LUMAJANG – Melalui program Polisi Sahabat Anak (Polsanak) personel Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Lumajang Polda Jatim mengenalkan berbagai aturan dasar berlalu lintas kepada para peserta didik dengan metode yang menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami sesuai usia mereka.
Hal itu seperti dilakukan pada hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dimanfaatkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lumajang untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada anak-anak sejak usia dini.
Kegiatan edukasi tersebut digelar di PAUD Muslimat NU Abasya, Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Senin (13/7/2026).
Materi yang diberikan meliputi pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pentingnya disiplin di jalan raya, hingga edukasi mengenai penggunaan helm yang benar saat dibonceng sepeda motor.
Selain itu, petugas juga mengingatkan bahwa anak-anak yang belum memenuhi syarat usia dilarang mengendarai kendaraan bermotor.
Tidak hanya menyasar para siswa, Satlantas Polres Lumajang Polda Jatim juga membagikan brosur imbauan tertib berlalu lintas kepada kepala sekolah, guru, serta orang tua dan wali murid.
Kasatlantas Polres Lumajang AKP Yulian Putra Prasviawan mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat peran keluarga dan lingkungan sekolah dalam membentuk karakter disiplin berlalu lintas sejak dini.
"Pendidikan keselamatan berlalu lintas perlu dikenalkan sejak anak masih berada di bangku pendidikan usia dini agar tumbuh menjadi kebiasaan positif hingga dewasa," ujar AKP Yulian.
Menurutnya, pembentukan karakter disiplin tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus dimulai sejak usia dini melalui pendekatan edukatif yang menyenangkan.
"Anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan. Mereka mampu memahami bahwa mematuhi aturan lalu lintas merupakan bagian dari menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain," ungkap AKP Yulian.
Ia menegaskan pendidikan keselamatan tidak hanya ditujukan kepada siswa tingkat SMP dan SMA, tetapi juga perlu diberikan kepada anak-anak usia dini agar nilai-nilai disiplin sudah tertanam sebelum mereka tumbuh dewasa.
Melalui pendekatan yang edukatif dan humanis, Satlantas Polres Lumajang optimistis kesadaran berlalu lintas dapat dibangun sejak usia dini sehingga mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) yang kondusif di wilayah Kabupaten Lumajang. (*)
SURABAYA – Komitmen memperkuat sinergitas TNI–Polri di Jawa Timur kembali ditegaskan melalui silaturahmi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., didampingi Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Jawa Timur ke Markas Kodam V/Brawijaya, Selasa (14/7/2026).
Kedatangan rombongan Kapolda Jawa Timur disambut langsung oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., beserta Pejabat Utama Kodam V/Brawijaya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai wujud soliditas serta sinergitas yang selama ini terjalin erat antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.
Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menegaskan bahwa Kodam V/Brawijaya siap terus bersinergi dengan Polda Jawa Timur dalam setiap langkah menjaga stabilitas keamanan, mendukung penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh prajurit TNI dan personel Polri untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi setiap dinamika dan potensi gangguan keamanan secara cepat, tepat, dan terpadu.
"Dengan sinergi TNI–Polri yang semakin kuat, kita optimistis mampu menjaga Jawa Timur tetap aman, kondusif, dan menjadi contoh persatuan bagi daerah lain," ujar Mayjen TNI Rudy Saladin.
Menurut Pangdam V/Brawijaya, soliditas TNI–Polri merupakan kekuatan utama dalam menjaga stabilitas daerah.
"Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Yang ada adalah kebersamaan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara," tegasnya.
Senada dengan Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto menegaskan bahwa soliditas TNI–Polri merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.
Kapolda Jawa Timur mengatakan, komitmen bersama melalui semangat "Jogo Jatim" menjadi wujud nyata sinergi TNI–Polri dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, mendukung pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
"Melalui semangat Jogo Jatim, kami berkomitmen memperkuat sinergi untuk menjaga keamanan, mendukung pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," ujar Irjen Pol. Nanang Avianto.
