Hingga saatpenyidik telah memeriksa enam saksi kunci dan mengantongi hasil visum korban guna menyusun teka-teki motif di balik aksi keji ini. Polisi juga telah mengamankan seorang perempuan berinisial IR (22) yang diduga kuat sebagai pelaku tunggal kekerasan fatal tersebut. 

Terungkapnya kasus ini terbilang dramatis karena IR sendiri yang menghubungi layanan darurat kepolisian 110 sesaat setelah kejadian.

Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Mohammad Prasetyo, menegaskan bahwa fokus penyidikan saat ini adalah mendalami rangkaian peristiwa dan memastikan motif utama pelaku.

"Sampai saat ini kami masih melakukan pengembangan penyidikan. Untuk sementara, pelaku diduga masih satu orang," ujar AKP Prasetyo di Mapolres Gresik, Rabu (7/10/2026).

Kekejaman dalam insiden ini diperkuat oleh hasil visum medis yang diterima penyidik. Korban dipastikan tewas akibat hantaman senjata tajam yang membabi buta.

"Hasil visum menunjukkan adanya beberapa luka kekerasan benda tajam. Di antaranya tiga luka iris di kepala dan satu luka bacok," jelas AKP Prasetyo.

Terkait pemicu aksi nekat ini, Polisi membidik faktor asmara. Hubungan dekat antara korban dan IR kini sedang dikuliti oleh penyidik. Dugaan awal mencuat bahwa badai kecemburuan menjadi pemantik utama yang berujung pada hilangnya nyawa MFH.

"Dugaan (cemburu) itu masih terus kami dalami dengan mencocokkan keterangan para saksi, hasil visum, barang bukti, serta fakta-fakta lapangan," tambahnya.

Satreskrim Polres Gresik bersama Tim Inafis berkomitmen mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan utuh. 

Di sisi lain, Polres Gresik Polda Jatim terus mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk gangguan keamanan atau informasi kriminalitas. Laporan dapat diajukan secara cepat melalui Call Center 110 atau via WhatsApp Lapor Cak Rama di nomor 0811-8800-2006. (*)

Kapolres Mojokerto AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, S.H., S.I.K., M.M. menggelar kunjungan silaturahmi kepada Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A., Selasa (6/10/2026).

Kunjungan ini difokuskan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi taktis dalam menjaga kondusivitas wilayah hukum Kabupaten Mojokerto.

Sebagai pejabat baru, AKBP Raden Erik menegaskan pentingnya bimbingan serta arahan dari kalangan ulama guna mendukung kelancaran tugas-tugas kepolisian di lapangan.

"Sinergisitas antara Polri, ulama, tokoh agama, dan unsur Forkopimda menjadi kunci utama. Terlebih, Kabupaten Mojokerto akan menghadapi agenda penting eksternal, salah satunya rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2027," ujar AKBP Raden Erik.

Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi lintas sektoral harus dibangun sejak awal. Hal ini diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut nantinya dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa riak konflik.

Merespons hal tersebut, Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim menyambut baik komitmen proaktif yang ditunjukkan oleh Kapolres Mojokerto beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres. 

Kiai karismatik tersebut menyatakan, jalinan koordinasi antara kalangan pesantren dan kepolisian di Mojokerto selama ini telah mengakar kuat.

Ia berharap hubungan harmonis ini terus dipertahankan, terutama dalam mendukung program-program edukasi, keamanan di lingkungan pendidikan, serta pembinaan moral masyarakat.

Didampingi oleh KH Asep Saifuddin Chalim, Kapolres Mojokerto juga meninjau Gedung As-Sayyidah Qonaah serta fasilitas kampus lainnya. 

Kegiatan ditutup dengan dialog interaktif di ruang Rektor UAC terkait strategi pencegahan kenakalan remaja dan penguatan literasi hukum di kalangan santri serta mahasiswa. (*)

Untuk memastikan kelancarannya, Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri bersama Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Cabang Malang, Ny. Desy Rulian Syauri, turun langsung meninjau uji coba (pilot project) MBG dengan sistem prasmanan.

Pengecekan tersebut dilakukan bersama pihak mitra, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang di SDN Sukorejo 01, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, pada Selasa (6/10/2026).

Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, langkah ini diambil guna menjamin makanan yang diterima siswa dalam kondisi aman, bersih, dan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain itu kegiatan ini menurut Kapolres Malang merupakan bentuk nyata dukungan Polres Malang Polda Jatim dan YKB Cabang Malang terhadap program strategis pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, khususnya para siswa sekolah dasar.

Dalam peninjauan tersebut, AKBP Rulian Syauri melihat langsung implementasi sistem prasmanan yang diterapkan kepada siswa. Ia juga memeriksa kelayakan dan kandungan menu makanan sebelum disajikan dan dikonsumsi oleh para pelajar.

