Pemalang — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa kebangkitan PT Wongso Bersaudara merupakan bukti nyata perhatian Polri dalam mengangkat kembali industri dalam negeri sekaligus menyalurkan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) agar kembali memperoleh pekerjaan. Langkah tersebut dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah tantangan sektor industri, Jumat (19/12).

Hal tersebut disampaikan Said Iqbal saat memberikan sambutan dalam kegiatan perusahaan yang dihadiri jajaran Polri, pemerintah daerah, manajemen PT Wongso Bersaudara, serta para pekerja yang kembali terserap bekerja. Ia menilai Polri telah mengambil peran strategis dalam memastikan industri nasional tetap berjalan sehingga buruh tidak terus-menerus menjadi korban PHK.

“Ini visinya Pak Presiden lho. Bukan hanya Pak Kapolri, tapi diterjemahkan oleh Pak Kapolri dengan cerdas. Pak Wakapolri juga cerdas. Jadi ini visi besar yang nyambung dari atas sampai ke bawah,” ujar Said Iqbal.

Menurutnya, perhatian Polri terhadap keberlangsungan industri dalam negeri sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong kepastian pasar bagi produsen lokal, sehingga industri mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

“Pak Presiden bilang, nanti setiap pegawai negeri tiga setel pakaian setahun, anak SD tiga setel setahun, TNI-Polri tiga setel setahun, semua aparatur negara tiga setel setahun. Bisa dibayangkan kekuatan industri domestik kita,” katanya.

Said Iqbal menilai kebijakan tersebut menciptakan kepastian permintaan yang berdampak langsung pada kebangkitan industri nasional dan penyerapan kembali buruh korban PHK, sehingga perputaran ekonomi tetap berada di dalam negeri.

“Karena apa? Karena ada pasar, ada produsen. Wong di sini bisa kok, wong di sini bisa dikerjain. Uang negara enggak perlu lari ke luar negeri,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa perhatian negara terhadap industri dalam negeri merupakan bagian dari prinsip ekonomi nasional yang telah lama diperjuangkan dan kini diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif Polri.

“Pak Presiden Prabowo ini konsisten. Lima belas tahun lalu waktu di Hambalang, beliau sudah bicara Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian disusun dengan sistem kekeluargaan. Kekeluargaan itu artinya produksi dalam negeri,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, Said Iqbal menilai keterlibatan Polri dalam mendukung kebangkitan PT Wongso Bersaudara menjadi contoh konkret bagaimana negara hadir membantu industri nasional sekaligus memberikan solusi bagi buruh yang terdampak PHK.

“Kita ucapkan terima kasih kepada jajaran Polri, wabil khusus Pak Kapolri, Pak Wakapolri, dan seluruh PJU-nya yang telah memberikan pekerjaan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya hubungan industrial yang sehat antara buruh dan perusahaan agar kebangkitan industri dapat berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja meningkat.

“Di dalam perusahaan itu seperti mobil. Ban kanan buruh, ban kiri perusahaan. Kalau muternya searah, mobil jalan. Kalau berlawanan, enggak akan jalan, bisa tutup,” katanya.

Said Iqbal mendorong para pekerja untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar perusahaan dapat tumbuh dan terus membuka lapangan kerja.

“Kalau sudah sejahtera, minta naik gaji sama perusahaan. Itu wajib. Tapi bekerjalah dulu, berusahalah dulu,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Said Iqbal kembali mengapresiasi peran Polri, pemerintah daerah, dan manajemen PT Wongso Bersaudara yang dinilainya telah bersama-sama mengangkat industri dalam negeri serta menyalurkan buruh korban PHK agar kembali memiliki harapan dan penghidupan.

“Terima kasih Kepolisian Republik Indonesia, terima kasih Pak Gubernur yang telah memberikan ruang untuk investasi. Wongso Bersaudara tetaplah maju. Tantangan dan harapan ada di tanganmu, tapi tetap percaya pada Tuhan,” pungkasnya.

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan kekuatan besar dalam penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 11.625 personel Polri diterjunkan ke wilayah terdampak sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI untuk memperkuat respons kebencanaan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers update penanganan dan penanggulangan bencana pada Jumat, 19 Desember 2025.