Kapolda Jawa Timur menambahkan bahwa hubungan kekeluargaan, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Polda Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya akan terus diperkuat sebagai modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kamtibmas di Jawa Timur.
"Sinergi yang solid antara TNI dan Polri menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pembangunan, serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Jawa Timur," tegas Kapolda Jawa Timur.
Silaturahmi tersebut menjadi simbol komitmen bersama TNI–Polri di Jawa Timur untuk terus menjaga soliditas, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kolaborasi dalam mewujudkan Jawa Timur yang aman, damai, kondusif, serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. (*)
SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., bersama Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jawa Timur, melaksanakan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani No. 54–56 Surabaya, Selasa (14/7/2026), sebagai langkah memperkuat sinergi penegakan hukum sekaligus mengimplementasikan semangat Jogo Jatim dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Timur menegaskan komitmen bersama antara Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak hukum.
Sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menghadirkan kepastian hukum, serta mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah di Jawa Timur.
Kapolda Jatim menjelaskan bahwa semangat Jogo Jatim merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, khususnya aparat penegak hukum, untuk menjaga keamanan, ketertiban, stabilitas daerah, serta memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan kepada masyarakat.
"Tidak ada ruang bagi ego sektoral maupun sekat antar aparat penegak hukum. Yang harus terus kita bangun adalah semangat kebersamaan, koordinasi, dan kolaborasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," tegas Irjen Pol. Nanang Avianto.
Kapolda Jatim juga menekankan bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik, koordinasi yang intensif, serta sikap saling menghormati antarlembaga.
Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, berintegritas, dan memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar Affandi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa situasi kamtibmas yang terus berkembang memerlukan kewaspadaan, koordinasi, dan respons cepat dari seluruh aparat penegak hukum.
Menurutnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur siap terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Timur dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
"Soliditas Kejaksaan dan Polri menjadi kunci dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," ujar Kajati Jawa Timur.
Silaturahmi tersebut menjadi wujud komitmen bersama Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk terus memperkuat koordinasi dalam sistem peradilan pidana terpadu (criminal justice system).
Melalui sinergi yang semakin erat, kedua institusi berkomitmen menghadirkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, transparan, dan berkeadilan, sehingga mampu menjaga kondusivitas Jawa Timur serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. (*)
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.
Menurut Rullyandi, KUHAP baru hadir sebagai bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya melalui proses harmonisasi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan hukum, termasuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Lahirnya KUHAP baru merupakan paradigma pembaharuan hukum yang telah melalui proses harmonisasi serta mempertimbangkan berbagai perubahan hukum, termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari perkembangan hukum acara pidana,” ujar Muhammad Rullyandi di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur mengenai perlunya prosedur pemeriksaan calon tersangka sebelum dilakukan penetapan tersangka. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari rezim KUHAP lama dan telah mengalami perubahan dengan berlakunya KUHAP baru.
“Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dipahami dalam konteks keberlakuan KUHAP pada saat itu. Dengan adanya KUHAP baru, terdapat paradigma dan pengaturan baru yang menegaskan mekanisme penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti,” jelasnya.
Rullyandi menyebut, KUHAP baru telah mengatur secara tegas bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 dan Pasal 90 ayat (1) KUHAP baru.
“Ketentuan dalam KUHAP baru memberikan penegasan bahwa dasar utama penetapan tersangka adalah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum,” katanya.
Ia menambahkan, dengan adanya pengaturan baru tersebut, ketentuan mengenai pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka sebagaimana berkembang dalam praktik berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak lagi menjadi persyaratan mutlak sepanjang penyidik telah memenuhi standar pembuktian yang ditentukan dalam KUHAP baru.
“Sepanjang penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHAP baru, maka penetapan tersangka dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagai saksi,” tutur Rullyandi.
Lebih lanjut, ia menilai perubahan KUHAP ini harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak warga negara dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.
“KUHAP baru pada prinsipnya tetap menjunjung tinggi due process of law, namun di sisi lain memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah,” pungkasnya.
