Pada aksi kemanusiaan ini, personel Satlantas bergerak langsung ke permukiman warga untuk menyalurkan air bersih guna meringankan beban masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air bersih akibat musim kemarau.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si melalui Kasat Lantas AKP Moh. Imam Reza menyampaikan bahwa program SABER ini merupakan representasi kehadiran Polri di tengah masyarakat. 

Polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, tetapi juga tanggap terhadap kesulitan sosial yang dihadapi warga.

“Kegiatan SABER ini adalah wujud nyata kepedulian Polres Ngawi. Kami berharap bantuan air bersih ini dapat memberikan manfaat langsung dan meringankan kebutuhan domestik warga, khususnya di Desa Gunungsari,” ujar AKP Reza.

Ia menambahkan, kehadiran Polri yang menyentuh langsung aspek kebutuhan mendasar seperti ini diharapkan mampu mempererat kedekatan emosional dan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat.

“Kami ingin terus membangun sinergi yang kuat dengan warga. Semoga melalui kegiatan sosial ini, kita bersama-sama dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tetap guyub rukun,” pungkas AKP Reza.

Melalui konsistensi program SABER, Polres Ngawi Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk terus menebar manfaat bagi masyarakat luas. (*)

Guna mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke wilayah tersebut,  Polsek Licin Polresta Banyuwangi bersama unsur lintas sektoral memperketat pemantauan di lapangan sejak Rabu (30/9/2026).

Pemantauan intensif ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Licin, AKP Karyadi. Petugas gabungan menyisir serta mengawasi sejumlah titik rawan yang diproyeksikan menjadi jalur pergerakan api berdasarkan tiupan angin.

Langkah taktis ini diambil agar petugas dapat merespons dinamika di lapangan secara cepat, sekaligus memastikan koordinasi antarinstansi tetap berjalan solid jika situasi memburuk.

"Kami bersama unsur lintas sektoral terus memantau perkembangan di lapangan. Fokus utama kami saat ini adalah mendeteksi arah pergerakan api sedini mungkin, sehingga langkah penyekatan atau pemadaman bisa segera dilakukan," ujar AKP Karyadi.

Tingkat kewaspadaan sengaja ditingkatkan mengingat vegetasi yang kering dan perubahan arah angin yang fluktuatif dapat memicu api merembet lebih cepat. 

Selain patroli fisik, sinergi komunikasi antarinstansi diperkuat agar informasi terkini dapat segera diteruskan untuk penanganan terpadu.

Seiring dengan upaya tersebut, Kapolsek Licin juga mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat, khususnya yang beraktivitas di sekitar lereng gunung.

Warga diminta segera melapor ke petugas terdekat jika melihat kepulan asap baru atau perubahan kondisi yang mencurigakan.

Selain itu, masyarakat juga dilarang keras melakukan aktivitas yang memicu percikan api, seperti membakar sampah, membuka lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok sembarangan di sekitar hutan.

Polsek Licin menegaskan bahwa pemantauan berkala ini akan terus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan demi memastikan area Gunung Rante tetap aman dan dampak kebakaran tidak meluas ke wilayah Banyuwangi lainnya. (*)

Proyek yang diperkirakan berlangsung selama 81 hari ini berkonsekuensi pada penutupan total akses jembatan. 

Guna menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas), Polres Probolinggo Polda Jatim telah mematangkan rekayasa arus dan menyiapkan sejumlah jalur alternatif.

Salah satu solusi utama untuk mengurai potensi kemacetan adalah pemanfaatan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) segmen Gending–Kraksaan–Paiton, yang baru saja dibuka pada Rabu (30/9/2026). 

Kapolres Probolinggo, AKBP Asmida Rizki Siregar, S.I.K., M.I.S mengatakan, pintu tol ini diproyeksikan menjadi katup penyelamat arus kendaraan dari jalur Pantura.

AKBP Asmida Rizki menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik operasional tol segmen baru tersebut. Selaras dengan itu, personel kepolisian telah disiagakan penuh untuk mengatur arus lalu lintas di titik krusial.

"Kami sudah menyiapkan personel serta rekayasa pengaturan lalu lintas, khususnya di akses entrance (masuk) dan exit (keluar) tol segmen Kraksaan dan Paiton," ujar AKBP Asmida Rizki, Kamis (1/10/2026).

Untuk memfasilitasi mobilitas warga lokal selama penutupan, petugas telah mendirikan jembatan bailey (jembatan rangka baja darurat). 

Jalur ini dapat dilalui oleh kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) dalam kota secara bergantian menggunakan sistem buka-tutup.

