah langkah sosialisasi. Kami berharap masyarakat kooperatif dan saling menjaga kenyamanan lingkungan masing-masing," ujarnya. (*)

 Jakarta – Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo memimpin pelaksanaan groundbreaking 436 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Bapak Kapolri terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari Program Astacita Presiden RI.

Groundbreaking dipusatkan di SPPG Polda Metro Jaya, Cengkareng, Jakarta Barat, dan dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya, serta perwakilan kementerian terkait, Senin (29/12/2025).

Komjen Pol Dedi mengatakan, pembangunan SPPG merupakan komitmen Kapolri untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan program makan bergizi gratis melalui penyediaan layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.

“Hari ini Polri melaksanakan groundbreaking 436 SPPG secara serentak di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari target pembangunan total 1.147 unit SPPG Polri,” katanya kepada wartawan.

Ia merinci, hingga saat ini sebanyak 331 unit SPPG telah beroperasi, 135 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 245 unit dalam tahap pembangunan dengan progres yang beragam. Sementara 436 unit lainnya resmi memasuki tahap pembangunan melalui kegiatan groundbreaking hari ini.

Dari jumlah tersebut, terdapat 26 unit SPPG wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) yang dibangun sebagai bentuk pemerataan layanan gizi. Pembangunan SPPG 3T ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 45 hari dan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Komjen Pol Dedi menambahkan, keberadaan SPPG Polri memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dari 331 unit yang telah beroperasi, SPPG Polri mampu menyerap sekitar 57.100 tenaga kerja. Jika seluruh 1.147 unit SPPG Polri telah beroperasi, maka diperkirakan akan melayani sekitar 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Selain itu, seluruh SPPG Polri diwajibkan memenuhi standar ketat keamanan pangan, mulai dari sertifikasi higienis, halal, uji laboratorium air bersih, hingga pengelolaan limbah.

“SPPG di Polda Metro Jaya ini menjadi salah satu prototipe ideal. Kapasitas produksinya mencapai 3.800 porsi per hari, melayani sekolah-sekolah serta ibu dan anak di sekitar lokasi,” ujarnya.

Menurut Dedi, kehadiran SPPG Polri tidak hanya bertujuan menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.

“Multiplier effect-nya besar. Selain menyerap tenaga kerja, rantai pasok bahan pangan juga ikut menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.

 BANYUWANGI - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs.Nanang Avianto,M.Si meninjau pos terpadu di Pelabuhan ASDP Ketapang Kabupaten Banyuwangi, pada Senin (29/12/2025). 

Dalam kunjungannya, Kapolda Jatim didampingi pejabat utama Polda Jatim, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, serta unsur Forkopimda dan stakeholder lainnya. 

Dalam keterangannya kepada awak media, Kapolda Jatim Irjen  Pol. Nanang Avianto,M.Si.,  menyampaikan bahwa secara umum situasi kamtibmas di wilayah Jawa Timur selama periode Nataru terpantau aman dan terkendali. 

Arus mudik, arus balik, serta aktivitas masyarakat, termasuk sektor pariwisata, berjalan lancar tanpa gangguan yang berarti.

“Secara umum kondisi arus lalu lintas dan penyeberangan di Jawa Timur berjalan lancar. Namun demikian, kami tetap mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama,” ujar Irjen Pol Nanang.

Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., juga menegaskan bahwa kepolisian bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi intensif dalam pengaturan arus lalu lintas di jalan raya, terminal, pelabuhan, hingga jalur tol.

"Ini mengantisipasi potensi kepadatan serta memastikan kelancaran perjalanan warga masyarakat saat libur Nataru," tambah Irjen Nanang.

Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra menyampaikan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, kelancaran arus lalu lintas, serta optimalisasi pelayanan penyeberangan selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Menurutnya Banyuwangi sebagai salah satu wilayah tujuan utama arus mudik, balik, dan wisata di Jawa Timur menjadi perhatian khusus dalam aspek pengamanan dan pelayanan publik.

“Kami bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan hingga masa liburan berakhir," ujar Kombes Rama.

