Pamekasan – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Kabupaten Pamekasan, Madura, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Piek Budyakto, Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Kohir, Bupati Pamekasan Dr. KH. Kholilurrahman, serta jajaran Forkopimda dan pejabat terkait.
Kehadiran para pimpinan TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program TMMD merupakan salah satu wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui kegiatan pembangunan di wilayah pedesaan, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan.
Kehadiran Kapolda Jatim dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, serta mendukung keberlanjutan pembangunan.
Dalam rangkaian kegiatan, rombongan pimpinan TNI, Polri, dan pemerintah daerah mendapat sambutan antusias dari masyarakat dengan iringan kesenian musik tradisional daul khas Madura.
Kegiatan juga dimeriahkan dengan pertunjukan tari kolosal khas Pamekasan yang menampilkan kekayaan seni dan budaya masyarakat setempat.
Selain itu, para tamu undangan turut meninjau stan bazar sembako murah, aneka kuliner lokal, serta produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat.
Melalui momentum penutupan TMMD ke-130 ini, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus terpelihara, tidak hanya dalam mendukung pembangunan desa, tetapi juga dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim dan Kapolres jajaran di Gedung Patuh Mapolda Jatim, Kamis (12/11/2026).
Pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran kepemimpinan, serta penguatan kinerja organisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam amanatnya, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Polda Jawa Timur.
Sementara itu, kepada para pejabat yang baru menerima amanah, Kapolda Jatim menekankan pentingnya segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik, serta menghadirkan inovasi dan terobosan positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kapolda Jatim juga menegaskan bahwa pergantian jabatan harus menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme, integritas, soliditas, dan sinergi seluruh jajaran kepolisian dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.
Selain itu, para pejabat baru diharapkan mampu membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.
Pergantian jabatan kali ini mencakup enam posisi Pejabat Utama Polda Jatim dan dua Kapolres jajaran.
Untuk jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim, Kombes Pol Bambang Tertianto menggantikan Kombes Pol Roy Hutton Sihombing.
Sementara itu, jabatan Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda Jatim kini diemban Kombes Pol Imam Mughni.
Jabatan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Jatim diserahterimakan dari Kombes Pol Wawan Kristyanto kepada Kombes Pol Andrian Pramudianto.
Selanjutnya, jabatan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Jatim kini diemban Kombes Pol Bambang Hermanto menggantikan Kombes Pol Muhammad Kurniawan.
Untuk jabatan Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Jatim, Kombes Pol Abdul Muis menggantikan Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin.
Sedangkan jabatan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Jatim kini dipercayakan kepada Kombes Pol Agus Iman Rifai menggantikan Kombes Pol Iman Setiawan.
Di tingkat kewilayahan, jabatan Kapolres Pacitan diserahterimakan dari AKBP Ayub Diponegoro Azhar kepada AKBP Marzel Doni.
Sementara itu, jabatan Kapolres Bangkalan kini diemban AKBP Mustijat Priyambodo menggantikan AKBP Rossa Purbo Bekti.
Melalui pergantian kepemimpinan tersebut, Polda Jawa Timur diharapkan semakin optimal dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran Polri yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Semangat tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kedekatan dan kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat melalui program "Polisi Bersama Masyarakat". (*)
Jakarta – Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, pengantin pesanan untuk dinikahkan dengan warga negara China, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai militer bayaran di Rusia.
Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, S.I.K., S.H., M.Si., serta Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, S.I.K., M.M.
Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Modus kejahatan ini semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial, kemajuan teknologi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang rentan.
"Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Nurul.
Nurul menjelaskan, lima perkara tersebut tercatat dalam lima laporan polisi dengan total 13 orang korban dan 13 tersangka yang telah ditetapkan. Penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta perspektif perlindungan korban.
Dalam perkara pertama, penyidik mengungkap dugaan TPPO dengan modus penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kasus ini bermula dari perekrutan seorang perempuan berinisial M yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp1.200.000. Korban diberangkatkan pada Agustus 2024, namun pada Februari 2026 keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan lima tersangka yang terdiri dari perekrut lapangan, sponsor, serta pihak perusahaan yang diduga terlibat dalam pengurusan dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.
Perkara kedua berkaitan dengan perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki. Para korban difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, serta tiket perjalanan. Upaya pemberangkatan berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
Selanjutnya, pada perkara ketiga, Bareskrim Polri mengungkap dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Para korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta.