“Sesuai dengan perhatian Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa saat ini Polri telah mengerahkan kurang lebih 11.625 personel yang tergelar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Kapolri.

Personel tersebut berasal dari satuan wilayah dan ditugaskan untuk berbagai kegiatan, mulai dari evakuasi, pembangunan fasilitas darurat, hingga dukungan operasional lanjutan. Sebaran personel meliputi 5.064 personel di Polda Aceh, 4.277 personel di Polda Sumatera Utara, dan 2.284 personel di Polda Sumatera Barat.

Kapolri menambahkan, Polri juga menyiapkan 239 personel tambahan yang akan tiba pada 23 Desember 2025 sebagai penguatan lanjutan, serta 1.000 personel cadangan yang disiagakan dalam rangka Operasi Nataru.

 

 Jawa Tengah - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo mewakili Kapolri meresmikan kembali operasional pabrik garmen PT Wonghang Bersaudara bersama Akarsa Garmen Indonesia di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Kamis (tanggal menyesuaikan). Kegiatan tersebut mengusung tema “Menjahit Harapan Kembali” sebagai simbol bangkitnya sektor ketenagakerjaan pasca dinamika industri yang sempat menghentikan operasional perusahaan pada 2024.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menghidupkan kembali pabrik garmen tersebut, mulai dari serikat pekerja, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga jajaran Polri.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting untuk menumbuhkan kembali harapan bekerja, membangun kesejahteraan, dan menata masa depan yang lebih baik bagi para pekerja dan keluarganya,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Ia menjelaskan, sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional karena berkontribusi langsung terhadap produktivitas ekonomi sekaligus stabilitas sosial. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, dunia industri dan para pekerja dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, mulai dari fluktuasi ekonomi global, disrupsi rantai logistik, hingga tekanan biaya produksi yang berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kehadiran negara untuk menjaga keseimbangan sektor ketenagakerjaan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Visi Asta Cita telah merumuskan berbagai program prioritas, di antaranya hilirisasi industri, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pengembangan energi hijau dan industri maritim guna memperkuat daya tarik investasi dan membuka lapangan kerja.

“Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan daya saing nasional, tetapi juga menjadi pengungkit terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penyerapan tenaga kerja periode Januari hingga Agustus 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,9 juta orang atau naik 1,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tren positif tersebut juga tercermin di Kabupaten Pemalang dengan kembali beroperasinya pabrik garmen PT Wonghang Bersaudara.

Saat ini, sebanyak 220 karyawan lama telah kembali bekerja. Ke depan, perusahaan tersebut direncanakan merekrut tambahan 1.280 tenaga kerja, sehingga total penyerapan mencapai 1.500 orang.

“Revitalisasi pabrik ini menjadi kabar baik bagi para pekerja yang sebelumnya dirumahkan. Ini bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholder mampu mendorong pemulihan ekonomi serta memperluas lapangan kerja,” tegas Wakapolri.

Lebih lanjut, Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri untuk terus menjadi mitra strategis para pekerja dalam mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang sehat, inklusif, dan produktif. Polri, kata dia, akan terus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara profesional guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di kawasan industri.

“Melalui Des Ketenagakerjaan, Polri secara konsisten berperan aktif menangani persoalan ketenagakerjaan dengan mengedepankan pendekatan dialogis serta penegakan hukum yang profesional,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wakapolri berpesan kepada pengelola pabrik dan seluruh karyawan untuk selalu mengutamakan keselamatan kerja, menjaga komunikasi yang baik, serta membangun hubungan industrial yang harmonis demi meningkatkan produktivitas.

“Saya meyakini sinergi seluruh elemen bangsa merupakan fondasi utama untuk membangun iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan memperkuat stabilitas ekonomi, demi mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

 Jakarta — Komite Reformasi Polri mulai memasuki tahap pengambilan keputusan setelah lebih dari satu bulan menghimpun aspirasi publik terkait agenda percepatan reformasi kepolisian. Ketua Komite Reformasi Polri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa rapat Komisi Percepatan Reformasi yang digelar hari ini menjadi bagian dari proses finalisasi arah kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden.

