KOTA MALANG – Puncak Apel Kasatwil Polri Tahun 2025 di Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, yang dilaksanakan selama Tiga hari, menjadi momen penting bagi Polresta Malang Kota,Polda Jatim.

Pada puncak kegiatan tersebut Polresta Malang Kota Polda Jatim menerima penghargaan nasional sebagai Polrestabes/Polres Metro/Polresta Terbaik 3 Pelaksana Quick Wins Presisi 2025.

Penghargaan tersebut diberikan berkat konsistensi inovasi pelayanan publik, percepatan respons kepolisian, penguatan pencegahan kejahatan, serta sinergi lintas sektor yang dinilai memberikan dampak positif bagi stabilitas Kamtibmas di Kota Malang.

Piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, SH, SIK, M.Si.

"Capaian ini merupakan hasil kerja seluruh personel Polresta Malang Kota, kolaborasi stakeholder, serta partisipasi aktif masyarakat, " ujar Kombes Pol Nanang saat dikonformasi, Kamis (27/11).

Pada Apel Kasatwil Polri Tahun 2025 digelar selama tiga hari itu menjadi agenda evaluasi dan diseminasi kebijakan strategis Polri atas berbagai program prioritas yang telah dijalankan para Kasatwil di seluruh Indonesia.

Dengan mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat”, Apel Kasatwil 2025 dihadiri para Kapolda, Karo Ops, Kapolres/Polresta/Polres Metro/Polrestabes, serta para Pejabat Utama Mabes Polri.

“Seperti yang sudah diamanatkan Bapak Kapolri, Apel Kasatwil bukan hanya evaluasi, tapi menjadi sarana menyatukan gerak langkah seluruh satuan kewilayahan agar tetap membumi, dekat dengan masyarakat, dan memahami jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Kombes Nanang.

Apel tersebut juga sebagai ruang konsolidasi Polri dalam menyelaraskan arah kebijakan dan penguatan tata kelola Transformasi menuju Polri yang profesional, harus diwujudkan melalui kedekatan dengan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan sense of belonging terhadap institusi.

“Penghargaan ini bukan milik saya secara pribadi, tetapi hasil kerja keras seluruh anggota, dukungan Forkopimda, dan sinergi masyarakat Kota Malang dalam menjaga keamanan serta ketertiban,” ungkap Kombes Nanang.

Ia menegaskan Polresta Malang Kota tetap akan berkomitmen menjaga soliditas internal sekaligus memperluas kemitraan strategis agar Polresta Malang Kota Polda Jatim mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan humanis terutama pada perlindungan Perempuan dan anak. (*)

 JEMBER – Pelaksanaan Operasi Cipta Kondisi Zebra Semeru 2025 oleh Polres Jember Polda Jatim di hari ke - 12 kali ini petugas fokus pada himbauan dan penindakan pelanggaran kasat mata yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Kasat Lantas Polres Jember AKP Bernardus Bagas Simarmata, S.Tr.K., S.I.K., M.S.S.S. mengatakan, dalam operasi cipta kondisi Zebra Semeru 2025, pihaknya bersama personel gabungan dari UPT Samsat Barat, Bapenda Kabupaten Jember, Bapenda Provinsi Jatim, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

"Operasi menyasar pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, kendaraan berknalpot brong, dan kelengkapan surat kendaraan, yang dinilai memiliki potensi tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas," ujar AKP Bagas, Kamis (27/11).

Dari hasil kegiatan, petugas mencatat: 90 pelanggar terjaring penindakan, 87 pelanggar diberikan surat teguran, 3 pelanggar ditindak tegas karena menggunakan knalpot brong

AKP Bernardus Bagas Simarmata menjelaskan bahwa penindakan dalam Ops Zebra Semeru 2025 dilakukan bukan semata untuk memberi sanksi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara.

“Melalui operasi ini kami ingin mendorong masyarakat lebih disiplin, karena keselamatan di jalan raya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain,” tegas AKP Bagas.

Operasi Zebra Semeru 2025 akan terus berlanjut dengan pola penindakan yang tegas namun humanis, diiringi edukasi dan imbauan agar budaya tertib berlalu lintas semakin terbentuk di Kabupaten Jember. (*)

 Pusat Studi Cyber STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kapasitas kepolisian dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber yang terus meningkat. Kepala Pusat Studi Cyber STIK Lemdiklat Polri, Prof. Yudho Giri Sucahyo, S.Kom., Ph.D, menjelaskan, bahwa pusat studi ini dibentuk pada Februari 2025 bersama lima pusat studi lainnya sebagai langkah strategis menghadapi eskalasi ancaman digital.

“Di dunia digital ini tentu saja kita tidak dapat terpisahkan dari dunia cyber. Bahkan saat ini para Ibu, Bapak, Komendan sekalian juga sambil mengecek WA, mengecek Telegram dan lainnya. Itu semua berada di dunia cyber,” ujar Prof. Yudho dalam acara Peresmian Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri Pusat Studi Pasific-Oceanian dan Pusat Studi Kehumasan Polri, di PTIK, Jakarta, Kamis (27/11/25).

