Jakarta - Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berdasarkan survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Capaian ini dipandang bukan sekadar statistik tahunan, melainkan gambaran nyata pengalaman publik dalam menghadapi salah satu mobilitas terbesar di dunia.

Dalam skala pergerakan jutaan orang lintas wilayah dalam waktu singkat, tingkat kepuasan tersebut menjadi indikator konkret bahwa sistem pengamanan dan pelayanan berjalan efektif. Keberhasilan ini dinilai lahir dari pendekatan terukur, terintegrasi, serta berbasis sistem yang kuat.

Mudik Lebaran selama ini dikenal bukan hanya tradisi sosial, tetapi fenomena nasional dengan kompleksitas tinggi. Lonjakan kendaraan, kepadatan jalur utama, potensi kecelakaan, hingga gangguan distribusi logistik menjadikan momentum ini sebagai ujian kapasitas negara. Dalam situasi tersebut, kegagalan pengelolaan bukan hanya berdampak pada kemacetan, tetapi berpotensi memicu gangguan stabilitas yang lebih luas. Karena itu, kelancaran dan keamanan mudik dipandang sebagai indikator kemampuan negara mengelola tekanan publik secara langsung.

Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni Ikatan Alumni ITB, Haidar Alwi, menilai kepuasan publik pada momentum mudik tidak dapat dilihat sekadar sebagai ukuran pelayanan, tetapi refleksi kualitas sistem negara dalam mengelola mobilitas sosial berskala besar.

“Dalam sistem modern, pergerakan manusia dalam jumlah besar adalah ujian kapasitas negara yang paling nyata. Ketika mobilitas dapat dikelola secara aman, lancar, dan terkendali, itu menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan, data, dan eksekusi di lapangan. Kepuasan publik dalam konteks ini bukan sekadar persepsi, tetapi cerminan dari sistem yang bekerja secara utuh,” tegas Haidar Alwi.

Ia menekankan, tanpa memahami mudik sebagai sistem kompleks, angka kepuasan 85,3 persen mudah dianggap sebagai capaian biasa. Padahal di baliknya terdapat struktur pelayanan terintegrasi yang mencakup pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga kehadiran negara di titik-titik krusial perjalanan masyarakat.

Survei tersebut juga menampilkan indikator turunan yang memperkuat kualitas pelayanan di lapangan. Sebanyak 84 persen pemudik puas terhadap posko pelayanan kepolisian yang berfungsi sebagai pusat informasi, pengamanan, sekaligus ruang istirahat masyarakat. Selain itu, 77,6 persen responden menyatakan puas terhadap rekayasa lalu lintas seperti sistem one way dan contraflow yang diterapkan secara dinamis untuk mengurai kepadatan kendaraan.

Di sisi lain, 81,7 persen responden menyatakan puas terhadap ketersediaan bahan bakar, menunjukkan koordinasi lintas sektor berjalan efektif selama periode mudik. Data ini menegaskan keberhasilan Operasi Ketupat 2026 merupakan hasil kerja sistem pelayanan yang saling terhubung dan berjalan simultan.

“Pelayanan publik yang efektif tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan dibuat, tetapi oleh seberapa tepat kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika sistem mampu menerjemahkan kompleksitas menjadi solusi, di situlah kepercayaan publik mulai terbentuk secara rasional,” jelas Haidar Alwi.

Keberhasilan ini juga dinilai tidak terlepas dari arah kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui konsep Presisi yang menekankan pendekatan prediktif, responsibilitas, serta transparansi berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, kepolisian tidak hanya bergerak reaktif, tetapi mengedepankan kemampuan membaca potensi risiko sebelum berkembang menjadi masalah.

Dengan demikian, Operasi Ketupat 2026 dinilai tidak lagi sekadar operasi rutin tahunan, melainkan model pelayanan publik yang menunjukkan kemampuan institusi negara bekerja secara terukur, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

 Jakarta – Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026 berada pada level sangat tinggi. Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap pelayanan mudik tahun ini.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa secara umum tingkat kepuasan masyarakat baik yang mudik maupun tidak melaksanakan mudik mencapai 80,8 persen, dengan peningkatan signifikan pada kelompok pemudik.

“Ini menunjukkan penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 berjalan sangat baik dan mendapat apresiasi luas dari masyarakat,” ujarnya dalam paparan hasil survei, Selasa (7/4/2026).

Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 29 Maret hingga 4 April 2026 terhadap 1.200 responden menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari rincian survei, kategori “sangat puas” tercatat sebesar 10,8 persen (umum) dan 15,3 persen (pemudik), sementara “cukup puas” mendominasi dengan 70,0 persen pada kedua kategori. Adapun tingkat ketidakpuasan relatif rendah, yakni 7,1 persen (umum) dan 9,5 persen (pemudik), serta yang menyatakan tidak puas sama sekali berada di bawah 2 persen.