"Yang kami pastikan bukan hanya makanan sampai ke tangan siswa, tetapi juga harus dipastikan aman, bersih, dan higienis. Jangan sampai tujuan mulia dari program ini terganggu karena kualitas makanan yang tidak terjaga," tegas AKBP Rulian.

Kapolres Malang menekankan bahwa kualitas hidangan merupakan pilar utama keberhasilan program MBG. Menurutnya, makanan yang diberikan tidak sekadar untuk mengenyangkan perut, melainkan harus mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harian demi menunjang tumbuh kembang siswa.

Tak hanya memantau proses penyajian di sekolah, AKBP Rulian beserta rombongan juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejumlah aspek krusial diperiksa secara mendetail, mulai dari proses penerimaan bahan baku, pengolahan di dapur, tingkat kebersihan lingkungan masak, hingga metode pengemasan dan distribusi ke sekolah-sekolah.

"Setiap tahapan wajib diperhatikan secara ketat. Mulai dari penerimaan bahan makanan, pengolahan, hingga makanan siap saji diterima oleh siswa. Tujuannya satu, memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang aman dan bergizi tinggi," tambah AKBP Rulian.

Polres Malang Polda Jatim berkomitmen untuk terus mengawal jalannya program Makan Bergizi Gratis ini agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

"Kami akan terus berkoordinasi dan melakukan evaluasi berkala bersama instansi terkait. Harapannya, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Malang berjalan konsisten dan dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh anak-anak kita," pungkasnya. (*)

Suasana edukasi berlangsung santai dan penuh keakraban. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Imam Sayfudin Rodji, turun langsung membaur dan duduk lesehan bersama para sopir yang sedang beristirahat di warung kawasan setempat.

Dalam kesempatan tersebut, AKP Imam menjelaskan bahwa kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif selama sepekan ke depan, terhitung mulai 5 hingga 11 Oktober 2026.

"Dalam satu minggu ini, kami memprioritaskan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan imbauan. Namun, apabila setelah masa sosialisasi masih ditemukan pelanggaran, kami akan melakukan penindakan tegas sesuai peraturan lalu lintas yang berlaku," ujar AKP Imam.

Secara khusus, kepolisian menyoroti masalah kepadatan jalan akibat antrean armada angkutan barang yang kerap memicu kemacetan. Para sopir pun diminta untuk lebih tertib saat melewati jalur akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak.

"Kendaraan yang menunggu giliran masuk pelabuhan wajib memanfaatkan buffer area atau kantong parkir yang sudah disediakan. Jangan parkir atau antre di badan jalan karena sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas," tegasnya.

Menurut AKP Imam, menjaga kelancaran jalur pelabuhan merupakan kepentingan bersama. Bebasnya bahu jalan dari hambatan antrean truk dinilai justru menguntungkan para pengemudi dari segi efisiensi waktu.

"Tanpa adanya hambatan di badan jalan, proses open gate di pelabuhan bisa berjalan jauh lebih cepat. Dampaknya balik ke para sopir juga, waktu kerja jadi lebih efektif dan tidak terbuang sia-sia di jalan," lanjutnya.

Mengingat tingginya mobilitas kendaraan berat di kawasan pelabuhan, AKP Imam juga berpesan agar seluruh pengemudi senantiasa mengutamakan keselamatan daripada kecepatan di jalan raya.

"Tingkat mobilitas angkutan barang di sini sangat tinggi. Kami minta seluruh driver meningkatkan disiplin dan kewaspadaan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang berpotensi menimbulkan korban jiwa," tuturnya.

Mengakhiri dialog santai tersebut, AKP Imam mengajak para pengemudi yang hadir untuk menjadi pelopor keselamatan dengan menularkan semangat tertib berlalu lintas kepada komunitas mereka.

"Kami titip pesan ini. Tolong bantu sampaikan dan sosialisasikan imbauan ini kepada rekan-rekan sesama driver lainnya, agar ketertiban di jalan raya bisa kita wujudkan bersama-sama," pungkasnya. (*)

Seorang pria berinisial N (41) kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Polres Probolinggo Kota Polda Jatim.

Kasus ini mulai terkuak setelah pihak keluarga resmi melayangkan laporan kepolisian pada 24 September 2026. 

Berdasarkan data kepolisian, aksi bejat ini membentang dalam kurun waktu enam tahun, tepatnya sejak tahun 2020 hingga Agustus 2026. Seluruh tindakan tersebut dilakukan tersangka di kediaman mereka yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, melalui Kasi Humas, Iptu Zainullah menjelaskan bahwa korban tidak hanya mengalami pencabulan dan pemaksaan persetubuhan, melainkan juga kerap menerima kekerasan fisik setiap kali mencoba menolak.

