Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka pengedar utama dan 15 orang yang tengah asyik pesta sabu di sebuah gubuk.

Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka AB (26) di Dusun Darungan Kidul, Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang. Dari tangan AB, Polisi menyita 0,28 gram sabu beserta sebuah ponsel.

"Setelah menginterogasi AB, tim langsung bergerak cepat melakukan pengembangan ke wilayah Kecamatan Klakah," ujar AKBP Riki Yariandi di Mapolres Lumajang, Senin (9/11/2026).

Polisi kemudian menggerebek lokasi kedua di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, dan menangkap pengedar kedua berinisial RA. 

Di lokasi ini, petugas menyita paket sabu, timbangan digital, perangkat CCTV, alat isap (bong), serta uang tunai hasil transaksi sebesar Rp7.100.000.

Mengejutkannya, saat menggeledah gubuk milik RA, petugas mendapati belasan orang sedang mengonsumsi narkoba secara massal. 

"Selain mengamankan dua pengedar utama, di gubuk milik RA kami juga mengamankan 15 orang yang kedapatan sedang menggunakan sabu," tegas AKBP Riki Yariandi.

Kedua pengedar kini dijerat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. 

Sementara itu, 15 pengguna yang ikut terciduk akan diproses hukum lebih lanjut dan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai regulasi.

Polres Lumajang Polda Jatim mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan bersama. 

"Masyarakat dapat melaporkan melalui layanan Call Center 110 bebas pulsa, dan kami akan segera tindaklanjuti," pungkas AKBP Riki Yariandi. (*)

Langkah konkret ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Jatim dalam mengimplementasikan konsep Green Policing serta menjaga kelestarian kawasan pesisir.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.15 WIB tersebut dihadiri langsung Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, didampingi Dirpolairud Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. Turut hadir jajaran Forkopimda Kabupaten/Kota Probolinggo, instansi maritim, Pelindo, Bea Cukai, serta kelompok nelayan wilayah Tongas.

Dalam pelaksanaannya, Wakapolda Jatim bersama seluruh elemen turun langsung memungut sampah di sepanjang pantai. Sampah yang terkumpul, khususnya jenis plastik, langsung ditangani intensif agar tidak kembali mencemari perairan.

Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso menegaskan bahwa ekosistem laut yang bersih merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. 

"Penerapan Green Policing bukan sekadar slogan, melainkan aksi nyata di lapangan. Menjaga kebersihan Pantai Bahak dari sampah plastik adalah investasi masa depan untuk menyelamatkan rantai makanan dan ekosistem laut kita," ujarnya di lokasi.

Wakapolda Jatim juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan ini sangat bergantung pada konsistensi budaya masyarakat. 

"Kami mengetuk kesadaran kolektif masyarakat dan nelayan untuk menjaga pantai ini tetap asri. Jika laut bersih, hasil tangkapan melimpah dan ekonomi masyarakat maritim akan berputar lebih sehat," tambahnya.

Wakapolda Jatim juga menegaskan bahwa kehadiran Polri harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengajak warga tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan melalui Bhabinkamtibmas agar dapat dicarikan solusi bersama.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat silaturahmi dan duduk bersama masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Semangat kami adalah Polri selalu hadir dan bersama masyarakat," tambah Wakapolda Jawa Timur.

Aksi ini merupakan implementasi program Green Policing dan program prioritas Kapolri 'Polisi Bersama Masyarakat' melalui pendekatan humanis. Melalui semangat HUT ke-76 Polairud, Ditpolairud Polda Jatim berkomitmen untuk terus hadir mempererat sinergitas demi menjaga keamanan sekaligus kelestarian wilayah pesisir dan laut. (*)

Kapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan, masukan, dan saran yang selama ini diberikan Kompolnas kepada Polri. Menurutnya, pengawasan eksternal memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan organisasi, baik dari sisi kualitas personel maupun pelaksanaan tugas kepolisian.

“Kami berterima kasih atas dukungan dan masukan yang telah diberikan oleh Kompolnas selama ini. Pengawasan eksternal senantiasa dapat memberikan masukan, saran, dan penguatan sehingga kami dapat bekerja dengan lebih baik, khususnya dalam memperkuat kualitas personel di lapangan,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menegaskan, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kinerja operasional, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara berkeadilan. Upaya tersebut juga sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah komunikasi dan pelayanan Polri.

“Dengan slogan baru kami, yaitu Polisi Bersama Masyarakat, Polri diharapkan betul-betul bisa menyentuh masyarakat dan senantiasa hadir dengan cepat memberikan pelayanan, pertolongan, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol. (Purn.) Arief Wicaksono Sudiutomo, menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Kapolri beserta jajaran. Ia menilai sejumlah program prioritas yang disampaikan Kapolri mulai menunjukkan pelaksanaan dan hasil yang dirasakan, baik oleh masyarakat maupun internal Polri.

“Kami datang untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada Bapak Kapolri dan para pejabat utama. Program prioritas yang disampaikan sejak beliau dilantik pada awal Oktober lalu kini telah berjalan dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat, khususnya juga oleh anggota Polri secara internal,” ujar Arief.

Arief juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara Kompolnas dan Polri, terutama dalam menindaklanjuti saran serta keluhan masyarakat. Menurutnya, komunikasi dan pertukaran pandangan antara kedua lembaga diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja kepolisian ke depan.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri dan Kompolnas dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong perbaikan institusi. Kapolri berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin optimal sehingga kehadiran Polri bersama masyarakat dapat dirasakan secara nyata dan kepercayaan publik terus meningkat.

Hasil pengungkapan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin (9/11/2026).

Kapolda Jatim menjelaskan, kegiatan penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian merespons keresahan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan rasa aman di lingkungan masyarakat.

"Banyak aspirasi keluhan masyarakat yang kami serap langsung terkait curanmor. Fokus penindakan ini adalah untuk menghadirkan kembali rasa aman," ujar Kapolda Jatim.

Dari 154 tersangka yang diamankan, terdiri atas 149 laki-laki dan lima perempuan.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain empat unit mobil, 117 unit sepeda motor, 39 kunci letter T, 11 senjata tajam, 35 BPKB, dan 38 STNK, serta sejumlah barang lainnya yang berkaitan dengan proses penyidikan.

Selain itu, petugas juga menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 17 paket serta senjata api yang saat ini masih didalami terkait asal-usul, kepemilikan, dan kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana lainnya.

Berdasarkan hasil pengungkapan selama pelaksanaan KRYD, wilayah Kabupaten Malang mencatat 18 kasus, disusul Surabaya sebanyak 13 kasus, Banyuwangi 11 kasus, dan wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak delapan kasus.

Kapolda Jatim menegaskan bahwa penanganan tindak pidana curanmor tidak hanya difokuskan pada pelaku di lapangan, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan penyidikan terhadap kemungkinan adanya jaringan pelaku maupun penadah yang beroperasi di berbagai wilayah.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Polda Jatim juga melakukan penguatan koordinasi dan penanganan melalui tim khusus, termasuk pemetaan jaringan serta pengintegrasian data hasil pengungkapan guna mendukung efektivitas penyelidikan dan penyidikan.

Dalam kesempatan yang sama, Polda Jatim turut menyerahkan kembali sembilan unit sepeda motor dan satu unit mobil Daihatsu Gran Max kepada para pemilik yang sah.

Pengembalian kendaraan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk memberikan kepastian dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

"Kami tidak hanya melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan kendaraan kepada pemiliknya yang sah. Ini bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan," tegas Kapolda Jatim.

Kapolda Jatim juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan pengamanan tambahan pada kendaraan, terutama saat diparkir di tempat umum maupun di lingkungan tempat tinggal.

Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan kepolisian 110.

Melalui kegiatan ini, Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penegakan hukum secara profesional, memperkuat langkah pencegahan, serta membangun kolaborasi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari implementasi semangat "Polisi Bersama Masyarakat" dan komitmen "JOGO OMAH" dalam menghadirkan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat Jawa Timur. (*)

Dari 45 desa total 50 TPS yang tersebar di wilayah penyelenggaraan Pilkades, sebanyak 10 wilayah masuk kategori rawan berdasarkan pemetaan Indeks Potensi Kerawanan (IPK) dan 35 wilayah masuk kategori kurang rawan.

Pemetaan tersebut dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Pacitan Polda Jatim untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama proses pemungutan hingga penghitungan suara.

Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar, mengatakan pengamanan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.

"Pada lokasi TPS kategori rawan, diterapkan pola pengamanan 10 personel Polri, 6 Linmas, dan 1 personel TNI untuk setiap 1 TPS. Sedangkan untuk lokasi TPS kategori kurang rawan, pola pengamanan 5 personel Polri, 5 Linmas, dan 1 personel TNI pada setiap 1 TPS," jelas AKBP Ayub.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara menjadi perhatian aparat karena dinilai memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi. Sejumlah ancaman yang diantisipasi meliputi sabotase, intimidasi, serangan fajar atau politik uang, gesekan ant pendukung calon kepala desa, hingga penolakan terhadap hasil penghitungan suara.

"Pengamanan tahap pemungutan dan penghitungan suara harus benar-benar dilaksanakan secara optimal. Prioritas kita adalah pengamanan TPS, karena TPS merupakan titik utama dalam seluruh rangkaian tahapan Pilkades. Seluruh aktivitas di dalam maupun di sekitar TPS harus terjaga dari segala bentuk gangguan," ungkap AKBP Ayub.

Secara keseluruhan, pengamanan Pilkades Serentak 2026 di Pacitan melibatkan 945 personel gabungan. Jumlah tersebut terdiri atas 515 personel Polres Pacitan, 60 personel BKO Satbrimob Polda Jawa Timur, 90 personel TNI, 30 personel Satpol PP Kabupaten Pacitan, serta 250 personel Linmas.

Selain personel yang ditempatkan di TPS, kepolisian juga menyiapkan pasukan cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Kekuatan tersebut meliputi dua Satuan Setingkat Kompi (SST) Dalmas, dua SST Satbrimob Polda Jawa Timur, 67 personel Power on Hand, 40 personel TNI, serta enam personel Satpol PP.

Sebelum bertugas, personel gabungan diminta mengenali kondisi dan karakteristik wilayah penugasan masing-masing. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini, termasuk melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan kelompok pendukung calon kepala desa.

Kapolres Pacitan juga menekankan pentingnya profesionalitas dan netralitas seluruh personel selama proses Pilkades berlangsung. Pengamanan diharapkan dapat berjalan tanpa keberpihakan kepada calon maupun kelompok pendukung tertentu. (*)

Sinergi tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Pertanian di kediaman Menteri Pertanian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menteri Pertanian memberikan respons positif dan dukungan terhadap kolaborasi kedua lembaga dalam menyelaraskan pembangunan kawasan pangan dengan agenda reforma agraria.

Keduanya memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produksi, produktivitas, dan pengembangan kawasan pangan nasional.

Sementara itu, BRAN memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penataan agraria, kepastian hukum atas tanah, perlindungan hak masyarakat, dan pemerataan akses ekonomi.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat swasembada pangan, mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kewirausahaan, serta membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Dengan demikian, pembangunan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus membuka akses masyarakat terhadap sumber daya produktif dan kesejahteraan.

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan pangan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ketahanan pangan dan reforma agraria harus berjalan beriringan. Peningkatan produksi pangan harus diikuti dengan terbukanya akses kesejahteraan bagi rakyat. Tanah harus memberikan kepastian, kesempatan berusaha, dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Inilah pentingnya sinergi BRAN dengan Kementerian Pertanian untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Dedi.

Pembangunan Pangan Dan Keadilan Agraria

Dalam paparan Kementerian Pertanian, disampaikan potensi lahan rawa mineral sekitar 2 juta hektare yang dapat menjadi peluang pengembangan kawasan pangan nasional.

Paparan juga mengidentifikasi Area of Interest (AOI) kawasan tanaman pangan sekitar 1,16 juta hektare.

Berdasarkan proyeksi perencanaan, produksi gabah kering giling (GKG) ditargetkan mencapai sekitar 3,46 juta ton pada 2029, setara sekitar 1,93 juta ton beras, dengan luas panen sekitar 813 ribu hektare.

Pengembangan potensi tersebut membutuhkan kerja bersama. Peningkatan produksi dan perluasan kawasan pangan perlu didukung kepastian status lahan, kesesuaian tata ruang, perlindungan hak masyarakat, penyelesaian persoalan agraria, serta keberlanjutan lingkungan.

Dedi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari luas lahan dan angka produksi, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan hanya menghasilkan peningkatan produksi, sementara masyarakat di sekitarnya tidak memperoleh manfaat. Kita harus memastikan rakyat mendapatkan akses terhadap tanah, kesempatan ekonomi, dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Pembangunan harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan,” tegasnya.

Di Hadapan Mahasiswa, Kolaborasi Untuk Masa Depan Pangan

Pertemuan tersebut turut disaksikan 30 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI) dari 13 perguruan tinggi di Indonesia.

Di hadapan para mahasiswa, sinergi Kementerian Pertanian dan BRAN menjadi gambaran pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan pangan Indonesia.

Penguatan produksi pertanian perlu berjalan bersama penataan agraria agar manfaat pembangunan dapat dirasakan petani, masyarakat, dan generasi mendatang.

Keterlibatan mahasiswa juga menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami tantangan ketahanan pangan, reforma agraria, serta pentingnya inovasi dan keberpihakan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Wanam, Papua Selatan: Agenda Strategis Kawasan Pangan

Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam, Papua Selatan, dengan rencana cetak sawah seluas 400.000 hektare pada 2026.

Pengembangan Wanam memerlukan sinergi kebijakan pertanian dan reforma agraria. Kementerian Pertanian berperan mendorong pengembangan kawasan dan peningkatan produksi pangan, sedangkan BRAN mendorong kepastian status tanah, perlindungan hak masyarakat, serta pemerataan manfaat pembangunan.

Wanam diharapkan tidak hanya menjadi kawasan strategis produksi pangan nasional, tetapi juga membuka peluang kerja, menggerakkan ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua Selatan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto: memperkuat kemandirian pangan, mendorong pemerataan pembangunan, menciptakan kesempatan ekonomi, dan memastikan hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi Menteri Pertanian dan Kepala BRAN menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan pangan nasional berjalan produktif sekaligus berkeadilan.

Kegiatan patroli dialogis tersebut berlangsung di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Senin (9/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Di lokasi, Bhabinkamtibmas Kelurahan Triwung Kidul Bripka Roni M tampak berbincang hangat dengan para petani di sela aktivitas merawat tanaman jagung.

Kapolsek Kademangan Kompol Suharsono mengatakan, kehadiran personelnya di tengah petani bertujuan untuk menyosialisasikan sekaligus mengajak warga menyukseskan program ketahanan pangan Presiden RI.

"Anggota kami turun langsung melaksanakan sambang dan patroli dialogis bersama petani jagung. Alhamdulillah, para petani di Kelurahan Triwung Kidul sangat antusias dan mendukung penuh program ketahanan pangan pemerintah," ujar Suharsono dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Selain memberikan motivasi, lanjut Suharsono, pihak kepolisian juga membuka ruang komunikasi bagi petani yang menemui kendala di lapangan. Segala masukan seputar pertanian nantinya bakal diteruskan ke instansi terkait.

"Kami mengimbau apabila ada masukan atau kendala terkait pertanian, silakan disampaikan kepada Bhabinkamtibmas. Nantinya aspirasi tersebut akan kami bantu teruskan kepada petugas penyuluh pertanian," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, petugas turut memantau situasi keamanan di sekitar area persawahan dan permukiman warga. Petani diminta tetap waspada serta proaktif melapor guna mengantisipasi tindak kejahatan jalanan maupun pencurian.

"Kami juga mengingatkan warga agar selalu menjaga kamtibmas. Jika terjadi gangguan keamanan atau melihat potensi tindak pidana 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) di wilayah Triwung Kidul, segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas agar cepat ditindaklanjuti," pungkas Suharsono.