Hasil ini juga menunjukkan konsistensi kinerja dibanding tahun sebelumnya, di mana tingkat kepuasan publik pada 2026 tercatat hampir identik dengan 2025, baik pada kategori sangat puas maupun cukup puas.

Menanggapi hasil tersebut, Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas tingginya tingkat kepuasan masyarakat. Ia menegaskan capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan Operasi Ketupat 2026.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkolaborasi dengan baik sehingga mudik tahun ini berjalan aman, lancar, dan berkeselamatan,” ujarnya.

Secara khusus, Kakorlantas juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas kepemimpinan, petunjuk, dan arahan strategis, serta keterlibatan langsung di lapangan dalam memastikan pengamanan mudik berjalan optimal.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri atas arahan, dukungan penuh, dan kehadiran langsung di lapangan yang menjadi motivasi bagi seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” lanjutnya.

Capaian ini menjadi indikator kuat keberhasilan kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan mudik Lebaran yang aman, nyaman, dan lancar, sekaligus mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan Polri yang semakin humanis, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

 Jakarta — Dalam rangka mendukung implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada bidang ketahanan energi nasional dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan, Polri menegaskan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas distribusi energi. Langkah ini mencakup pengamanan jalur distribusi BBM dan LPG sebagai upaya preventif untuk mencegah gangguan yang berpotensi memicu krisis energi.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa dinamika global turut memengaruhi kondisi dalam negeri. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, kata dia, telah menyebabkan ketidakpastian dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.

“Perkembangan global memberikan tekanan terhadap kondisi dalam negeri, khususnya terkait potensi kenaikan harga BBM industri. Sementara itu, pemerintah tetap menjaga harga BBM dan LPG subsidi guna melindungi masyarakat,” ujar Nunung.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memicu disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dan Polda jajaran sepanjang tahun 2025 hingga 2026, tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200. Rinciannya, kerugian akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar Rp516.812.530.200 dan LPG subsidi sebesar Rp749.294.400.000.

“Kepada para pelaku yang masih melakukan penyalahgunaan, kami mengimbau untuk segera menghentikan perbuatannya. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Apabila masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Nunung.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Moh. Irhamni, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya bersama Polda jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan.

“Sepanjang tahun 2025-2026, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 755 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, dengan jumlah tersangka sebanyak 672 orang yang tersebar di 33 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan terjadi secara masif, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa,” jelas Irhamni.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bareskrim Polri akan terus memperkuat langkah strategis dalam penanganan kasus serupa ke depan.

“Kami akan meningkatkan intensitas penegakan hukum di seluruh jajaran, membuka partisipasi publik melalui kanal pengaduan dan hotline, serta menegaskan komitmen internal bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat dalam praktik ilegal,” pungkasnya.

Dengan langkah tersebut, Polri berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan serta menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

 SIDOARJO - Polresta Sidoarjo Polda Jatim kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik. 

Berdasarkan hasil penilaian mall administrasi pelayanan publik tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia, Polresta Sidoarjo meraih nilai 89,36 dengan kategori kualitas pelayanan sangat baik (A).

Capaian tersebut menempatkan Polresta Sidoarjo Polda Jatim sebagai salah satu satuan wilayah dengan pelayanan terbaik, disusul Polres Bojonegoro Polda Jatim yang memperoleh nilai 88,66.

Penghargaan diserahkan oleh perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi, kepada Karo Rena Polda Jatim Kombes Pol Harries Budiharto dan Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik di Ruang Biro Rena Polda Jawa Timur, Selasa (7/4/2026).

Dalam sambutannya, Karo Rena Polda Jatim Kombes Pol Harries Budiharto menegaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki makna penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Polda Jawa Timur. 

Menurutnya, penilaian dari Ombudsman bukan sekadar evaluasi, tetapi juga menjadi cerminan komitmen institusi dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Penilaian ini juga merupakan bentuk pengawasan pelayanan publik sekaligus upaya pencegahan maladministrasi, guna memastikan pelayanan yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan,” Kombes Harries.

Sementara itu, Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI atas penilaian yang dilakukan secara objektif dan konstruktif.

Ia menyampaikan, ke depan Polresta Sidoarjo Polda Jatim berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pelayanan publik. 

Upaya tersebut meliputi peningkatan sarana dan prasarana, penyederhanaan prosedur, serta penguatan integritas dan profesionalisme anggota.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Wakapolresta Sidoarjo. (*)

 NGAWI  – Kasus kekerasan secara bersama-sama yang melibatkan anggota perguruan silat yang sedang konvoi dan sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Ngawi, Polda Jawa Timur.

Peristiwa pengeroyokan terhadap seorang pemuda tersebut terjadi pada Minggu (5/4/2026) sekitar pukul 13.30 WIB di pinggir Jalan Raya Paron–Jogorogo, tepatnya selatan Pasar Kerten, masuk Dusun Kerten, Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Wakapolres Kompol Rizki Santoso, S.I.K., menjelaskan bahwa kejadian bermula saat korban, AZ (20), warga Kecamatan Kendal, pulang dari kegiatan halal bihalal salah satu perguruan silat. 