“Hari ini kami rapat Komisi Percepatan Reformasi. Sesudah satu bulan kita menghimpun masukan-masukan dari lebih dari 80 kelompok masyarakat dan ribuan masukan. Kami juga berkunjung ke beberapa daerah untuk mencegah agar partisipasi tidak hanya dari Jakarta,” ujar Jimly.

Ia menjelaskan, selama lebih dari satu bulan terakhir, komite telah menyusun berbagai agenda dan opsi kebijakan untuk kemudian dipilih dan diputuskan. Rapat kali ini difokuskan pada prosedur pengambilan keputusan, sekaligus membahas sejumlah hal yang dinilai mendesak.

“Jadi hari ini sudah lebih dari satu bulan kami mulai menyusun agenda untuk mengadakan pilihan-pilihan dan memutuskan. Hari ini hanya prosedur kita mengambil keputusan, di samping ada hal-hal yang kami anggap mendesak,” jelasnya.

Sebagai jalan keluar, Komite Reformasi Polri sepakat mendorong pengaturan ke tingkat regulasi yang lebih tinggi agar memiliki daya ikat yang lebih luas.

“Solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi agar mengikat bukan hanya ke dalam, tetapi juga ke semua instansi terkait, sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan. Itu yang sudah kami sepakati,” pungkas Jimly.

Melalui langkah ini, Komite Reformasi Polri berharap pembenahan kelembagaan dan regulasi kepolisian dapat dilakukan secara komprehensif, selaras, dan berkelanjutan.

 Aceh Tamiang - Personel Satuan Tugas (Satgas) Aman Nusa II Polda Aceh kembali menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pada Rabu (17/12/2025), Satgas Aman Nusa II Aceh Tamiang melaksanakan pembangunan dan penyaluran fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum di bawah Jembatan Kuala Simpang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB hingga selesai tersebut melibatkan 5 personel Satbrimob Polda Aceh dan 20 personel PAS Brimob 1. Seluruh rangkaian kegiatan dipimpin langsung oleh IPDA Heri Yulizar, S.H., selaku perwira pengendali di lapangan.

IPDA Heri Yulizar menyampaikan bahwa pembangunan MCK umum ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak.

“Pembangunan MCK umum ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian Brimob terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan membantu meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar Kuala Simpang,” ujar IPDA Heri Yulizar.

Ia menambahkan, kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat tidak hanya dalam konteks pengamanan, tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, serta kondusif. Kehadiran personel Brimob disambut positif oleh masyarakat setempat, yang merasakan langsung manfaat dari pembangunan fasilitas MCK umum tersebut.

Melalui kegiatan ini, Satgas Aman Nusa II Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus hadir, melayani, dan mengabdi kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Polri yang Presisi, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

 Jakarta — Kamis, 18 Desember 2025

Dalam rangkaian kunjungan diplomatik Delegasi Kedutaan Besar Prancis ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mabes Polri 1 Pejaten, Polri menyerahkan Buku Menu MBG “Rasa Bhayangkara Nusantara” kepada delegasi sebagai bagian dari kegiatan peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerahan buku ini menjadi simbol komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Prancis tampak antusias menelaah isi buku “Rasa Bhayangkara Nusantara”. Sejumlah delegasi terlihat membuka dan membaca langsung halaman demi halaman buku, mencermati ragam menu, narasi pengabdian, serta pendekatan berbasis pangan lokal yang diterapkan Polri dalam Program MBG. Antusiasme tersebut mencerminkan ketertarikan Delegasi Prancis terhadap model dapur MBG Polri yang memadukan gizi, keamanan pangan, budaya, dan tata kelola program berskala nasional.

Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” merupakan karya tulis kolaborasi antara Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan. Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan pengalaman lapangan Polri dengan kerangka analisis kebijakan strategis, sehingga buku tidak hanya bersifat dokumentatif, tetapi juga relevan sebagai referensi konseptual pengembangan Program MBG yang berkelanjutan.

Buku ini memotret pengabdian Polri melalui 508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang telah aktif dan dikelola oleh Polri, tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dalam menyediakan Makan Bergizi Gratis bagi jutaan anak Indonesia setiap hari. Menu-menu yang disajikan mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang bersumber dari bahan pangan lokal dan kearifan daerah.

Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa buku ini merupakan wujud integrasi antara pemenuhan gizi, pelestarian budaya, dan partisipasi masyarakat.

“Resep-resep yang disajikan dalam buku ini merupakan menu andalan dari 508 SPPG Polri yang telah aktif dan dikelola Polri, tersebar di seluruh Indonesia. Polri bersama masyarakat mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga menghadirkan cita rasa lokal dan identitas daerah, sehingga dapat dinikmati oleh para penerima manfaat melalui keberagaman khazanah kuliner Nusantara,” tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” menyajikan 80 menu pilihan, di antaranya Ikan Keumamah khas Aceh, Nasi Bekepor Kutai, Kuah Kuning Papua, Ayam Sambal Matah dan Sayur Gondo Bali, serta Nasi Ayam Lodho Trenggalek. Hidangan-hidangan tersebut merupakan sebagian kecil dari ratusan bahkan ribuan inovasi kuliner yang setiap hari diolah dan disajikan oleh dapur-dapur MBG Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Penerbitan buku ini didukung oleh akademisi dan praktisi lintas disiplin, di antaranya Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, M.P.H., yang memperkaya aspek gizi masyarakat berbasis ilmiah, serta Prof. Fatma Lestari, S.Si., M.Si., Ph.D., yang memberikan fondasi kuat pada aspek keamanan pangan dan manajemen risiko. Kehadiran para akademisi tersebut memastikan substansi buku mencakup dimensi gizi, keamanan pangan, manajemen risiko, hingga komunikasi kebijakan publik.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo membawa perpaduan pengalaman lapangan dan pemikiran ilmiah dalam pengembangan tata kelola program nasional. Dengan rekam jejak sebagai penulis lebih dari 36 buku dan penerima Rekor MURI sebagai perwira tinggi Polri dengan karya tulis terbanyak, Wakapolri menegaskan komitmen Polri untuk menjadikan riset dan pengetahuan sebagai fondasi pengabdian.

Sementara itu, Dirgayuza Setiawan menghadirkan perspektif kebijakan dan ketahanan pangan yang memperkuat desain serta narasi buku, sehingga “Rasa Bhayangkara Nusantara” tidak hanya menjadi dokumentasi pengabdian, tetapi juga rujukan strategis dalam mendukung keberlanjutan Program MBG.

Delegasi Prancis mengapresiasi pendekatan MBG Polri yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan pemberdayaan pangan lokal. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan praktik baik internasional dalam penyelenggaraan program makanan sekolah yang berkelanjutan.

Melalui penerbitan dan penyerahan buku “Rasa Bhayangkara Nusantara”, Polri menegaskan bahwa dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari pengabdian Bhayangkara dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa, sekaligus kontribusi nyata Polri dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

 Padang — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si memberikan motivasi dan apresiasi kepada anggota Polri di wilayah Polda Sumatera Barat yang terdampak bencana alam, saat menyerahkan bantuan kemanusiaan di Polsek Koto Tengah, Kota Padang, Kamis (18/12/2025).

Kapolri menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa para personel, sekaligus menyampaikan penghargaan atas dedikasi anggota Polri yang tetap menjalankan tugas dengan baik meskipun tengah menghadapi kondisi sulit akibat bencana.

“Saya mendapat laporan bahwa banyak rumah rekan-rekan yang terdampak. Namun, di tengah musibah tersebut, rekan-rekan tetap melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah bentuk loyalitas dan pengabdian yang luar biasa,” ujar Kapolri.

Sebanyak 170 personel Polri tercatat terdampak bencana di wilayah Polda Sumbar. Untuk itu, Kapolri menyerahkan 170 paket bantuan yang berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari sebagai bentuk dukungan nyata dari pimpinan Polri.

Kapolri juga memberikan semangat kepada seluruh personel agar tetap kuat dan optimistis, serta menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan soliditas di tengah ujian.

“Tetap semangat, terus berikan pengabdian terbaik. Tunjukkan bahwa Polri selalu dekat dengan masyarakat dan bekerja dengan tulus,” tegas Kapolri.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa di tengah situasi bencana, Polri tidak hanya hadir untuk masyarakat, tetapi juga memastikan anggotanya mendapatkan perhatian, dukungan, dan penguatan moril dari pimpinan.