Sementara itu, pembagian jalur alternatif luar kota diatur sebagai berikut:

* Kendaraan R4 Luar Kota & Kendaraan Besar (Truk/Bus): Diimbau keras untuk langsung masuk ke Tol Prosiwangi melalui akses Kraksaan maupun Paiton demi menghindari penumpukan di jalur arteri.

* Jalur Alternatif Selatan: Pengendara tujuan Situbondo dan Banyuwangi juga dapat memilih opsi rute melingkar melalui jalur selatan Lumajang–Jember.

Terkait operasional jalur tol baru ini, AKBP Asmida Rizki juga memberikan imbauan penting bagi para pengguna jalan demi menekan angka kecelakaan.

"Kami mengimbau pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan, mematuhi rambu dan marka jalan, menjaga batas kecepatan, serta menjaga jarak aman. Jika merasa lelah, jangan dipaksakan. Silakan memanfaatkan rest area yang tersedia untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan," tambahnya.

Polres Probolinggo Polda Jatim bersama pemangku kepentingan (stakeholder) terkait menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi dinamika arus lalu lintas secara berkala. 

"Rekayasa lalu lintas di lapangan bersifat dinamis dan akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi nyata di sepanjang jalur terdampak," pungkas AKBP Asmida Rizki. (*)

Monitoring dilakukan Bripka Frigga di lahan milik Parno yang berada di Dusun Banjar Utara, Desa Banjarsari, Rabu (30/9/2026) sekitar pukul 14.50 WIB.

Lahan tersebut tergabung dalam kelompok tani dengan Adsan sebagai ketua kelompok. Dalam kegiatan itu, petugas melakukan pengecekan perkembangan tanaman sekaligus memberikan pembinaan kepada pemilik lahan.

Bripka Frigga juga berdialog dengan petani untuk mengetahui kondisi pertanian dan menyerap informasi apabila terdapat persoalan yang dihadapi selama pengelolaan lahan.

Kapolsek Sumberasih AKP Sugeng Apriyanto mengatakan monitoring dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian.

"Monitoring ini kami lakukan untuk mengetahui perkembangan lahan sekaligus menyerap informasi dari petani. Kalau ada kendala di lapangan, bisa segera diketahui dan dikoordinasikan," kata Sugeng.

Menurutnya, pendampingan terhadap petani juga menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan.

"Kami berharap lahan pertanian dapat dikelola dengan baik sehingga produktivitasnya optimal. Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Hasil monitoring menunjukkan tidak ada kendala dalam pengelolaan lahan. Kegiatan berlangsung aman dan situasi di lokasi dilaporkan kondusif.

Langkah tegas ini diambil menyusul masih tingginya angka pelanggaran kasat mata di jalan raya, meski berbagai upaya sosialisasi dan edukasi keselamatan berkendara telah masif dilakukan. 

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan menegaskan kebijakan ini menekankan pada penegakan ketertiban, bukan semata-mata pemberian sanksi.

Menurut Kombes Pol Luthfie, keputusan ini juga didorong oleh banyaknya keluhan masyarakat, tokoh agama, hingga instansi pemerintahan terkait situasi jalanan yang kian tidak tertib.

Pelanggaran yang kerap ditemukan meliputi menerobos lampu merah, berhenti melebihi marka jalan, serta melakukan manuver berbahaya. 

"Sejumlah pengendara bahkan sengaja menghindari tilang elektronik (ETLE) dengan melepas pelat nomor, menutupnya menggunakan lakban, hingga menggunakan pelat palsu," ujar Kombes Pol Luthfie pada Rabu (30/9/2026).

Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran yang sering dianggap sepele tersebut justru meningkatkan risiko fatalitas kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, termasuk anak-anak dan keluarga yang sedang beraktivitas.

Untuk memastikan profesionalisme, penindakan di lapangan hanya dilakukan oleh personel Satlantas pilihan yang telah memiliki sertifikasi resmi dan rekam jejak yang baik. 

Selain itu, setiap lembar surat tilang yang dikeluarkan wajib diketahui serta ditandatangani oleh perwira penanggung jawab di lokasi razia. Sebagai bentuk transparansi, proses penilangan di lapangan wajib direkam dalam format video. 

Polrestabes Surabaya juga berencana melengkapi unit kendaraan patroli dengan kamera pengawas internal.

"Seksi Propam akan diterjunkan langsung untuk mengawasi dan mendampingi petugas di lapangan. Kami menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang menyalahgunakan wewenang ataupun melakukan pungutan liar (pungli)," jelasnya.

