Select Menu

aktual

aktual

Ads

TERKINI

Lorem 1

Technology

Circle Gallery

Shooting

Racing

News

BONDOWOSO – Suasana hangat penuh kekeluargaan menyelimuti sebuah pos ronda di Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, pada Sabtu malam (11/07/2026). 

Bukan sekadar patroli biasa, kunjungan mendadak Kapolres Bondowoso, AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo ke tempat ini sontak mengubah momen jaga malam warga menjadi ajang silaturahmi yang penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Tampak mengenakan pakaian biasa, Kapolres Bondowoso didampingi oleh Wakapolres Kompol I Gede Suartika, para Pejabat Utama (PJU) Polres Bondowoso, Kapolsek Tegalampel, AKP Sobingan dan Lurah Sekarputih, Rhizal Hidayat. 

Begitu tiba, rombongan langsung disambut antusias oleh warga yang tengah bertugas piket malam. 

Yang membuat kunjungan ini istimewa adalah interaksi spontan yang terjadi. Kapolres Bondowoso tidak hanya berdiri di pinggir, melainkan duduk di tengah-tengah warga, mendengar curhat, dan bahkan ikut mencicipi kopi hangat buatan warga setempat.

"Sekarputih ini sungguh istimewa. Kita lihat sendiri kekompakan dan kehangatannya. Artinya, masyarakat di sini benar-benar berinteraksi satu sama lain dengan erat. Ini yang namanya guyub," ujar AKBP Aryo disambut tepuk tangan riuh warga.

Di balik obrolan santai itu, Kapolres Bondowoso juga menegaskan bahwa keberadaan Pos Ronda atau Pos Kamling memiliki peran ganda yang strategis. 

Menurut Kapolres Bondowoso, selain menjadi simpul kuat untuk mempererat tali persaudaraan antarwarga, pos jaga ini adalah "mata dan telinga" kepolisian di tingkat paling bawah.

"Kehadiran Pos Ronda ini sangat membantu kami. Selain sebagai wadah silaturahmi, warga juga ikut andil dalam menjaga keamanan. Ini sinergi yang luar biasa," ungkap AKBP Aryo.

Tak lupa, dalam suasana akrab tersebut, Kapolres Bondowoso memberikan pengingat krusial bagi seluruh warga. 

Ia meminta agar masyarakat tidak sungkan atau takut untuk segera melapor jika menemukan hal-hal mencurigakan. Ia menjamin jajarannya siap siaga melayani 24 jam penuh.

"Jika ada kejadian mencurigakan atau butuh bantuan Polisi, segera hubungi layanan hotline kepolisian yang sudah tersedia, yaitu 110 bebas pulsa, dipastikan kami akan segera hadir untuk melindungi dan melayani," tegas AKBP Aryo.

Sementara itu, Lurah Sekarputih, Rhizal Hidayat, mengaku haru dan bangga atas perhatian langsung yang diberikan orang nomor satu di Polres Bondowoso. 

Menurutnya, kunjungan ini adalah pelecut semangat bagi warganya untuk terus menjaga keamanan lingkungan.

"Kami merasa diperhatikan. Ini memotivasi kami untuk tetap kompak dan bersinergi dengan pihak kepolisian demi menciptakan Sekarputih yang aman, nyaman, dan kondusif," ujar Rhizal.

Hangatnya silaturahmi itu membuktikan satu hal bahwa Keamanan bukan hanya tugas Polisi, melainkan hasil dari sinergi yang lahir dari kebersamaan dan rasa guyub yang tulus antara Polri dan masyarakat. (*)


 

SURABAYA – Komitmen mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan terus diwujudkan oleh Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jatim. 

Melalui Polri Penggerak Ketahanan Pangan, Polres Pelabuhan Tanjungperak berkolaborasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pertanian Kota Surabaya serta Kelompok Tani (Poktan) Nandur Makmur binaan Polsek Kenjeran menggelar Gerakan Pangan Murah di Balai Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Minggu (12/7/2026).

Kapolsek Kenjeran Surabaya Kompol Yuyus mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

"Ini bagian dari upaya kami dari jajaran Polres Pelabuhan Tanjungperak dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat," ungkap Kompol Yuyus.

Ia menyampaikan, Gerakan Pangan Murah tersebut menghadirkan berbagai hasil panen segar yang berasal dari lahan ketahanan pangan binaan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 

"Produk yang dipasarkan berupa aneka sayuran dan buah-buahan yang dibudidayakan secara terpadu di sela-sela lahan tanaman jagung," tutur Kompol Yuyus.

Menurut Kompol Yuyus, melalui pemanfaatan lahan tersebut, hasil pertanian tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial karena hasil panennya dapat langsung dinikmati masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

"Kehadiran hasil panen lokal yang segar diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat," terang Kompol Yuyus.

Masih kata Kompol Yuyus, sinergi antara Polri, PPL Pertanian Kota Surabaya, serta Poktan Nandur Makmur menjadi bukti bahwa upaya menjaga ketahanan pangan memerlukan kolaborasi berbagai pihak. 

"Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga memastikan hasil panen dapat didistribusikan secara langsung kepada masyarakat,"kata Kompol Yuyus.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjungperak, Iptu Suroto menegaskan bahwa kegiatan Gerakan Pangan Murah merupakan implementasi nyata dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di sektor ketahanan pangan.

Iptu Suroto menyebut melalui Gerakan Pangan Murah ini, hasil panen buah dan sayuran dari lahan ketahanan pangan dapat langsung dimanfaatkan masyarakat dengan harga yang terjangkau. 

"Kami berharap kegiatan ini mampu membantu menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat kemandirian pangan di lingkungan masyarakat," ujar Iptu Suroto.

Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jatim berharap budaya memanfaatkan lahan produktif terus berkembang di tengah masyarakat. 

Selain meningkatkan hasil pertanian, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.(*)


 

JEMBER – Polres Jember Polda Jawa Timur terus berupaya membangun dan memperkuat sinergitas dengan elemen masyarakat termasuk Mahasiswa demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.

Kapolres Jember, AKBP Bobby A Condroputra melalui Wakapolres Jember, Kompol Antonio Effan Sulaiman mengatakan sinergi antara Polres Jember bersama instansi lintas sektor dan mahasiswa serta seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan daerah yang aman, maju, dan sejahtera.

"Kamtibmas adalah tanggung jawab bersama, oleh karenanya kami mengajak seluruh elemen untuk tetap menjalin sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan situasi yang kondusif," ujar Kompol Antonio usai apel pagi di Mapolres Jember, Senin (13/7/2026).

Hal itu juga pernah disampaikan oleh Wakapolres Jember saat mewakili Kapolres Jember menghadiri peresmian Rumah Kebangsaan di Jalan Mataram, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada Rabu (8/7/2026) pekan lalu.

Pada peresmian Rumah Kebangsaan yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Jember serta perwakilan organisasi kemahasiswaan se-Kabupaten Jember tersebut, Wakapolres Jember berharap, keberadaan Rumah Kebangsaan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide, gagasan, serta kontribusi positif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jember.

"Kami berharap dengan diresmikannya Rumah Kebangsaan dapat menjadi ruang untuk melahirkan berbagai gagasan konstruktif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember," ungkap Kompol Antonio.

Wakapolres Jember mengungkapkan, partisipasi aktif mahasiswa melalui gagasan dan kritik yang membangun akan menjadi energi positif bagi kemajuan Kabupaten Jember, termasuk dalam mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Keberadaan Rumah Kebangsaan tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dengan jajaran pemerintah termasuk Kepolisian dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat," kata Kompol Antonio.

Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Jember, M. Taufiqur Rahman mengatakan, Rumah Kebangsaan di Jember tersebut menjadi awal lahirnya ruang dialog yang inklusif, memperkuat semangat kebangsaan bagi generasi muda dalam mengawal kebijakan pemerintah khususnya di Kabupaten Jember.

"Rumah Kebangsaan ini sebagai rumah aspirasi bagi mahasiswa, ruang dialog yang inklusif, memperkuat semangat kebangsaan bagi generasi muda dalam mengawal kebijakan pemerintah," ujarnya. (*)


 

NGAWI – Komitmen Polres Ngawi Polda Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus diwujudkan. 

Kali ini Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama meresmikan Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) baru,sebagai langkah strategis Polres Ngawi Polda Jatim dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih nyaman, cepat, transparan, dan profesional bagi masyarakat, Sabtu (11/7/2026).

Didampingi Bupati Ngawi H. Ony Anwar Harsono dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ngawi lainya serta Ketua Bhayangkari Cabang Ngawi Ny. Erine Prayoga, Kapolres Ngawi menandatangani prasasti, pemotongan pita, serta peninjauan fasilitas gedung yang akan menjadi pusat pelayanan kepolisian terpadu.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama mengatakan bahwa gedung SPKT yang baru merupakan wujud komitmen Polres Ngawi Polda Jatim untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"SPKT merupakan garda terdepan pelayanan kepolisian. Dengan hadirnya gedung yang representatif ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, nyaman, dan humanis," kata AKBP Prayoga.

Kapolres Ngawi juga berharap keberadaan gedung SPKT baru mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, sekaligus memberikan semangat bagi seluruh personel untuk terus memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan berintegritas.

AKBP Parayoga kembali mengimbau masyarakat yang melihat, mendengar maupun mengalami gangguan kamtibmas, bisa segera menghubungi layanan bebas pulsa alias gratis call center 110 agar segera ditindaklanjuti petugas.

Peresmian gedung SPKT baru tersebut menjadi simbol sinergi yang kuat antara Polres Ngawi, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. (*)


 

TRENGGALEK - Insiden kebakaran, baik rumah maupun hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Kabupaten Trenggalek menjadi perhatian serius bagi jajaran Polres Trenggalek Polda Jawa Timur.

Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K. melalui Kasihumas AKP Katik, S.H. mengatakan, Polres Trenggalek Polda Jatim telah menginstruksikan jajaran untuk mempertebal patroli kawasan hutan di wilayah masing-masing.

“Saat ini sudah mulai masuk kemarau panjang yang diperkirakan lebih kering dan lebih lama. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.”ujar AKP Katik, Senin (13/7/2026).

Ia mengatakan, dalam kurun waktu seminggu terakhir terjadi beberapa kali kebakaran yang menimpa rumah warga. Meskipun tidak sampai menelan korban jiwa, namun juga menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit.

Demikian pula dengan kebakaran hutan dan lahan. Apabila terjadi di area yang dekat dengan pemukiman penduduk tentu dapat berdampak terhadap kehidupan dan ekonomi masyarakat setempat.

“Kami kerahkan 157 Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Trenggalek dengan mengintensifkan sambang desa untuk mitigasi dan memberikan edukasi serta sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat, ” kata AKP Katik.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat khususnya bagi yang berdomisili berdampingan dengan kawasan hutan agar lebih waspada dan tidak membakar sampah sembarangan.

“Jika mengetahui atau membutuhkan bantuan Polisi kami imbau masyarakat segera menghubungi call center 110 bebas pulsa untuk penanganan cepat.”pungkasnya. (*)


 

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang tengah mengusut dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diduga memicu pemadaman listrik massal (blackout) di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia.

Sahroni menilai pengusutan perkara tersebut merupakan langkah tepat dalam upaya membersihkan praktik korupsi, sekaligus sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum.

"Saya dukung Kortas Tipikor Polri berani bergerak mengusut dugaan korupsi yang diduga ada permainan," kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, penanganan perkara ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas. Ia menyebut momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap praktik-praktik yang merugikan negara.

"Ini sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi, dalam hal ini tentunya menjadi momen terbaik juga untuk bersih-bersih penegakan hukum," ujarnya.

Sahroni juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan. Ia berharap proses penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik sehingga tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai.

"Para pihak lain yang ada, lebih baik menjaga kedamaian agar bersih-bersih ini berjalan sesuai harapan Bapak Presiden Prabowo," katanya.

Kortas Tipidkor Polri telah meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan serta pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU selama periode 2018 hingga 2026 ke tahap penyidikan.

Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menjelaskan peningkatan status perkara tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri pada Senin (6/7/2026). Status penyidikan sendiri telah ditetapkan sejak 4 Juli 2026 setelah penyidik menemukan adanya indikasi tindak pidana.

"Kami penyidik menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai tahun 2026," kata Totok.

Dalam proses penyidikan awal, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara yang melibatkan dua perusahaan, yakni PT OBP dan PT BRA.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBP dan PT BRA," ujar Totok.

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo menjelaskan penyidik telah mengidentifikasi sejumlah modus yang diduga digunakan dalam perkara tersebut. Modus tersebut antara lain berupa manipulasi dokumen, manipulasi kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang menyebabkan pembayaran atau nilai kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya.

Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidikan masih terus berlangsung dengan telah memeriksa 16 orang saksi, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen, serta mendalami dugaan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp5 triliun.


 

GRESIK - Satreskrim Polres Gresik Polda Jatim mengungkap dugaan kasus penipuan dan pemalsuan dalam proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Dalam kasus ini Polisi menetapakan seorang oknum staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Gresik berinisial AP (56) sebagai tersangka.

Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya mengatakan tersangka AP diduga berperan membantu aksi penipuan dengan meyakinkan para korban bahwa mereka dapat diloloskan menjadi PPPK melalui jalur tidak resmi.

AKP Arya Widjaya menerangkan, kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada 13 April 2026. 

Dalam penyelidikan terungkap bahwa AP memperkenalkan para korban kepada seseorang, yang sebelumnya telah mengaku memiliki akses untuk meloloskan peserta seleksi PPPK dengan imbalan sejumlah uang.

"Tersangka tidak hanya mempertemukan korban dengan pelaku utama, tetapi juga terus meyakinkan korban bahwa proses pengurusan PPPK sedang berjalan sehingga korban tetap percaya dan tidak segera meminta uangnya kembali," jelas AKP Arya, Sabtu (11/7/2026).

Dalam penyidikan, Satreskrim Polres Gresik telah memeriksa sebanyak 20 orang saksi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa rekening koran, enam lembar salinan legalisir surat keputusan (SK) yang diduga palsu, serta percakapan WhatsApp antara tersangka dengan para korban.

Berdasarkan hasil penyidikan, AP diduga memberikan kesempatan, sarana, serta keterangan yang mempermudah tindak pidana penipuan sehingga dijerat sebagai pembantu tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP juncto Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Polres Gresik juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku mampu meloloskan seseorang menjadi PPPK maupun PNS dengan meminta imbalan uang. 

"Apabila menemukan praktik serupa, masyarakat diminta segera melapor kepada kepolisian," tegas AKP Arya Widjaya. (*)