"Dugaan kekerasan ini berlangsung repetitif selama bertahun-tahun. Ketika korban masih SD, tersangka melakukan pencabulan. Tindakan tersebut kemudian meningkat menjadi persetubuhan saat korban mulai memasuki jenjang sekolah menengah," ujar Iptu Zainullah pada Selasa (06/10/2026).

Puncak penderitaan korban terjadi pada Agustus 2026. Setelah kembali mengalami kekerasan seksual dan penganiayaan, korban memberanikan diri melarikan diri ke rumah tetangga demi menyelamatkan nyawanya. 

Didampingi keluarga, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Probolinggo Kota Polda Jatim. Merespons laporan itu, kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan. 

"Satres PPA dan PPO langsung menggelar serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kami juga telah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Probolinggo untuk menempatkan korban di rumah aman (safe house) guna memulihkan traumanya," tambahnya.

Sebelum ditangkap secara resmi, situasi sempat memanas pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 20.00 WIB ketika warga yang geram berbondong-bondong mendatangi rumah N. 

Beruntung, aksi main hakim sendiri berhasil diredam oleh kesigapan petugas kepolisian yang langsung mengamankan tersangka ke mapolres.

Guna memperkuat bukti, penyidik telah memeriksa pelapor, meminta keterangan sejumlah saksi, memeriksa korban, serta mengamankan alat bukti penting, termasuk hasil visum et repertum.

"Melalui hasil pemeriksaan, penyidikan, dan gelar perkara, Polisi resmi menetapkan N sebagai tersangka. Dari pemeriksaan sementara, tersangka mengaku melakukan perbuatan keji tersebut di bawah pengaruh minuman keras serta akibat sering menonton film porno," tegas Kasi Humas.

Atas perbuatannya, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 473 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (4), dan ayat (9), dan/atau Pasal 418 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tragedi ini menjadi alarm keras bagi semua pihak akan krusialnya perlindungan anak di lingkungan domestik. 

Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap indikasi kekerasan terhadap anak. (*)

Terobosan inovatif ini dinilai menjadi salah satu strategi paling efektif dalam melindungi ekosistem kawasan hutan serta menyelamatkan sumber mata air di Kabupaten Trenggalek.

Langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan yang digalakkan oleh kepolisian tersebut dibuktikan lewat agenda penanaman pohon dan pelepasliaran satwa endemik yang berlokasi di kawasan mata air Sumbergedong, Pundensari, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.

Melalui komitmen Ecology Policing Polres Trenggalek Polda Jatim ini, pihak kepolisian tidak bergerak sendiri. Sinergi lintas sektor bersama Perhutani dan BBKSDA diwujudkan lewat penanaman vegetasi pelindung air serta pelepasan satwa pelindung ekosistem. 

Kapolres Trenggalek, AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya, S.I.K., M.H mengatakan, satwa-satwa ini nantinya diproyeksikan membantu penyebaran benih tanaman secara alami agar biodiversitas hutan tetap terjaga.

Dalam aksi ini, sejumlah flora dan fauna yang dilepasliarkan meliputi 20 batang pohon Beringin (berfungsi optimal mengikat air tanah),5 batang pohon Salam,5 batang pohon Jambu,1 ekor burung Pancawarna (satwa dilindungi) dan 3 ekor burung Gelatik Jawa (satwa dilindungi)

"Kami memastikan kegiatan ini bukan sekadar seremonial belaka. Polres Trenggalek Polda Jatim berkomitmen untuk mereplikasi agenda serupa di berbagai titik sumber mata air dan kawasan hutan kritis lainnya secara berkelanjutan," tegas AKBP Rizky, Rabu (7/10/2026).

Ia juga mengimbau warga Kabupaten Trenggalek, terutama yang bertempat tinggal di sekitar batas hutan, untuk setop melakukan pembalakan liar, pembakaran lahan, maupun perburuan satwa liar. 

AKBP Rizky Tri Putra menjelaskan bahwa program ini lahir dari pemikiran taktis untuk menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Terlebih, Kabupaten Trenggalek memiliki karakteristik wilayah yang didominasi oleh kawasan hutan.

"Berawal dari pemikiran bagaimana kita semua bisa mengambil langkah strategis menghadapi fenomena El Nino dan kekeringan. Sekaligus bersiap menjelang musim penghujan yang kerap diiringi bencana banjir dan tanah longsor," ujar AKBP Rizky.

Berdasarkan data geografis, sekitar 67 persen wilayah Kabupaten Trenggalek berada di bawah naungan Perhutani, di mana 54 persen di antaranya berstatus sebagai kawasan hutan resmi. 

Menurut Kapolres Trenggalek, potensi hijau yang besar ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk merawat hulu mata air demi mencegah krisis air bersih dan bencana hidrometeorologi.