Kapolresta Banyuwangi mengatakan berdasarkan hasil pemantauan, volume arus mudik dan balik tahun ini relatif terkendali dan cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. (*)

 Jakarta - Polri memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah krisis kesehatan serta mempercepat pemulihan kehidupan warga.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri merencanakan pembangunan 436 fasilitas sumur bor di tiga provinsi terdampak.

“Kami merencanakan pembangunan 436 fasilitas sumur bor di tiga provinsi, 261 di Aceh, kemudian 25 di Sumatera Utara, dan rencana 150 titik di Provinsi Sumatera Barat,” ujar Kapolri.

Selain pembangunan sumur bor, Polri juga menyiapkan berbagai sarana sanitasi darurat guna menunjang kebutuhan MCK masyarakat.

“Kami siapkan mobil toilet dua unit, kemudian kita bangun MCK 75, mobil tangki air 32, tanki air bersih 400, dan jet pump 1.431,” jelasnya.

Kapolri menambahkan, proses pembangunan dan distribusi sarana air bersih tersebut masih terus berjalan dan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi lapangan.

“Saat ini proses sedang berjalan, belum semuanya selesai, namun progres terus kita laksanakan,” tegas Kapolri.

Upaya ini dilaksanakan bersamaan dengan pengerahan ribuan personel Polri untuk membantu pemulihan fasilitas publik serta mendukung kebutuhan dasar masyarakat pascabencana.

 Jakarta - Polri mengoperasikan puluhan dapur lapangan untuk memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, saat ini Polri telah menyiapkan 29 dapur lapangan yang tersebar di tiga provinsi terdampak.

“Untuk dapur lapangan yang juga kita persiapkan ada 29 dapur lapangan. Di Aceh 17 titik, di Sumatera Utara 7 titik, dan di Sumatera Barat 5 titik,” kata Kapolri.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana yang digelar di Posko Terpadu Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/11/2025).

Dapur lapangan tersebut berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan siap saji bagi warga terdampak, relawan, serta petugas gabungan yang bertugas di lokasi bencana.

Keberadaan dapur lapangan dinilai sangat penting untuk menjaga ketahanan fisik dan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Selain mengoperasikan dapur lapangan, Polri juga mendukung pelayanan kesehatan melalui pendirian posko kesehatan serta pengerahan personel guna mempercepat proses pemulihan sosial masyarakat di wilayah terdampak.

Kapolri menegaskan, Polri akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian jumlah dapur lapangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.

 Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri terus mengintensifkan pengerahan personel ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Hingga saat ini, sebanyak 10.759 personel Polri telah diterjunkan untuk mendukung penanganan bencana dan pemulihan di lapangan.

“Sampai saat ini terdapat 10.759 personel yang terdiri dari 8.860 satwil dan 1.899 BKO dari Satker Mabes Polri dan Polda jajaran,” kata Kapolri dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/11/2025).

Kapolri menjelaskan, ribuan personel tersebut disebar di tiga provinsi terdampak dengan komposisi berbeda sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

“Dengan dislokasi personel yaitu 5.668 personel di Polda Aceh, 3.017 personel di Polda Sumut dan 2.074 personel di Polda Sumbar,” katanya.

Selain pengerahan personel, Polri juga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan membangun dapur lapangan di lokasi bencana. Total 29 dapur lapangan Polri telah beroperasi dan bersinergi dengan dapur milik BNPB serta TNI.

“Sebaran 29 dapur lapangan Polri. Provinsi Aceh ada 17 titik, Provinsi Sumut ada 7 titik, dan Provinsi Sumbar 5 titik,” tutur Kapolri.

Tak hanya itu, Kapolri menyampaikan bahwa Polri turut menyalurkan bantuan sarana sanitasi dan air bersih bagi warga terdampak. Bantuan tersebut mencakup fasilitas MCK hingga dukungan distribusi air bersih.

“Polri juga mengirimkan bantuan untuk mendukung kebutuhan MCK. Jenis bantuan MCK dan air bersih, seperti mobil toilet portabel, mobil tangki air, keran air, jet pump, sumur bor,” kata Kapolri.

Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik.