Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memaksimalkan bantuan dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra. Hingga saat ini, Polri telah mengerahkan total 86 unit alat berat dan 18 unit dump truck yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pengerahan tersebut dilakukan secara terbuka dan terukur untuk membersihkan lumpur dan material banjir, membuka akses jalan dan jembatan, menormalisasi aliran sungai, serta memulihkan fasilitas umum, sekolah, tempat ibadah, dan permukiman warga agar dapat kembali digunakan secepat mungkin.

Di wilayah Aceh, alat berat Polri dikerahkan secara luas di berbagai kabupaten, mulai dari Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, hingga Aceh Tenggara. Sedikitnya 27 unit alat berat bekerja setiap hari untuk membuka akses desa dan kecamatan yang sempat terisolasi, membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur, membangun serta memperkuat tanggul sungai, hingga mengamankan harta benda masyarakat. Di sejumlah lokasi, personel Polri bersama warga bahu membahu mengoperasikan alat berat demi mempercepat pemulihan lingkungan tempat tinggal.

Sementara itu, di Sumatera Barat, Polri mengerahkan 12 unit alat berat dan 10 unit dump truck di Kabupaten Padang Pariaman, Agam, dan Pasaman Barat. Alat berat difokuskan untuk membuka kembali akses nagari dan korong, membersihkan pemukiman dan fasilitas layanan publik, serta memastikan jalur distribusi logistik masyarakat dapat kembali berjalan. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan seiring masih ditemukannya lumpur tebal dan material banjir di sejumlah titik.

Di Sumatera Utara, pengerahan 47 unit alat berat dilakukan di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Fokus utama diarahkan pada pembukaan jalur transportasi yang tertutup longsor, pembersihan material banjir di kawasan padat penduduk, serta pemulihan akses antarwilayah agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat segera pulih.

Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri, menegaskan bahwa Polri memahami betul beratnya situasi yang dihadapi masyarakat terdampak bencana.

“Kami merasakan langsung duka dan kelelahan masyarakat yang rumah, lingkungan, dan akses hidupnya tertimbun lumpur serta material. Polri tidak akan berhenti hingga seluruh akses di lokasi bencana benar-benar pulih. Masih ada desa, kecamatan, dan permukiman warga yang membutuhkan bantuan, dan kami terus berupaya maksimal untuk menjangkau semuanya,” ujar Trunoyudo dengan penuh empati.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kesabaran serta kekuatan masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit ini.

“Kami sangat salut atas kesabaran, ketabahan, dan kerja sama masyarakat. Polri mengajak para relawan dan seluruh elemen untuk terus bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Dengan kebersamaan, proses pemulihan akan jauh lebih cepat dan lebih kuat,” tambahnya.

Polri menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat, mengerahkan alat berat dan seluruh kemampuan yang dimiliki, serta memastikan setiap upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan warga, hingga kehidupan masyarakat terdampak bencana di Sumatra benar-benar kembali pulih.

 Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melalui Subdit III Jatanras berhasil mengungkap jaringan tindak pidana perjudian online (judol) berskala internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia. 

Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto kepada Kapolri dalam Program Asta Cita ke-7 terkait pemberantasan judi online.

Dalam pengungkapan tersebut, Bareskrim Polri menindaklanjuti sejumlah laporan polisi sejak Agustus hingga Desember 2025. Operasi penegakan hukum dilakukan secara serentak di berbagai wilayah, antara lain Kabupaten Pamekasan, Kota Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, hingga Kabupaten Cianjur.

Dari hasil pengungkapan tersebut, penyidik mengamankan puluhan tersangka yang memiliki peran berbeda-beda, mulai dari pemilik dan pengelola situs judi online, admin keuangan, penyewa rekening operasional, pengelola payment gateway, hingga pihak yang berperan dalam pencucian uang hasil perjudian online. Situs judi online yang diungkap antara lain T6.com, WE88, PWC (Play With Confidence), serta jaringan situs 1XBET yang terhubung dengan jaringan Asia, Eropa, dan Asia Tenggara.