Ia menegaskan, bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi kekuatan digital dunia. “Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi internet kelima terbesar di dunia pada tahun 2045. Simply karena kita punya pasar, karena kita punya populasi,” katanya.

Katanya, tren kejahatan non-konvensional, khususnya kejahatan siber, menunjukkan peningkatan signifikan berdasarkan big data laporan kejahatan Polri.

“Nyuri mobil masih, nyuri ayam masih, tetapi kejahatan cyber terus naik. Kita perlu membangun kapasitas Polri untuk menangani kejahatan semacam itu — mulai dari ransomware, deepfake, hingga sentimen analisis di media sosial,” katanya.

Mengutip dokumen Digital Indonesia Vision 2045 dari Kemenkominfo, ia menyebutkan bahwa terdapat tiga pilar penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045: pemerintahan digital, masyarakat digital dan ekonomi digital.

“Arahan Kapolri sudah jelas: bagaimana Polri bisa menyajikan layanan publik secara digital kepada masyarakat semudah memesan pizza. Kini mengurus SKCK dan perpanjangan SIM jauh lebih mudah menggunakan perangkat mobile,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa kesenjangan digital masih terjadi di Indonesia. Karena itu, layanan Polri harus tetap tersedia baik secara digital maupun non-digital.

Terkait ancaman keamanan siber nasional, Prof. Yudho mengungkapkan bahwa serangan ransomware yang menyerang Badan Data Nasional beberapa waktu lalu hanyalah “puncak gunung es”.

“Ransomware itu hanya satu dari 514.508 serangan ransomware yang tercatat. Tidak semuanya diberitakan media, tetapi banyak komponen masyarakat yang meminta bantuan Polri,” tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa kebocoran data yang melibatkan institusi kepolisian kerap memancing reaksi cepat dari publik, meski sering kali kejadian tersebut telah berlangsung beberapa tahun sebelumnya.

Untuk menjawab berbagai tantangan siber, Pusat Studi Cyber STIK Lemdiklat Polri menerapkan tiga pilar utama pendidikan yakni riset, edukasi dan pengabdian masyarakat. Program studi Manajemen Teknologi Kepolisian (Mantekpol) juga telah memasukkan mata kuliah terkait keamanan informasi.

“Kalau bicara 5W1H, satu lagi adalah ‘where’. Tempatnya adalah ruang Pusat Studi Cyber yang kami gunakan untuk membimbing mahasiswa. Saat ini ada dua mahasiswa meneliti manajemen reputasi era post-truth dan digitalisasi kontra narasi radikalisme berbasis generative AI,” jelasnya.

Lebih lanjut Prof. Yudho menegaskan, pentingnya menjaga tiga komponen dalam keamanan informasi: confidentiality, integrity, dan availability, tidak hanya melalui aspek teknis seperti enkripsi dan firewall, tetapi juga edukasi dan kebijakan.

Ia juga menekankan, perlunya kolaborasi antarinstansi dalam menjaga keamanan siber nasional.

“Kolaborasi dengan pihak dalam maupun luar negeri perlu terus dilakukan — termasuk dengan BSSN, Kominfo, dan berbagai organisasi internasional. Ini menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kapasitas Polri menjaga keamanan siber bangsa,” pungkasnya.

 SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) terus menunjukkan ambisinya menjadi sekolah menengah berstandar global yang tidak hanya menekankan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepemimpinan. Konsep besar sekolah ini ditegaskan langsung oleh Brigjen Pol Bhudi Herdi Susianto, S.H., S.I.K., M.Si., yang memaparkan bahwa SMA KTB dirancang sebagai leadership incubator bagi calon pemimpin masa depan Indonesia.

“SMA Kemala Taruna Bhayangkara ini kami rancang sebagai leadership incubator, tempat melahirkan pemimpin masa depan. Jadi bukan hanya akademik, tetapi karakter juga sangat penting,” ujarnya.

Untuk mencapai tujuan itu, SMA KTB menanamkan 12 nilai kebhayangkaraan (Brata Dedikasi Sejati) yang menjadi fondasi pembentukan karakter siswa: beriman dan bertakwa, cinta tanah air, demokratis, disiplin, kerja keras, profesional, sederhana, empati, jujur, adil, teladan, dan integritas. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan, tetapi benar-benar diintegrasikan dalam seluruh kegiatan sekolah.

“Harapannya, mereka bisa bersaing di tingkat dunia tapi tetap punya rasa cinta tanah air dan kembali membangun Indonesia,” jelas Brigjen Bhudi Herdi.

Untuk mendampingi perkembangan para siswa, mentor dipilih dari perwira muda Polri yang memiliki kedekatan generasi dengan para pelajar. Banyak di antara mentor tersebut adalah lulusan sekolah unggulan, bahkan penerima beasiswa LPDP, sehingga mampu berdiskusi dengan siswa mengenai peluang studi di luar negeri. “Satu mentor maksimal membina 15 siswa agar dekat dan memahami masalah masing-masing,” tambahnya.