Masyarakat juga diajak untuk aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan ini dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran oknum petugas melalui saluran resmi kepolisian, media sosial Instagram @luthfie.daily, layanan darurat, maupun pos pengaduan Propam.

Melalui penerapan kembali tilang manual ini, Polrestabes Surabaya berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif serta budaya tertib berlalu lintas demi mewujudkan Surabaya yang aman dan nyaman bagi semua. (*)

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo mendorong Lemdiklat Polri mempersiapkan siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Sekolah Polisi Negara (SPN), serta Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) agar menjadikan Perlinsos sebagai salah satu program dalam latihan kerja di tengah masyarakat.

Latihan kerja siswa SIP dijadwalkan mulai Oktober 2026. Sementara itu, siswa Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol akan dipersiapkan sesuai kalender pendidikan masing-masing pada bulan November 2026. Arahan tersebut disampaikan Wakapolri saat meninjau Sepolwan, didampingi Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, pada 24 Maret 2026.

Langkah ini merupakan tindak lanjut pengarahan Menteri Sosial dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengenai percepatan Perlinsos di Pusdalsis Mabes Polri pada hari yang sama pukul 12.00 WIB.

Menteri Sosial menekankan pentingnya memperluas agen untuk mencapai target 48 juta keluarga terdaftar dan terverifikasi secara digital hingga 30 November 2026. Sementara itu, Luhut mendorong keterlibatan jaringan TNI-Polri untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan data.

Wakapolri meminta Lemdiklat memanfaatkan latihan kerja sebagai ruang pembelajaran sekaligus kontribusi nyata Polri.

“Kita harus mulai dari lembaga pendidikan. Siswa yang akan turun latihan kerja kita persiapkan agar mampu menggunakan gawai, melakukan pendataan, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi mereka untuk mendukung program pemerintah,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, Perlinsos bukan sekadar tugas tambahan, melainkan salah satu program pembelajaran dalam latihan kerja. Pembekalan siswa diarahkan pada tiga kemampuan utama, yakni pengoperasian gawai dan aplikasi, pendataan, serta komunikasi dengan masyarakat.

Siswa akan dilatih menggunakan perangkat digital sebagai alat pelayanan, memahami proses pendaftaran dan pemutakhiran data, melakukan verifikasi sesuai prosedur, serta menjaga keamanan NIK dan data pribadi. Mereka juga harus mampu menjelaskan program dengan bahasa sederhana dan membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital.

“Yang kita ajarkan bukan hanya bagaimana mengoperasikan aplikasi. Mereka harus memahami proses pendataan, menjaga keamanan data masyarakat, dan mampu menjelaskan kepada warga dengan bahasa yang mudah dipahami,” jelas Wakapolri.

Wakapolri menegaskan, siswa hanya membantu proses registrasi, pendataan, dan pemutakhiran data. Mereka tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan.

“Data harus benar dan proses mendapatkan data juga harus benar. Siswa harus memahami bahwa mereka membantu proses pendataan, bukan menentukan siapa yang menerima bantuan,” tegasnya.

Menteri Sosial sebelumnya mengingatkan bahwa digitalisasi Perlinsos harus mewujudkan prinsip data akurat dan sasaran tepat. Ia juga menekankan bahwa keterbatasan teknologi tidak boleh membuat masyarakat tidak terdata.

“Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata,” ujar Menteri Sosial.

Luhut menilai jaringan TNI-Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat membantu mempercepat pendataan.

“Kita minta dorongan teman-teman TNI, Polri, untuk memobilisasi para agen bekerja sama dengan pemerintah daerah.”

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan pembekalan tersebut sejalan dengan transformasi pendidikan Polri yang adaptif terhadap teknologi. Siswa telah terbiasa menggunakan laptop serta sistem pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Learning Management System (LMS).

“Siswa sekarang adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Karena itu, kemampuan menggunakan teknologi harus menjadi kompetensi kerja. Namun, kemampuan tersebut harus berjalan bersama kemampuan komunikasi,” ujar Kalemdiklat.

Ia menambahkan, latihan kerja menjadi kesempatan bagi siswa untuk menguji kemampuan tersebut secara langsung, termasuk mendata dengan benar, menjelaskan program, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Wakapolri menegaskan keterlibatan siswa SIP, Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol dalam Perlinsos merupakan bagian dari perubahan paradigma pendidikan Polri.

“Kita ingin apa yang dipelajari di lembaga pendidikan benar-benar dibawa ke lapangan. Mereka belajar kepolisian, belajar teknologi, belajar pendataan, dan belajar berkomunikasi. Semuanya harus bermuara pada pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.