Selain para tersangka, penyidik juga menyita barang bukti dalam jumlah besar berupa komputer, laptop, handphone, buku tabungan, kartu ATM dari berbagai bank, token perbankan, dokumen perusahaan, kendaraan roda empat, hingga ratusan rekening koran. Dalam pengungkapan ini, penyidik telah memblokir sedikitnya lebih dari 100 rekening bank dan masih terus melakukan pengembangan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya menegaskan bahwa pengungkapan jaringan perjudian online ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menindak kejahatan yang merusak sendi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Pengungkapan jaringan perjudian online internasional ini adalah wujud komitmen Polri dalam melaksanakan perintah Presiden dan Kapolri untuk memberantas judi online. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas dan merugikan masyarakat,” ujar Brigjen Pol Wira Satya, Jum'at (2/1/2026).

Ia menjelaskan, dari hasil penyidikan sementara, jaringan judi online tersebut dalam kurun waktu satu tahun diketahui memperoleh omzet hingga ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya difokuskan pada pelaku lapangan, tetapi juga menyasar aliran dana dan aset hasil tindak pidana.

“Kami tidak berhenti pada penangkapan pelaku. Penyidik terus menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk yang berperan dalam pencucian uang. Seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tambahnya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

Dittipidum Bareskrim Polri akan terus melakukan pengembangan kasus, pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti digital, serta berkoordinasi dengan perbankan, Kominfo, PPATK, dan Kejaksaan guna memastikan proses penegakan hukum berjalan tuntas.

Polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online dalam bentuk apa pun serta berperan aktif melaporkan apabila menemukan indikasi praktik judi online di lingkungan sekitarnya.

 Aceh Utara - Polri melalui personel Satuan Brimob Polda Aceh yang tergabung dalam BKO Operasi Aman Nusa II bergerak cepat membantu pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana banjir. Aksi tersebut diwujudkan melalui bakti sosial pembersihan lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15 Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (2/1/2026).

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Polri untuk memastikan sekolah terdampak banjir kembali bersih, aman, dan layak digunakan sehingga siap menyambut kegiatan belajar mengajar (KBM) pada hari pertama masuk sekolah, Senin, 5 Januari 2026, setelah libur panjang.

Sejak pukul 09.00 WIB, personel Sat Brimob Polda Aceh bahu-membahu membersihkan halaman dan ruang-ruang kelas dari lumpur serta sisa material banjir yang sebelumnya mengganggu aktivitas pendidikan. Pembersihan dilakukan secara menyeluruh agar seluruh fasilitas sekolah dapat digunakan secara optimal.

Kegiatan bakti sosial tersebut dipimpin langsung oleh Pasi Provost Yon B Brimob Polda Aceh, Ipda Ilfadli. Seluruh personel bekerja secara intensif dan terukur guna memastikan proses pemulihan sekolah selesai tepat waktu sebelum dimulainya KBM.

Upaya Polri melalui Sat Brimob Polda Aceh dalam Operasi Aman Nusa II membuahkan hasil maksimal. Hingga sore hari, pembersihan SDN 15 Seunuddon berhasil dituntaskan 100 persen dan sekolah dinyatakan siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari 2026 oleh para siswa dan tenaga pendidik.

Kepala SDN 15 Seunuddon, Nilawati, S.Pd., menyampaikan rasa syukur serta apresiasi mendalam kepada jajaran kepolisian atas kepedulian dan kerja keras yang telah diberikan.

“Kami sangat terbantu. Kehadiran Brimob benar-benar memberi harapan agar sekolah ini kembali hidup dan anak-anak dapat belajar dengan nyaman,” ungkapnya.

Kegiatan berakhir sekira pukul 16.00 WIB. Selama pelaksanaan, situasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Melalui keterlibatan aktif dalam Operasi Aman Nusa II, Polri melalui anggota Sat Brimob Polda Aceh BKO kembali menegaskan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus kekuatan yang bergerak cepat memastikan fasilitas pendidikan siap digunakan tepat waktu demi kelancaran proses belajar mengajar pascabencana.

