MALANG – Mengawali tugas sebagai Kapolres Malang yang baru, AKBP Muhammad Taat Resdi menggelar silaturahmi bersama para ulama di Kabupaten Malang. 

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Silaturahmi diawali dengan kunjungan ke kediaman KH Romo Suroso di Pondok Pesantren Darul Mustofa, Gondanglegi pada Senin (20/1/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

AKBP Muhammad Taat Resdi menegaskan peran ulama sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, khususnya melalui pendekatan keagamaan dan sosial di tengah masyarakat.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan para ulama dan tokoh masyarakat sangat kami butuhkan untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Malang tetap aman dan damai,” ujar AKBP Taat, Rabu (21/1).

Menurutnya, sinergi Polri dan ulama menjadi kunci dalam mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, mulai dari konflik sosial hingga penyalahgunaan narkoba.

“Kami ingin memastikan Polri selalu hadir dan terbuka untuk berkolaborasi dengan para ulama dan masyarakat demi menjaga situasi yang aman dan harmonis di Kabupaten Malang,” pungkas AKBP Taat.

Sementara itu Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustofa KH Romo Suroso menyambut baik silaturahmi tersebut dan menyatakan kesiapan mendukung tugas kepolisian di wilayah Kabupaten Malang.

“Kami siap bersinergi dengan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata KH Romo.

Usai dari Gondanglegi, silaturahmi Kapolres Malang dilanjutkan ke Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang menemui DR KH Ahmad Fahrur Rozi, serta ke Ponpes An-Nur 2 Bululawang bertemu KH Fathul Bahri.

Polres Malang Polda Jatim berharap komunikasi dan kerja sama dengan para ulama terus terjalin guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, sejuk, dan kondusif di Kabupaten Malang. (*)

 Jakarta — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang.

Prof. Taruna menegaskan bahwa penilaian BPOM dilakukan secara objektif, termasuk menilai aspek kebersihan dan tahapan produksi makanan. “Saya melihat penilaian kami secara objektif. Kita saksikan secara objektif, dan teman-teman juga melihat kebersihannya,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat satu keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yakni adanya screening atau pengecekan terakhir sebelum makanan dibagikan. “Ada pengecekan kimiawinya, seperti arsen, formalin, dan sebagainya. Itu nilai plus,” jelas Prof. Taruna.

Lebih lanjut, ia menilai pengetesan makanan yang dilakukan SPPG Polri sebagai nilai tambah yang sangat signifikan. “Kelebihan yang kita temukan adalah adanya pengetesan makanan, meskipun pengetesan tersebut belum diwajibkan dalam standar kami,” katanya. Ia menjelaskan bahwa proses pengujian tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari tes kits, reagen, sampel, hingga tenaga ahli.

“Proses ini setara dengan pengetesan makanan untuk tamu VIP. Biasanya, jika presiden atau tamu VIP datang, makanan akan dites terlebih dahulu. Di sini, sebelum makanan sampai ke anak-anak sebagai penerima manfaat, makanan tersebut diuji layaknya makanan VIP. Anak-anak kita diperlakukan seperti VIP,” tutur Prof. Taruna.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Polri, Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. “kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala BPOM Republik Indonesia. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai arahan Kapolri, seluruh SPPG Polri diwajibkan menjalankan proses produksi makanan dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional serta prinsip tata kelola yang baik.

“Kami berharap kualitas makanan yang diproduksi oleh SPPG Polri di seluruh Indonesia memiliki kualitas terbaik, sehingga dapat meningkatkan asupan gizi dan kualitas hidup anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Irjen. Danang. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus bentuk sinergi seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo.

 Jakarta - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). 

Ia menilai putusan tersebut sekaligus mematahkan narasi menyesatkan yang selama ini dibangun untuk mendeskreditkan institusi Polri.

Menurut Fernando, amar putusan MK dalam perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 sudah sangat jelas dan tidak menyisakan ruang spekulasi. MK secara konstitusional menegaskan bahwa anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil tertentu sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi dan tugas kepolisian, sebagaimana diatur dalam UU Polri.

“Putusan ini menutup rapat propaganda hukum yang sengaja dibangun untuk menyerang Polri. MK tidak hanya menolak gugatan, tapi juga menegaskan bahwa dasar hukum penempatan Polri di jabatan sipil itu sah, legal, dan konstitusional,” tegas Fernando Emas dalam keterangannya, hari ini.

