JOMBANG – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa keberadaan Polri harus senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas, termasuk memberikan pelayanan dan mengawal pemenuhan hak-hak pekerja.

“Polisi memang sejatinya harus bersama masyarakat. Karena polisi berasal dari masyarakat. Dan tentunya tugas kita hari ini harus berbakti untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Kapolri dalam keterangannya di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Kapolri, pengabdian kepada masyarakat perlu diwujudkan melalui langkah konkret yang dapat dirasakan langsung manfaatnya. Salah satunya melalui kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri yang memberikan ruang bagi pekerja untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh fasilitasi dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Peresmian Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres di Mapolres Jombang menjadi bagian dari perluasan akses pelayanan tersebut. Melalui layanan ini, pekerja diharapkan semakin mudah memperoleh informasi, menyampaikan permasalahan, serta mendapatkan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Manfaat layanan Desk Ketenagakerjaan juga terlihat dari penanganan persoalan pekerja di Jawa Timur. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Desk Ketenagakerjaan Polda Jawa Timur telah menerima 25 laporan dan membantu pemenuhan hak pekerja dengan nilai mencapai Rp8,20 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan proses pengaduan, tetapi juga menyangkut upaya membantu pekerja memperoleh haknya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Desk Ketenagakerjaan menjadi salah satu sarana untuk menjembatani komunikasi dan koordinasi antara pekerja, pemberi kerja, serta instansi terkait. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan Polri dan peraturan perundang-undangan.

Polri juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, organisasi pekerja atau buruh, serta pemangku kepentingan lainnya agar penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dapat berjalan secara proporsional. Upaya ini diharapkan turut mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Perluasan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat Polres menjadi langkah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan akses yang semakin terbuka, pekerja diharapkan tidak ragu mencari informasi maupun menyampaikan pengaduan ketika menghadapi persoalan terkait hak-haknya.

Komitmen tersebut sejalan dengan prinsip Polisi Bersama Masyarakat. Dan tercapainya Pelayanan yang mudah dijangkau, respons terhadap kebutuhan publik, serta sinergi dengan berbagai pihak menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Jakarta — Polri memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan melalui penebalan kekuatan personel Korps Brimob Polri. Sebanyak 200 personel tambahan dari Pasbrimob I Korbrimob Polri diberangkatkan untuk melaksanakan tugas bantuan kendali operasi (BKO) kepada Polda Sumatera Selatan dalam rangka Operasi Aman Nusa II.

Penambahan kekuatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan karhutla, khususnya di wilayah yang membutuhkan dukungan personel serta peralatan operasional. Kehadiran pasukan tambahan diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, pemantauan wilayah rawan, serta penanganan kebakaran bersama personel yang telah bertugas di lapangan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penebalan personel merupakan bentuk komitmen Polri untuk memastikan penanganan karhutla berjalan secara optimal melalui penguatan kekuatan operasional di daerah.

“Penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan langkah yang terukur. Karena itu, Polri memperkuat personel di Sumatera Selatan melalui penambahan pasukan Brimob dari Korbrimob Polri. Penguatan ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran secara lebih efektif, sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Sebanyak 200 personel tambahan tersebut terdiri atas 100 personel yang diberangkatkan melalui jalur darat dari wilayah Lampung dan 100 personel dari wilayah Sumatera Utara melalui jalur udara. Pemberangkatan dilaksanakan pada Kamis (15/10/2026), dengan tujuan penugasan di wilayah Sumatera Selatan.

Selain personel, dukungan operasional turut disiapkan berupa kendaraan khusus, perangkat komunikasi, drone untuk membantu pemantauan, mesin pompa air, perlengkapan pencarian dan penyelamatan (SAR), alat pelindung diri, serta perlengkapan pendukung kesehatan. Kesiapan personel dan peralatan tersebut menjadi bagian penting untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk ketika menghadapi medan yang sulit dijangkau dan karakteristik lahan yang memerlukan penanganan khusus.

Penguatan ini melanjutkan upaya penanganan karhutla yang telah dilakukan Polda Sumatera Selatan melalui Operasi Aman Nusa II. Sebelumnya, Polda Sumsel juga telah mengerahkan personel untuk memperkuat penanganan di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam pelaksanaannya, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api muncul, tetapi juga mencakup patroli, deteksi dini, pemantauan titik rawan, pencegahan meluasnya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum.

Trunoyudo menegaskan bahwa upaya penanggulangan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh unsur, mulai dari aparat di lapangan, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga masyarakat. Kecepatan dalam mendeteksi titik api dan mengambil tindakan awal menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran berkembang semakin luas.

“Penambahan personel ini bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari penguatan upaya penanganan yang telah berjalan. Polri terus mendorong kesiapsiagaan, respons cepat, dan sinergi dengan seluruh pihak terkait. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan, karena menjaga lingkungan dari ancaman karhutla merupakan tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Polri mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Informasi yang disampaikan sejak dini dapat membantu petugas melakukan pengecekan dan penanganan sebelum api meluas.

Melalui penebalan personel dan penguatan dukungan operasional, Polri berkomitmen mendukung penanggulangan karhutla secara berkelanjutan di Sumatera Selatan. Upaya tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, yakni memperkuat kolaborasi untuk melindungi keselamatan warga, menjaga kelestarian lingkungan, dan meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan.

JAKARTA – Polri terus mengerahkan dukungan personel Korps Brimob dari berbagai daerah untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Terbaru, Satbrimob Polda Lampung memberangkatkan enam personel beserta dua unit kendaraan Armored Water Cannon (AWC) untuk melaksanakan tugas bantuan kendali operasi (BKO) Polda Sumatera Selatan, Sabtu (17/10/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, pengerahan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mengoptimalkan dukungan operasional dalam menghadapi karhutla, termasuk melalui penambahan personel dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan.

“Polri mengerahkan personel dan sarana pendukung dari berbagai satuan kewilayahan untuk membantu penanganan karhutla sesuai kebutuhan di lapangan. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pemadaman, meningkatkan kesiapsiagaan, serta meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Sebelumnya, pada Kamis (15/10/2026), Polri telah mengerahkan 200 personel tambahan dari Pasukan Brimob I Korbrimob Polri untuk membantu penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda Nusa Tenggara Barat juga mengirimkan 200 personel Brimob untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah pada Jumat (16/10/2026).

Pengerahan dari sejumlah wilayah tersebut menunjukkan dukungan lintas satuan Polri dalam menghadapi karhutla di daerah yang membutuhkan penanganan intensif. Penempatan personel dan pelaksanaan tugas disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di masing-masing wilayah.

Adapun enam personel Satbrimob Polda Lampung yang diberangkatkan ke Sumatera Selatan terdiri atas empat operator kendaraan AWC dan dua pengemudi.

Polri terus mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kemunculan titik api kepada petugas. Partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas instansi diperlukan agar potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin sebelum meluas.

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mendampingi kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam kegiatan Silaturahmi Kamtibmas Kapolri bersama Ulama se-Jawa Timur di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, Pejabat Utama Mabes Polri, Pejabat Utama Polda Jawa Timur, para Kapolres jajaran Polda Jawa Timur, serta para ulama dan kiai dari berbagai wilayah di Jawa Timur.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dan para ulama sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jawa Timur.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan doa bersama untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berulang tahun ke-75 pada 17 Oktober 2026, serta doa bagi kelancaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memasuki dua tahun masa pemerintahan.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa kunjungannya ke Polda Jawa Timur menjadi kesempatan untuk menjalin dan mempererat silaturahmi dengan para ulama, kiai, tokoh senior, serta jajaran Forkopimda Jawa Timur.

“Tujuan saya berkunjung ke Polda Jawa Timur tentunya untuk menjalin silaturahmi bersama ulama, para kiai, para sepuh, dan juga jajaran Forkopimda Jawa Timur,” ujar Jenderal Suyudi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga memohon doa dan dukungan para ulama serta seluruh elemen masyarakat agar Polri dapat menjalankan tugas secara optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian harus senantiasa mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan.