 

PROBOLINGGO – Perayaan malam Tahun Baru 2026 di wilayah hukum Polres Probolinggo Polda Jatim berlangsung kondusif.

Masyarakat di Probolinggo memilih mengisi malam pergantian tahun 2025 - 2026 dengan kegiatan religius.

"Alhamdulillah, malam pergantian tahun di Probolinggo kondusif, masyarakat memilih gelar Sholawat dan doa bersama untuk merayakannya," kata Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif, Kamis (01/1/26).

Kapolres Probolinggo mengapresiasi langkah warga masyarakat dalam merayakan malam pergantian tahun.

“Kami sangat mengapresiasi masyarakat Probolinggo yang merayakan malam Tahun Baru dengan sholawat dan doa bersama," ungkap AKBP Latif, Kamis (01/1/26).

Menurut Kapolres Probolinggo, sholawat dan doa bersama merupakan bentuk perayaan yang aman, tertib, serta membawa ketenangan dan keberkahan.

Sebelumnya, Polres Probolinggo Polda Jatim bersama jajaran Forkopimda juga melakukan patroli dan mengunjungi Pos terpadu Operasi Lilin Semeru Polres Probolinggo.

AKBP Latif menjelaskan bahwa pengecekan pos terpadu dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap kesiapan personel dalam menjalankan tugas pengamanan.

“Kami ingin memastikan seluruh personel siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi Kabupaten Probolinggo tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Usai pengecekan pos dan rapat koordinasi daring, Forkopimda Kabupaten Probolinggo bersama masyarakat melanjutkan kegiatan dengan bersholawat dan doa bersama di Stadion Gelora Kraksaan.

Melalui kegiatan ini, Forkopimda Kabupaten Probolinggo berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat semakin kuat. 

"Dengan kebersamaan serta doa bersama, diharapkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Probolinggo tetap terjaga sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman," pungkas AKBP Latif. (*)

 BLITAR - Polres Blitar Polda Jatim resmi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penetapan satuan kerja berpredikat WBK di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Senin (29/12) yang lalu.

Dalam keputusan tersebut, Polres Blitar Polda Jatim tercatat sebagai salah satu dari 55 satuan kerja di jajaran Polri yang berhasil memenuhi seluruh indikator pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. 

Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman menyampaikan bahwa pencapaian predikat WBK merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh personel Polres Blitar Polda Jatim dalam menjalankan reformasi birokrasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Predikat WBK ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujar AKBP Arif Fazlurrahman, Kamis (1/1/26).

Ia mengatakan capaian ini tidak lepas dari dukungan seluruh personel serta kepercayaan masyarakat terhadap Polres Blitar jajaran Polda Jatim.

"Kami menyampaikan terimakasih kepada masyarakat atas dukungan dan kepercayaannya kepada Polres Blitar dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Polri,"ungkap AKBP Arif.

Dengan diraihnya predikat WBK Tahun 2025 ini, Polres Blitar Polda Jatim berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut serta terus melakukan inovasi pelayanan guna mendukung terwujudnya Polri Presisi yang semakin dipercaya masyarakat. (*)

 MALANG – Usai diresmikannya Tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus pada hari Senin (29/12/25) yang lalu, Polres Malang Polda Jatim siap melakukan tahapan uji coba sebelum program berjalan secara menyeluruh.

Tiga SPPG yang telah diresmikan secara bersamaan itu yakni SPPG Polres Malang 1 Gondanglegi, SPPG Polres Malang 2 Turen dan SPPG Polres Malang 3 Dampit.

Adapun peresmian digelar di Dapur SPPG Polres Malang 2, Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo P.S., mengatakan peresmian Tiga SPPG sekaligus itu menjadi bagian dari kesiapan Polres Malang Polda Jatim dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar dan Posyandu, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah.