Fernando menilai, selama ini ada kelompok tertentu yang terus menggiring opini publik seolah-olah Polri melakukan pelanggaran konstitusi hanya karena menempatkan personelnya di jabatan sipil strategis. Padahal, kata dia, logika tersebut bertentangan langsung dengan norma hukum yang berlaku.

“Mereka bicara supremasi hukum, tapi justru menutup mata terhadap UU Polri. Mereka mengaku pejuang konstitusi, tapi mengabaikan prinsip lex specialis derogat legi generali yang dengan tegas dijelaskan MK. Ini bukan kritik, ini manipulasi,” ujarnya.

Fernando menegaskan bahwa UU ASN tidak pernah berdiri sendiri. Sejak awal, pengisian jabatan ASN oleh unsur Polri sudah dirancang untuk tunduk dan patuh pada UU Polri sebagai hukum khusus. Hal ini, menurutnya, sudah dikunci oleh MK melalui pertimbangan hukum yang disampaikan Wakil Ketua MK Ridwan Mansyur.

“MK sudah bilang terang-benderang: UU ASN tidak bisa dibaca terpisah dari UU Polri. Jadi kalau masih ada yang memelintir seolah Polri melanggar konstitusi, itu bukan salah tafsir, tapi niat buruk,” kata Fernando.

Ia juga menyoroti bagian pertimbangan MK yang menyebut adanya kekosongan hukum terkait perincian jabatan yang memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian. Menurut Fernando, poin ini kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali menyerang Polri, padahal substansi putusan MK sama sekali tidak menyalahkan institusi kepolisian.

“MK tidak menyatakan Polri melanggar hukum. MK justru mengingatkan pembentuk undang-undang agar memperjelas norma. Jadi yang harus berbenah itu legislator, bukan Polri. Jangan dibalik-balik,” ujarnya.

Fernando menyebut upaya hukum yang diajukan pemohon sebagai bagian dari strategi politik hukum untuk mempersempit ruang gerak Polri di luar fungsi teknis penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa Polri adalah institusi negara yang diberi mandat luas oleh undang-undang untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan publik.

“Kalau setiap peran Polri di luar struktur dianggap ancaman demokrasi, lalu siapa yang mau disalahkan ketika negara gagap menghadapi kejahatan kompleks? Jangan jadikan Polri kambing hitam dari kegagalan regulasi,” katanya.

Fernando juga menilai putusan MK ini penting sebagai sinyal kuat agar isu rangkap jabatan Polri tidak lagi dipelintir menjadi komoditas politik atau alat serangan terhadap institusi penegak hukum.

“Putusan MK ini final dan mengikat. Sudah seharusnya semua pihak berhenti menyerang Polri dengan narasi usang dan bias. Kritik boleh, tapi jangan membangun stigma dengan mengabaikan hukum,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Rumah Politik Indonesia akan terus mengawal wacana publik agar tetap berbasis konstitusi, bukan sentimen atau kepentingan kelompok tertentu.

“Kalau hukum sudah bicara, seharusnya semua tunduk. Jangan kalah oleh agenda yang ingin melemahkan institusi negara melalui framing yang menyesatkan,” pungkas Fernando Emas.

 PASURUAN - Pekan pertama bertugas sebagai Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono melakukan silaturrahmi ke sejumlah pejabat Forkopimda Pasuruan.

AKBP Harto Agung Cahyono yang sebelumnya menjabat Kapolres Bondowoso itu mengatakan, kegiatan silaturahmi ke sejumlah pejabat Forkopimda dan pemangku kepentingan lainya, sebagai langkah awal memperkuat sinergi menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah.

Rangkaian silaturrahmi tersebut dilakukan ke sejumlah institusi, mulai Kejaksaan, Pengadilan, DPRD, hingga Kantor Bupati di kompleks perkantoran Raci Pemkab Pasuruan.

Dalam pertemuan di Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono diterima Ketua DPRD H Samsul Hidayat dan Wakil Ketua Muhammad Zaini. 

Pada kesempatan itu, Kapolres Pasuruan yang baru bertugas itu menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan lembaga legislatif.

“Harapan kami melalui pertemuan ini dapat terjalin komunikasi dan sinergi yang baik antara Polres Pasuruan dan DPRD dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan daerah,” ujar AKBP Harto Agung, Selasa (20/1/26).