MOJOKERTO – Polres Mojokerto Polda Jatim terus berkomitmen menciptakan ruang publik dan lingkungan sekolah yang aman serta kondusif.
Kali ini melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mojokerto Polda Jatim mewujudkan komitmen tersebut dengan menggelar program rilis dan sosialisasi bertajuk "Polantas Menyapa".
Kegiatan Polantas Menyapa yang dikemas dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan (Binluh) bagi para pelajar tersebut dilaksanakan di Aula SMK Asy-Syarif, Senin (13/7/2026).
Kapolres Mojokerto, AKBP Andi Yudha Pranata melalui Kasat Lantas Polres Mojokerto, AKP Bernardus Bagas Simarmata mengatakan tujuan program 'Polantas Menyapa' ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan siswa terhadap aturan lalu lintas demi menekan angka kecelakaan saja.
Namun lanjut AKP Bagas, program Polantas Menyapa juga untuk melindungi para pelajar dengan menanamkan nilai-nilai saling menghargai sesama teman, sehingga lingkungan sekolah bebas dari segala bentuk perundungan
"Selain menyampaikan kampanye serta edukasi mendalam mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya, tim Satlantas Polres Mojokerto juga memberikan atensi khusus pada maraknya fenomena perundungan (bullying) di lingkungan institusi pendidikan," terang AKP Bagas.
Kasatlantas Polres Mojokerto menambahkan, pada kegiatan Polantas Menyapa tersebut para siswa diberikan pemahaman mengenai dampak buruk tindakan perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun psikis (cyberbullying), yang dapat merusak masa depan generasi muda.
"Penggabungan materi tertib lalu lintas dan antiperundungan ini merupakan langkah preventif yang sangat krusial dalam membentuk karakter remaja yang disiplin dan saling menghormati," ujar AKP Bagas.
Melalui jargon "Polres Mojokerto Polisi Rakyat", jajaran Satlantas menegaskan akan terus konsisten menggalakkan edukasi komprehensif serupa demi terciptanya generasi penerus bangsa yang aman, tertib, dan berkarakter positif di Kabupaten Mojokerto.
Kegiatan ini disambut hangat oleh ratusan siswa dan para dewan guru yang mengikuti materi yang disampaikan oleh personel Satlantas Polres Mojokerto, di antaranya Ipda Suliyadi, S.H., Aipda Fajar Sumpono, Briptu Dhea Hariyanti Ningrum, dan Bripda Aisha Evelyna. (*)
JAKARTA - Satresmob Bareskrim Polri mengungkap kasus pencurian modul Base Transceiver Station (BTS) salah satu provider di sejumlah wilayah di Indonesia dengan kerugian ditaksir mencapai Rp.60 miliar.
Dari hasil ungkap kasus tersebut, Satresmob Bareskrim Polri berhasil mengamankan 12 orang tersangka yang berperan sebagai pencuri dan penadah.
Kedua belas orang tersangka tersebut berinisial AN, AS, GAP, ADH, DT, AS, GR, DB, RRR, MM, IG serta seorang wanita berinisial L. Sementara itu, ada tiga orang DPO yakni FH, AM dan ID.
Kasat Resmob Bareskrim Polri, Kombes Pol Teuku Arsya Khadafi mengatakan kasus ini terungkap berdasarkan laporan dari salah satu provider yang terdampak dengan adanya penurunan layanan gangguan komunikasi yang ada di beberapa daerah.
"Menindak lanjuti laporan tersebut, tim Resmob Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan kami temukan adanya dua jaringan kelompok yang melakukan aksi pencurian," jelas Kombes Arsya, Senin (13/7/2026).
Ia mengungkapkan, kelompok pertama yakni beraksi di wilayah Jakarta Timur; Bandung, Jawa Barat; hingga ke wilayah Sumatera yang sudah mengirimkan 193 modul ke China. Sementara, 31 lainnya masih belum terkirim.
"Dari jaringan ini, kami menangkap lima orang pelaku, di mana dari lima orang pelaku ini ternyata terkoneksi dengan penadah yaitu warga negara asing dari Cina," kata Kombes Arsya.