“Kami memohon doa dan dukungan agar bisa melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, serta melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang berkeadilan di wilayah ini,” katanya.

Kapolri juga memberikan arahan kepada jajaran Polda Jawa Timur agar terus membangun kerja sama yang kuat, mulai dari tingkat pimpinan hingga personel di lapangan.

Menurutnya, sinergi dengan tokoh agama, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kamtibmas.

Ia mengingatkan seluruh jajaran agar menjalankan tugas dengan semangat kebersamaan sesuai slogan Polri, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”.

“Kita menyadari bahwa polisi berasal dari masyarakat. Kita lahir untuk masyarakat, kita bekerja dengan tulus untuk masyarakat dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya di wilayah Jawa Timur,” tutur Kapolri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengajak insan pers untuk terus berkontribusi melalui penyampaian informasi yang cepat dan positif. Ia turut membuka ruang bagi kritik, masukan, dan saran sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

“Kalau ada hal-hal yang dirasa menjadi gangguan ataupun pelayanan kita yang kurang maksimal, berikan masukan dan saran agar kita bisa lebih baik lagi dalam bekerja,” ujarnya.

Kapolri turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Timur atas dukungan dan kerja sama yang selama ini terjalin dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Menurutnya, sinergi antara Polri, ulama, pemerintah daerah, media, dan seluruh elemen masyarakat merupakan bagian penting dalam memelihara situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

Melalui Silaturahmi Kamtibmas tersebut, komunikasi dan kolaborasi antara Polri dan para ulama diharapkan semakin kuat sehingga upaya menjaga kerukunan, persatuan, serta kondusivitas di Jawa Timur dapat terus terpelihara.

NGANJUK – Kapolri Jenderal Polisi Prof. Dr. H. Suyudi Ario Seto berziarah ke makam Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026). Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kapolri juga mengunjungi museum yang mengabadikan perjalanan dan perjuangan Marsinah.

Kapolri didampingi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Setibanya di lokasi makam, Kapolri bersama rombongan mengikuti doa bersama dan melakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada Marsinah yang dikenal sebagai salah satu tokoh dalam sejarah perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia.

Usai berziarah, Kapolri bersama rombongan melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri meninjau sejumlah bagian museum yang menyimpan dokumentasi serta informasi mengenai perjalanan hidup dan perjuangan Marsinah. Keberadaan museum tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi sejarah bagi masyarakat, khususnya dalam memahami perjalanan perjuangan pekerja serta nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kompleks Museum Ibu Marsinah sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei 2026.

Ziarah dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Kapolri di Jawa Timur sekaligus momentum untuk terus membangun komunikasi dan kedekatan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan pekerja.

Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Kabupaten Nganjuk, Kapolri beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Surabaya.

JOMBANG – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).

Peresmian tersebut merupakan bagian dari upaya Polri memperkuat pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya para pekerja, melalui penyediaan ruang konsultasi, pengaduan, fasilitasi, serta koordinasi terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pejabat Utama Mabes Polri, jajaran Forkopimda Jawa Timur, Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, serta perwakilan berbagai serikat pekerja/buruh.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial berupa sembako kepada para pekerja.

Kapolri juga meninjau pelaksanaan bakti kesehatan gratis yang menyediakan berbagai layanan, antara lain pemeriksaan mata, laboratorium dasar, tekanan darah, rekam jantung (EKG), pemeriksaan THT, serta pemberian obat-obatan bagi pekerja yang membutuhkan.

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa perluasan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat kewilayahan merupakan wujud komitmen Polri untuk memberikan pelayanan serta mengawal perlindungan hak-hak pekerja.

“Hari ini kita baru saja meresmikan Desk Ketenagakerjaan tingkat kewilayahan. Layanan ini diluncurkan secara serentak pada 35 kesatuan kewilayahan di bawah naungan 14 Polda,” ujar Kapolri.