Ia juga menyampaikan usulan prioritas pembangunan rumah tahanan bagi Polres Pasuruan Polda Jatim guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

“Pembangunan rutan kami harapkan dapat diprioritaskan karena merupakan kebutuhan utama,” tambah AKBP Harto Agung.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan H Samsul Hidayat menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi kinerja Polres Pasuruan Polda Jatim, khususnya dalam pemberantasan narkoba di Dusun Badut Desa Wonosunyu.

Usai dari DPRD, Kapolres Pasuruan melanjutkan silaturrahmi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan bertemu Kepala Kejari Dr. Nurul Hisyam yang menekankan pentingnya komunikasi rutin untuk menyamakan persepsi terkait regulasi baru.

Selain itu, Kapolres Pasuruan juga bersilaturrahmi ke Pengadilan Negeri Bangil dan bertemu Ketua PN Bangil Wahyu Iswari yang meminta dukungan pengamanan pada persidangan berpotensi menghadirkan massa.

Selain itu Kapolres Pasuruan bersama rombongan melanjutkan silaturrahmi ke kompleks perkantoran Raci dan bertemu Wakil Bupati Pasuruan HM Shobih Asrori bersama jajaran Pemkab Pasuruan.

“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Kapolres yang baru. Semoga dapat segera beradaptasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ujar HM Shobih Asrori.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan siap mendukung langkah Polres Pasuruan Polda Jatim dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif melalui komunikasi lintas instansi. (*)

 Buku Rasa Bhayangkara Nusantara, karya Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, dicetak dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Buku ini diberikan kepada Duta Besar (Dubes) RI Untuk Inggris, Desra Percaya.

"Alhamdulillah Mas Dirgayuza telah menyerahkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara ke Pak Dubes, (buku) yang diberikan versi cetakan Bahasa Inggris. Semoga bukunya dapat menjadi media diplomasi," kata Komjen Dedi kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini mengatakan soal gastro diplomacy. "Kuliner menjadi bahasa universal untuk membangun kedekatan, dalam hal ini memperkenalkan budaya dan kekayaan kuliner Indonesia ke tingkat nasional dan internasional,"  sambung Komjen Dedi.

Diberitakan sebelumnya buku Rasa Bhayangkara Nusantara bukan sekadar kumpulan gambar dan menu. Buku ini merupakan catatan tentang bagaimana Polri mengabdi melalui sesuatu yang sederhana namun bermakna.

Dalam buku ini, keseharian SPPG Polri dari sebelum matahari terbit hingga MBG diantarkan ke penerima manfaat digambarkan di buku ini. Buku ini dipandang Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai simbol cara baru membangun bangsa melalui perhatian yang nyata.

Diketahui pada Kamis (18/12/2025), Polri menyerahkan Buku Menu MBG 'Rasa Bhayangkara Nusantara' kepada delegasi Kedutaan Besar Prancis. Penyerahan buku dilakukan saat tim dari Kedubes Prancis mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mabes Polri 1 Pejaten.

Komjen Dedi membawa perpaduan pengalaman lapangan dan pemikiran ilmiah dalam pengembangan tata kelola program nasional. Dengan rekam jejak sebagai penulis lebih dari 36 buku dan penerima Rekor MURI sebagai perwira tinggi Polri dengan karya tulis terbanyak, Wakapolri menegaskan komitmen Polri untuk menjadikan riset dan pengetahuan sebagai fondasi pengabdian.

Sementara itu, Dirgayuza Setiawan menghadirkan perspektif kebijakan dan ketahanan pangan yang memperkuat desain serta narasi buku, sehingga 'Rasa Bhayangkara Nusantara' tidak hanya menjadi dokumentasi pengabdian, tetapi juga rujukan strategis dalam mendukung keberlanjutan Program MBG.

 TULUNGAGUNG – Sebanyak 36 klub bola voli putra dan 31 klub bola voli putri dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur mengikuti Kejurprov Bola Voli Indoor U-18 antar Klub Se-Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Tulungagung.

Kejuaraan tersebut dilaksanakan di dua venue, yakni GOR Lembupeteng dan GOR Sari Bumi Boro, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. 

Ajang bergengsi ini berlangsung selama 7 hari, terhitung mulai Selasa, 20 Januari 2026 hingga Senin, 26 Januari 2026.

Kejuaraan Antar Klub Se-Jawa Timur resmi dibuka oleh Ketua Umum PBVSI Pengprov Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto yang diwakili oleh Ketua Harian PBVSI Pengprov Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, Selasa (20/1/26).

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Jules Abraham Abast menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolres Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, KONI Kabupaten Tulungagung, serta PBVSI Kabupaten Tulungagung selaku tuan rumah dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut.