Hasil penyidikan menemukan dugaan praktik perdagangan perempuan melalui jaringan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin, dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta per perempuan.
Dalam perkara ini, tiga orang korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka telah ditetapkan. Para tersangka diduga memiliki peran sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.
Bareskrim Polri juga menyampaikan perkembangan penanganan TPPO dengan modus perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia. Pada perkara keempat, lima orang WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan iming-iming pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Para korban dijanjikan gaji sebesar USD 3.000 dan bonus penandatanganan kontrak sebesar USD 10.000. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan karena para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran. Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial MI yang diduga berperan sebagai penanggung jawab perekrutan dan memperoleh keuntungan USD 1.000 untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.
Sementara itu, perkara kelima mengungkap jaringan perekrutan WNI sebagai militer bayaran Rusia melalui media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar USD 35.000 atau sekitar Rp620 juta, gaji USD 3.000 per bulan, serta biaya keberangkatan gratis.
Dalam perkara ini, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh orang WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Nurul menegaskan, penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk perekrut, pihak yang membiayai, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran dana.
"Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut," tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus fantastis, terutama yang disebarkan melalui media sosial tanpa kejelasan legalitas dan prosedur penempatan.
"Masyarakat harus memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi, menggunakan perusahaan penempatan PMI yang terdaftar, memiliki kontrak kerja, asuransi, serta visa kerja yang sesuai. Jangan mudah menyerahkan data pribadi kepada perekrut yang tidak jelas identitas dan legalitasnya," imbau Nurul.
Dari sisi pengawasan penempatan pekerja migran, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan administratif terhadap PT ANP yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Guritno menyampaikan, pada 30 September 2025, Kementerian P2MI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI melalui Keputusan Dirjen Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025. Setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, sanksi tersebut diakhiri pada 17 November 2025 dengan status perusahaan tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.
Namun, pada Februari 2026 kembali muncul pengaduan terkait PMI bernama almarhumah Sudari SM. Hasil pendalaman menemukan kembali keterlibatan PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS, sementara nama korban tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada kementerian.
"Mengingat pelanggaran kembali terjadi pada masa pengawasan, Kementerian P2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut SIP2MI PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tanggal 10 September 2026. Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia," jelas Guritno.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan melalui pertukaran informasi serta penyampaian data dan dokumen pendukung guna mendukung proses penegakan hukum.
Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, para tersangka dalam lima perkara tersebut dijerat dengan ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Yolanda menegaskan bahwa masyarakat harus memahami bahwa tawaran menjadi tentara asing dengan iming-iming gaji dan bonus besar dapat menjadi modus perdagangan orang apabila proses perekrutan dilakukan dengan tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan ekonomi, serta menempatkan korban dalam situasi eksploitasi.
"Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor," tegas Yolanda.
Selain penegakan hukum, Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri juga terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui program Rise and Speak hingga ke wilayah, edukasi dan kampanye kepada masyarakat, serta penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional.
Polri mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengenali modus TPPO, mencegah perekrutan ilegal, melindungi korban, serta melaporkan setiap indikasi perdagangan orang kepada aparat penegak hukum.
Kenali modusnya, cegah kejahatannya, lindungi korbannya, dan laporkan pelakunya. Polisi bersama masyarakat.
PONOROGO – Polres Ponorogo Polda Jawa Timur memperkuat sinergi bersama lintas sektor untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027.
Tampak sejumlah personel Polres Ponorogo Polda Jatim mengikuti apel gelar pasukan dan peralatan kesiapsiagaan bencana bersama seluruh unsur terkait, di Aloon-aloon Ponorogo, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang dipimpin Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdiyarita, S.H. ini turut dihadiri Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa, Dandim 0802 Ponorogo, jajaran Forkopimda, BPBD, Basarnas, serta relawan.
Langkah antisipatif ini dilakukan menyusul prakiraan BMKG yang menyebut awal musim hujan di Ponorogo dimulai pada minggu ketiga November 2026.
Kajian Risiko Bencana Tahun 2026–2029 menetapkan tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem sebagai ancaman prioritas. Urgensi ini diperkuat data tahun 2025 yang mencatat 100 kejadian tanah longsor, 47 banjir, dan 29 cuaca ekstrem yang merusak infrastruktur serta ratusan hektare lahan pertanian.
Kapolres Ponorogo, AKBP Damus Asa, menegaskan bahwa penanggulangan bencana menuntut kecepatan bertindak dan koordinasi lintas sektor yang solid, tidak sekadar mengandalkan ketersediaan armada.