“Kami resmikan Tiga SPPG dan ditempatkan di Turen untuk mendukung program prioritas pemerintah yaitu MBG," kata AKBP Danang, Jumat (2/01/26).

Ia menjelaskan, setelah peresmian saat ini akan dilakukan tahapan uji coba sebelum program berjalan secara menyeluruh.

“Hari ini akan ada trial terlebih dahulu, dari situ akan terlihat apa saja yang masih perlu diperbaiki. Targetnya tahun 2026 ini program bisa berjalan optimal,” kata AKBP Danang.

SPPG Polres Malang 1 Gondanglegi yang berlokasi di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, direncanakan melayani 1.700 penerima manfaat dari 20 sekolah.

Sementara SPPG Polres Malang 2 Turen akan melayani 2.628 penerima manfaat dari 28 sekolah, mulai tingkat TK hingga SMA/SMK. 

Selain itu, Polres Malang Polda Jatim juga memiliki SPPG Polres Malang 3 Dampit dengan cakupan 3.241 penerima manfaat dari 31 sekolah.

"Iya, Polres Malang saat ini memiliki Tiga lokasi SPPG yang siap beroperasi," tambahnya.

Kapolres Malang juga menekankan pentingnya komitmen dan keikhlasan seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan SPPG.

“Program ini harus dikerjakan dengan hati, karena menyangkut asupan nutrisi bagi generasi penerus kita. Kalau dikerjakan dengan baik, hasilnya juga akan baik,” tegas AKBP Danang.

Ia menjelaskan pola pendistribusian dan teknis pelaksanaan ke depan akan diatur secara detail oleh masing-masing kepala SPPG agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami berharap pelaksanaan SPPG Polri di wilayah Polres Malang bisa berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas AKBP Danang. (*)

 TANJUNG PERAK - Komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah gerbang maritim Jawa Timur membuahkan hasil nyata. 

Berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) akhir tahun 2025, angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak tercatat mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat memaparkan, sepanjang Januari hingga Desember 2025, tercatat ada 1.731 laporan tindak pidana yang masuk. 

Angka ini turun drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 1.990 kasus.

"Artinya, ada penurunan sebanyak 259 kasus atau setara dengan 13 persen. Ini merupakan indikator bahwa strategi pencegahan di lapangan berjalan efektif," ujar AKBP Wahyu, Rabu (31/12).

Menariknya, meski jumlah laporan menurun, kualitas penyelesaian perkara justru menunjukkan grafik peningkatan. 

Dari 1.731 laporan yang masuk di tahun 2025, jajaran Satreskrim dan Polsek jajaran berhasil menuntaskan 1.664 perkara.

Jika dikomparasikan dengan tahun 2024, di mana Polisi menyelesaikan 1.517 perkara, maka terjadi kenaikan produktivitas kerja sebesar 10 persen atau sebanyak 147 perkara tambahan yang berhasil diselesaikan tahun ini.

"Capaian ini merefleksikan dedikasi personel di lapangan. Kami tidak hanya fokus menekan jumlah kejahatan, tapi juga memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara tuntas dan profesional," tegasnya. 

Keberhasilan menekan angka kriminalitas di kawasan yang dikenal memiliki kompleksitas tinggi ini tidak lepas dari kombinasi strategi preventif dan represif. 

Patroli intensif di titik-titik rawan serta penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah pelabuhan menjadi kunci utama.

AKBP Wahyu menambahkan bahwa pendekatan humanis dalam merangkul masyarakat juga berperan penting. 

"Penurunan ini bukan hanya hasil penindakan, tapi buah dari kolaborasi aktif antara polisi dan warga dalam menjaga stabilitas keamanan," imbuhnya.

Menyongsong tahun 2026, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim berkomitmen untuk mempertahankan tren positif ini. 

Peningkatan respons cepat terhadap laporan masyarakat dan transparansi penyidikan akan terus diperkuat demi menjaga kepercayaan publik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya. (*)