Lebih lanjut Kombes Abast mengatakan bahwa pelaksanaan Kejurprov Bolavoli U-18 antar klub di Kabupaten Tulungagung ini mencatatkan sejarah baru sebagai kejuaraan dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang pelaksanaan Kejurprov Bolavoli di Jawa Timur, yakni 36 tim putra dan 31 tim putri. 

Tingginya animo dan partisipasi dari kabupaten dan kota se-Jawa Timur menunjukkan keberhasilan pembinaan bola voli usia muda yang makin merata, sekaligus menegaskan kepercayaan besar kepada Kabupaten Tulungagung sebagai tuan rumah.

“Rekor jumlah peserta ini tidak hanya mencerminkan antusiasme dan semangat kompetisi yang tinggi, tetapi juga menunjukkan komitmen Pengprov PBVSI Jawa Timur dalam menyelenggarakan turnamen pembinaan secara berjenjang,” kata Kombes Abast.

Diakatakan oleh Ketua Harian PBVSI Pengprov Jatim itu, Kejurprov Bola Voli U-18 antar klub kali ini memiliki arti strategis bagi pembinaan dan pengembangan prestasi bola voli di Jawa Timur. 

Selain sebagai ajang kompetisi,lanjut Kombes Abast, kejuaraan ini juga menjadi sarana evaluasi hasil pembinaan atlet usia muda di daerah serta wahana penjaringan bibit-bibit unggul.

"Ke depan diharapkan atlet bola voli di Jawa Timur mampu menjadi tulang punggung prestasi bola voli di tingkat nasional maupun internasional," pungkas Kombes Abast.

Pembukaan Kejurprov Bola Voli Indoor U-18 antar Klub Se-Jawa Timur Tahun 2026 ini dihadiri Kapolres Tulungagung, AKBP. Dr. Ihram Kustarto, SH., S.I.K., M.Si, MH., Waka Polres Tulungagung, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Ketua KONI Kabupaten Tulungagung.

Hadir pula para PJU Polres Tulungagung, Kapolsek Jajaran, Pengurus Provinsi PBVSI Jawa Timur, Pengurus Kabupaten PBVSI Tulungagung, Wasit dan Panitia Kejurprov, Pelatih, Official, dan seluruh peserta. (*)

 NDUGA — Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 terus memperkuat komitmen menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian di Tanah Papua melalui pendekatan humanis. Pada Minggu, 4 Januari 2026, personel Satgas Tindak ODC 2026 melaksanakan patroli gabungan bersama Polres Nduga sekaligus melakukan pengecekan pembangunan Pos Pol Pelayanan Krepkuri di wilayah Batas Batu, Kabupaten Nduga.

Patroli gabungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif, tetapi juga membangun komunikasi dan kepercayaan publik. Dalam kesempatan tersebut, personel melakukan pengecekan terhadap Pos Pol Pelayanan Krepkuri yang telah selesai direhabilitasi guna mendukung pelayanan kepolisian bagi masyarakat sekitar.

Kaops Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Operasi Damai Cartenz mengedepankan upaya menciptakan kedamaian yang berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas keamanan di Papua harus dibangun melalui pendekatan persuasif dan pelayanan yang tulus kepada masyarakat.

“Operasi Damai Cartenz 2026 hadir untuk menjaga Papua tetap aman dan damai. Kedamaian tidak hanya dijaga dengan patroli keamanan, tetapi juga dengan kehadiran aparat yang melayani masyarakat dengan hati, menghormati kearifan lokal, dan membangun kepercayaan,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.

Ia menambahkan bahwa pembangunan dan perbaikan pos pelayanan kepolisian merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan rasa aman sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di wilayah pedalaman.

Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Batas Batu, Yohanes Wenda, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Satgas Operasi Damai Cartenz 2026. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan aparat keamanan telah membawa perubahan positif bagi rasa aman warga.

“Kami melihat polisi hadir dengan cara yang baik dan menghormati masyarakat. Patroli yang dilakukan membuat kami merasa tenang, dan pembangunan pos pelayanan ini sangat membantu warga. Operasi Damai Cartenz membawa kedamaian dan harapan bagi kami,” kata Yohanes Wenda.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Patroli gabungan dan pengecekan fasilitas pelayanan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Operasi Damai Cartenz 2026 dalam menjaga Papua tetap aman, damai, dan harmonis melalui pendekatan humanis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.