Kapolri menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan diharapkan menjadi salah satu kanal bagi pekerja untuk memperoleh konsultasi, menyampaikan pengaduan dan aspirasi, serta mendapatkan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Desk tersebut juga dapat menindaklanjuti apabila dalam suatu permasalahan ketenagakerjaan ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang menjadi kewenangan kepolisian.

“Ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi para pekerja. Kami ingin memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik,” tegas Jenderal Suyudi.

Kapolri mengungkapkan, sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali mendapatkan mata pencaharian. Selain itu, melalui sinergi dengan berbagai pihak, pemenuhan hak-hak finansial pekerja yang sebelumnya tertahan juga berhasil difasilitasi dengan nilai mencapai Rp70,28 miliar.

Menurut Kapolri, capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi pekerja/buruh, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sinergi tersebut perlu terus diperkuat agar perlindungan terhadap pekerja dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

“Kami terus bersinergi agar perlindungan buruh dan keberlanjutan bisnis tetap seimbang. Harapan kami, Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang serta Polres lainnya dapat menjadi pilot project bagi pengembangan layanan serupa di seluruh pelosok Tanah Air,” imbuhnya.

Sementara itu, Presiden KSPSI sekaligus Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan, Andi Gani Nena Wea, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kapolri dalam memperluas pelayanan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat kewilayahan.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri. Hanya dalam waktu delapan hari, beliau langsung mengeksekusi langkah konkret ini hingga Desk Ketenagakerjaan resmi beroperasi hari ini,” ungkap Andi Gani.

Menurut Andi Gani, keberadaan Desk Ketenagakerjaan dapat membantu mempercepat fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang telah berlangsung cukup lama dan kemudian memperoleh titik terang melalui fasilitasi serta koordinasi antara Polri dengan para pemangku kepentingan terkait.

Dengan hadirnya pelayanan hingga tingkat Polres, pekerja diharapkan semakin mudah menyampaikan pengaduan maupun memperoleh informasi ketika menghadapi persoalan terkait hak-haknya.

“Dengan adanya pos pelayanan di tingkat Polres, ruang bagi buruh untuk mengadu menjadi lebih terbuka lebar, terutama ketika hak-hak konstitusional mereka dirampas atau tidak dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku,” kata Andi Gani.

Melalui peresmian Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres di Jombang, diharapkan sinergi antara Polri, pemerintah, dunia usaha, serta pekerja/buruh semakin kuat dalam mendukung perlindungan pekerja, kepastian hukum, hubungan industrial yang harmonis, serta iklim investasi yang kondusif. (*)

JOMBANG – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melaksanakan silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng sekaligus berziarah ke makam Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).

Kapolri beserta rombongan tiba di Ponpes Tebuireng sekitar pukul 12.15 WIB dan disambut langsung oleh Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari silaturahmi Polri dengan kalangan ulama dan pesantren dalam mempererat hubungan serta memperkuat sinergi untuk bersama-sama menjaga persatuan, kerukunan, dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Setibanya di lingkungan Ponpes Tebuireng, Kapolri terlebih dahulu menunaikan ibadah Salat Zuhur di masjid pondok. Selanjutnya, Kapolri bersama rombongan menuju kompleks pemakaman untuk berziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri bersama rombongan memanjatkan doa dan melakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada Gus Dur, salah satu tokoh bangsa yang dikenal memiliki peran penting dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, toleransi, dan keberagaman.

Silaturahmi ke Ponpes Tebuireng dan ziarah ke makam Gus Dur juga menjadi momentum untuk terus memperkuat hubungan antara Polri dengan para ulama, tokoh agama, serta lingkungan pesantren.

Sinergi ulama dan umara memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat, sekaligus bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Melalui komunikasi dan silaturahmi yang terus terjalin, Polri berkomitmen membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama dan kalangan pesantren, dalam menjaga kebersamaan, toleransi, serta keutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.