"Prinsipnya, kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru bergerak. Seluruh personel dan stakeholder harus memahami tugas masing-masing serta memastikan peralatan siap. Ketika terjadi keadaan darurat, respons harus cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama," ujar AKBP Damus Asa.
Rangkaian apel juga diisi dengan penyerahan perlengkapan penanggulangan bencana secara simbolis kepada perwakilan Polres Ponorogo, Kodim 0802, dan BPBD.
Acara kemudian ditutup dengan pemeriksaan pasukan serta simulasi rencana kontingensi cuaca ekstrem. Melalui kesiapsiagaan sejak dini, seluruh unsur diharapkan mampu bergerak terpadu guna meminimalkan dampak risiko bencana demi melindungi keselamatan warga Ponorogo. (*)
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi mendeklarasikan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri.
Ketegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forkopimda Jawa Barat, Kapolri menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk melakukan penindakan hukum tanpa kompromi terhadap oknum calo yang selama ini memeras pencari kerja.
"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," ujar Jenderal Polisi Suyudi di Kota Bandung.
Jenderal Polisi Suyudi menyoroti maraknya modus percaloan yang beroperasi di perimeter luar kawasan industri maupun yang disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan. Praktik ilegal ini dinilai tidak hanya membebani ekonomi para pencari kerja, tetapi juga merusak iklim investasi dan kepastian hukum di daerah.
Sebagai langkah respons cepat, Polri membuka layanan aduan publik melalui saluran bebas pulsa Call Center 110, penyiapan jaringan Bhabinkamtibmas di level desa/kelurahan, hingga koordinasi pengetatan dengan sistem pengamanan internal di tiap-tiap perusahaan.
Jenderal Polisi Suyudi menegaskan bahwa kehadiran program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Poliran difungsikan sebagai wadah fasilitator dan kolaborator lintas sektor untuk mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja yang terbebas dari biaya-biaya ilegal.
"Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan," tegasnya.
JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Usai mengikuti rapat, Kapolri menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI pada prinsipnya memberikan dukungan kepada Polri, khususnya jajaran penyidik Bareskrim Polri, untuk menuntaskan pengungkapan perkara tersebut.
"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," ujar Kapolri.
Kapolri menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.
Ia menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta berbagai tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.
"Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," ungkapnya.
Kapolri juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja secara optimal sehingga seluruh rangkaian perkara dapat diungkap secara tuntas dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Sebelumnya, dalam Raker bersama Komisi III DPR RI, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan untuk memastikan seluruh dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
LUMAJANG – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang Polda Jatim mengembalikan empat unit sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kepada para pemiliknya tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Penyerahan kendaraan dilakukan langsung oleh Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, di salah satu tempat kejadian perkara (TKP) pencurian di Jalan Raya Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Rabu (11/11/2026).
Pengembalian ini merupakan wujud nyata keberhasilan jajaran Satreskrim Polres Lumajang Polda Jatim dalam membongkar empat perkara curanmor selama kurun waktu dua pekan hingga satu bulan terakhir.
Kasus tersebut terjadi di empat wilayah berbeda, yakni Kecamatan Yosowilangun, Tekung, Padang, dan Candipuro. Selain menyita empat sepeda motor sebagai barang bukti, polisi juga meringkus empat tersangka berinisial FZ, SAK, SD, dan RH.
"Alhamdulillah, Satreskrim Polres Lumajang telah mengungkap empat perkara curanmor di tempat yang berbeda. Penyerahan sengaja kami lakukan di Desa Tukum karena lokasi ini merupakan salah satu TKP pencurian," ujar AKBP Riki.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para tersangka merupakan pemain lama yang kerap beraksi dan telah menjadi target operasi kepolisian.
Dalam melancarkan kejahatannya, pelaku menggunakan dua modus utama, yakni mengincar kendaraan yang kuncinya masih menggantung serta merusak rumah kunci kontak sepeda motor.
"Saat ini, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan penadah,"kata AKBP Riki.
Salah satu korban, Faizatul Qomariyah (20), mengaku sangat bersyukur karena sepeda motornya yang hilang tujuh bulan lalu saat dirinya bekerja di warung kini kembali utuh.
"Terima kasih kepada Polres Lumajang yang sudah mengembalikan sepeda motor saya dalam keadaan utuh dan gratis tanpa biaya sepeser pun," tutur Faizatul.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpeg)