Sementara untuk jaringan kedua sebanyak tujuh pelaku yang beraksi di wilayah Serang, Banten; Kalimantan hingga Sumatera yang juga menjual hasil curiannya ke China.
"Dari hasil penyelidikan, Dua kelompok komplotan tersebut telah melakukan pencurian sekitar 600-an modul, apabila ditotal kerugiannya adalah sekitar Rp.60 miliar," terang Kombes Arsya.
Menurut Kombes Arsya, modus pada kasus ini yakni para penadah yang merupakan Warga Negara Cina datang ke Indonesia untuk kemudian mencari orang yang bisa mengakses orang-orang yang mau mencuri modul-modul tersebut.
Ketika sudah ditemui, kemudian para penadah yang di Indonesia ini merekrut orang-orang eks teknisi lepasan dari pemasang instalasi modul BTS tersebut, sehingga paham bagaimana memasang, mencabut, dan juga jenis modul apa yang diminta.
"Saat ini yang diincar adalah model modul BTS terbaru (jaringan 5G) yang memang ternyata dari salah satu provider ini lagi melakukan peningkatan kualitas jaringan," terang Kombes Arsya.
Adapun nantinya para pencuri ini akan menjual ke penadah di Indonesia seharga Rp.2,6 juta per modul Sementara, penadah menjual ke luar negeri dengan harga Rp.3,8 juta permodul.
"Dari beberapa modus mereka melakukan pencurian ini, beberapa tersangka menggunakan ID pengenal untuk mengelabui masyarakat dan juga ada beberapa juga tidak menggunakan ID pengenal karena memang dilakukannya pada saat tengah malam," jelas Kombes Arsya. (*)
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7). Pertemuan yang berlangsung di Aula Gatot Subroto mulai pukul 13.00 WIB tersebut menjadi momentum memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri sebagai dua institusi utama penjaga kedaulatan negara.
Kedatangan Kapolri disambut langsung oleh Panglima TNI yang didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, serta sejumlah pejabat utama Mabes TNI lainnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolri hadir bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Kalemdiklat Polri Komjen RZ Panca Putra, Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, dan Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.
Turut mendampingi Kapolri, antara lain Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, As SDM Kapolri Irjen Anwar, Aslog Kapolri Irjen Suwondo Nainggolan, Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadivkum Polri Irjen Agus Nugroho, Kadivhubinter Polri Irjen Amur Chandra Juli Buana, Kakorlantas Polri Irjen Wibowo, Kadensus 88 AT Polri Irjen Sentot Prasetyo, Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, Waastamaops Kapolri Irjen Laksana, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen M. Nazly Harahap, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen R. Firdaus Kurniawan, Kapusjarah Polri Brigjen Abas Basuni, serta pejabat utama Polri lainnya.
Dalam sambutannya, Jenderal Sigit menegaskan bahwa silaturahmi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan bangsa.
"Tentunya menyambung apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, bahwa TNI-Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa. Yang tentunya, kita memiliki kewajiban untuk terus terjaga agar TNI-Polri tetap solid," ujar Jenderal Sigit.
Menurutnya, kekompakan kedua institusi menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah.
"Karena ini adalah kunci utama agar negara kita, sebagaimana apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan dari Bapak Presiden. Dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid," lanjutnya.
Kapolri juga mengingatkan adanya berbagai upaya dari pihak-pihak tertentu yang berpotensi memecah belah hubungan TNI dan Polri. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen seluruh jajaran Polri untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, serta kerja sama dengan TNI.
"Karena banyak yang memiliki kepentingan untuk memecah belah TNI dan Polri. Jadi di kesempatan ini, tentunya kami bersama para pejabat utama dalam hal ini akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas dengan TNI," katanya.
Ia juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya apabila terdapat persoalan yang perlu dibahas bersama demi menjaga keharmonisan hubungan kedua institusi.
"Dan tentunya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus dibicarakan, harus dikomunikasikan karena ada hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh pejabat utama yang ada. Kami terbuka untuk itu," tutup Jenderal Sigit.
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpeg)