Saat melintas di lokasi kejadian, korban dihadang oleh sekelompok pengendara motor yang kemudian melakukan pengeroyokan.

“Korban dihentikan oleh rombongan pelaku, kemudian secara bersama-sama melakukan pemukulan ke arah kepala dan wajah korban. Aksi tersebut sempat terekam video dan viral di media sosial,” terang Kompol Rizki, Selasa (7/4/26).

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Satreskrim Polres Ngawi  dipimpin Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi bergerak cepat melakukan penyelidikan berdasarkan laporan Polisi dan rekaman video yang beredar.

Hasilnya, petugas berhasil mengamankan dua pelaku, yakni berinisial S (21), warga Kabupaten Madiun, serta seorang pelaku anak berinisial R (17) warga Ngawi.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban. 

Motif pengeroyokan diduga karena pelaku melihat korban mengenakan atribut perguruan lain, serta dipicu pengaruh minuman beralkohol.

“Pelaku melakukan aksinya secara spontan saat melihat korban menggunakan atribut perguruan lain, ditambah kondisi pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol,” jelasnya.

Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor, pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian, serta beberapa helm.

Saat ini, kedua pelaku telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 

"Kedua tersangka dikenakan pasal 262 ayat 1 KUHP terbaru, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara," pungkas Wakapolres Ngawi.

Polres Ngawi mengimbau masyarakat, khususnya para anggota perguruan silat, untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi, serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. (*)

 Jakarta - Divisi Humas Polri menggelar dialog publik bertajuk penguatan internal Polri yang membahas tantangan hukum di era kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) pada Selasa, 7 April 2026, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi digital.

Karopenmas Divhumas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan dialog publik tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan kementerian, lembaga, akademisi, serta masyarakat sebagai bagian dari penguatan ekosistem menghadapi tantangan era digital.

“Divisi Humas Polri melakukan kegiatan dialog publik yang sifatnya kolaboratif dan terintegrasi dengan kementerian serta lembaga dalam menghadapi khususnya tantangan-tantangan di era digital,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut dibuka oleh Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir dan menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, antara lain perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital Irma Handayani, unsur Bareskrim Polri Kombes Pol Andrian Pramudianto, serta CEO dan Founder E-Magic Group Brilliant Faryandi. Kegiatan juga diikuti mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dalam forum dialog publik.

Menurutnya, tema tantangan hukum di era artificial intelligence sangat relevan dengan perkembangan teknologi yang pesat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan ruang digital.

“Perkembangan kejahatan yang bersifat ekosistem di dalam ruang digital perlu dijaga keamanannya dan tentu juga dilakukan literasi-litrasi serta penegakan hukum apabila mengganggu stabilitas dan keteraturan sosial,” jelasnya.

Melalui kegiatan dialog tersebut, Brigjen Pol. Trunoyudo berharap semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa dapat terus diperkuat guna menghadapi tantangan era digital sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

 KOTA PROBOLINGGO - Polres Probolinggo Kota Polda Jawa Timur terus mengkampanyekan gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Melalui optimalisasi kegiatan sosial bersih - bersih oleh seluruh Polsek jajaranya yang bersinergi dengan intansi lintas sektor, Polres Probolinggo Kota mengajak menjaga kebersihan di lingkungan masing - masing.

Kali ini yang menjadi sasaran kegiatan bersih - bersih adalah saluran air pembuangan di lingkungan tempat tinggal warga Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

Gerakan kerja bakti yang bertajuk "Gotku Resik" merupakan inisiatif dan kolaboratif dari Polres Probolinggo Kota melalui Polsek Wonoasih ini juga melibatkan unsur Tiga pilar dan warga setempat.

Kasi Humas Polres Probolinggo, Kota Iptu Zainullah menerangkan, tujuan dari kegiatan ini untuk mengantisipasi bencana banjir dan meningkatkan kebersihan lingkungan, terutama dalam rangka menciptakan lingkungan yang "Aman, Sehat, Resik, Indah" (ASRI).

“Fokus aksi kegiatan ini yaitu pembersihan selokan (got), pembuangan sampah liar, kurve (bersih-bersih) lingkungan, serta pembersihkan spanduk/baliho yang tidak pada tempatnya dengan melibatkan instansi terkait,"jelas Iptu Zainullah, Senin (6/4/26).

Kasihumas Polres Probolinggo Kota mengatakan kegiatan ini juga cermin sinergitas antara Polres Probolinggo Kota dan jajarannya dengan instansi lintas sektor.

Selain itu, dengan bahu membahu untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman sebagaimana program Indonesia Asri, kegiatan kali ini adalah upaya Polres Probolinggo Kota untuk tetap dekat dan berada di tengah masyarakat.

“Gerakan ini merupakan bagian dari upaya 3 pilar untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memastikan kebersihan lingkungan dari sampah maupun potensi sumbatan saluran air,”pungkasnya. (*)