Kegiatan berdampak yang diinisiasi langsung oleh Kapolres Trenggalek, AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya, S.I.K., M.H., ini mendapat atensi serius dari jajaran Perum Perhutani KPH Kediri dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur.

Gerakan pro-lingkungan ini mendapat apresiasi tinggi dari Administratur (Adm) Perhutani KPH Kediri, Miswanto, S.Hut., M.H. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi menggabungkan reboisasi dengan pelepasliaran satwa merupakan konsep yang sangat komprehensif.

"Selama ini gerakan lingkungan kerap kali hanya berfokus pada menanam pohon. Namun, seperti yang dipaparkan Bapak Kapolres, satwa juga memiliki peran vital merawat ekosistem sekaligus memberi mereka kesempatan kedua hidup di alam liar. Konsep ini perlu kita adopsi pada program reboisasi ke depan," urai Miswanto.

Apresiasi senada juga datang dari perwakilan BBKSDA Jatim, Ruki Umaya, S.Hut., M.Si. Pihaknya mengaku bangga atas kepedulian kepolisian terhadap kelestarian alam hayati di Jawa Timur.

"Kami dari BKSDA siap memberikan dukungan penuh secara berkelanjutan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran atas inisiasi luar biasa ini," tutur Ruki.

Sebagai penutup, BBKSDA mengingatkan semua elemen masyarakat untuk ikut mengawasi habitat baru satwa yang dilepas tersebut dari ancaman para pemburu liar agar ekosistem hutan Trenggalek dapat pulih seutuhnya. (*)

Dalam kunjungan kerja di hari pertamanya tersebut, Kepala BRAN menggelar pertemuan strategis dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. 

Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyatukan visi dan langkah dalam mengakselerasi program Reforma Agraria agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

"Hari pertama saya bertugas, saya langsung berkoordinasi dengan ATR/BPN. Kita ingin menyatukan langkah dan membangun kerja bersama agar Reforma Agraria benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Dedi Prasetyo seusai pertemuan.

Dedi juga menegaskan bahwa BRAN tidak akan berjalan sebagai lembaga yang eksklusif. Sebaliknya, lembaga baru ini diposisikan sebagai motor penggerak kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan keadilan pertanahan.

Menurutnya, kompleksitas persoalan agraria di Indonesia menuntut adanya penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir.

"Semangatnya adalah bersama-sama. Reforma Agraria adalah kerja besar yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Orientasi akhirnya adalah masyarakat," tutur Jenderal Polisi bintang empat tersebut.

Ia menjabarkan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan tiga aspek utama terkait pertanahan yaitu Kepastian hukum atas kepemilikan tanah, Penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan Pemberdayaan ekonomi agar tanah menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada penataan aset (sertifikasi), melainkan harus diikuti dengan penataan akses. 

BRAN berkomitmen mendorong aspek hilirisasi melalui pendampingan usaha, penyediaan teknologi, kemitraan, pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar bagi masyarakat penerima manfaat.

Pertemuan perdana antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN ini juga langsung masuk ke dalam pembahasan teknis terkini. Sejumlah poin krusial yang dibahas antara lain:

* Evaluasi dan pembelajaran capaian Reforma Agraria yang selama ini berjalan di ATR/BPN.

* Strategi percepatan penyelesaian sengketa dan konflik agraria.

* Tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan (HPL).

* Implementasi kebijakan One Data Agraria sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat.

"Kita akan mendengar masyarakat dan semua pihak. Kita petakan persoalannya, kita lihat datanya, kemudian kita cari solusi terbaik. Hak masyarakat harus dilindungi dan kepentingan negara juga harus dijaga," tegas Dedi.

Menepis kekhawatiran terkait tumpang tindih fungsi kelembagaan, Dedi memastikan kehadiran BRAN justru untuk memperkuat instansi yang sudah ada, bukan menggerus kewenangan Kementerian ATR/BPN. Fungsi administrasi pertanahan dipastikan tetap melekat penuh di bawah kendali ATR/BPN.

"Kita tidak mengambil kewenangan ATR/BPN. Kita memperkuat sinergi. Administrasi pertanahan tetap berjalan di ATR/BPN, sementara Reforma Agraria kita dorong menjadi kerja bersama lintas sektor," jelasnya secara lugas.

Sebagai langkah taktis berikutnya, BRAN saat ini memprioritaskan penyusunan Peraturan Presiden terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lembaga, serta membentuk tim ad hoc untuk mengawal program-program mendesak di awal transisi ini.

Dedi berharap, ke depan BRAN dapat tumbuh menjadi institusi yang inklusif, transparan, berbasis data, dan responsif terhadap keluhan masyarakat di lapangan.

"BRAN bergerak dengan semangat kolaborasi. Kita ingin memastikan Reforma Agraria tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*)