Desain lingkungan belajar SMA KTB juga dirancang secara matang, termasuk tata letak ruang yang memiliki filosofi tersendiri. “Rasio luas ruang dan jumlah siswa dihitung, tata letaknya punya filosofi — misalnya perpustakaan diletakkan di antara asrama dan kelas supaya selalu dilewati dan memotivasi anak untuk membaca,” ungkapnya. Semua ini dilakukan demi memaksimalkan ekosistem belajar.

SMA KTB juga berkomitmen mencari “mutiara-mutiara Indonesia” dari seluruh pelosok tanah air. Pada tahap awal, sekolah memberi ruang agar ada representasi dari berbagai daerah, termasuk Papua. Namun pada seleksi pusat, semua dinilai secara objektif tanpa toleransi apa pun. “Di tahap pusat semua murni nilai,” tegasnya.

Meski program baru berjalan sekitar 3–4 bulan, prestasi internasional siswa SMA KTB sudah mulai terlihat. Mereka meraih hasil gemilang di ajang Model United Nations (Thailand) serta American Mathematics Olympiad, di mana dari 18 siswa yang dikirim, 12 berhasil membawa pulang medali termasuk medali emas. Para siswa bahkan diundang kembali untuk bertanding di Singapura.

Dengan visi yang kuat, pembinaan karakter yang terukur, serta pencapaian internasional yang mulai bermunculan, SMA Kemala Taruna Bhayangkara semakin mengukuhkan posisinya sebagai sekolah inovatif yang menyiapkan pemimpin masa depan Indonesia dengan standar global.

 PURWAKARTA – Polri berupaya mempercepat transformasi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) personilnya. Salah satunya dengan menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Peningkatan Kemampuan Instruktur Polisi Sadar Berkarakter Angkatan 1 Tahun 2025. Pelatihan ini diikuti oleh 50 Polisi terpilih yang berasal dari 10 Polda di Indonesia. 

Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Pol. Anwar, memimpin upacara pembukaan pelatihan bertempat di Lapangan Mako Resimen IV Pelopor Parang Gombong, Jati Luhur, Purwakarta.

"Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama 15 hari kedepan di dua tempat yaitu di Basecamp Bangun Insan Nusantara Pasir Astap, Jati Luhur, Purwakarta dan di Pusmisinter Divhubinter Polri, Tanggerang, Banten. Kegiatan ini merupakan langkah perbaikan strategis Polri untuk meningkatkan kualitas dan masa depan SDM Polri ke depan." Terang Anwar.

Irjen Pol. Anwar menekankan bahwa pelatihan ini berbasis kompetensi, yang berfokus untuk menjadikan polisi yang baik, santun dan rendah hati. Peserta pelatihan diharapkan menjadi fondasi awal sebagai agent multiplier effect. Agen-agen ini bertugas menyebarkan dan menanamkan bibit transformasi polisi berkarakter ke seluruh jajaran Polda, dari Sabang sampai Merauke. Para peserta ToT diharapkan mampu mentransfer ilmu, karakter dan jiwa Bhayangkara secara utuh kepada seluruh anggota Polri di Indonesia, sekaligus menjadi jembatan transformasi kultural Polri.

Sejalan dengan semangat transformasi Polri menuju institusi yang modern dan demokratis, Polri berkomitmen untuk mewujudkan sosok polisi harapan masyarakat, yaitu personel yang baik, santun, rendah hati dan mampu menjadi problem solver di tengah masyarakat. Tujuan ini diimplementasikan melalui penguatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), di mana fungsi kepolisian ditingkatkan dengan mendorong polisi untuk aktif bersilaturahmi, berkomunikasi, bekerja sama dan berkolaborasi secara intensif dengan masyarakat. Polisi yang mampu "bersodaqoh" dengan cara menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat. Sebagai contoh nyata dari perubahan paradigma ini, dalam penanganan unjuk rasa, Polri tidak lagi menempatkan diri sebagai pihak yang hanya melakukan penjagaan atau pengamanan, melainkan fokus pada pelayanan unjuk rasa, memastikan hak warga tersalurkan dengan tertib dan damai, sekaligus menunjukkan wajah institusi yang melayani dan mengayomi.

"Polri saat ini juga dituntut untuk merespons cepat dinamika yang sangat kompleks, baik di tingkat domestik maupun internasional. Berada di tengah tarik-menarik geopolitik global, Polri harus berperan menjaga stabilitas internal, yang merupakan prasyarat utama penguatan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi polisi sadar berkarakter adalah salah satu langkah percepatan Polri untuk merespon kebutuhan reformasi." Urai Irjen Anwar. 

Irjen Pol. Anwar menjelaskan bahwa semua upaya yang dilakukan harus saling terkait dan bertujuan sama, yaitu mewujudkan postur Polri yang ideal, di mana kualitas SDM Polri yang berkarakter kuat menjadi kunci utama keberhasilan transformasi.

Pengembangan kurikulum pembinaan karakter ini merupakan tindak lanjut dari transformasi Polri, yang berpedoman pada hasil riset "Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Manusia Indonesia Seutuhnya." Penelitian ini melahirkan tiga pilar utama kecerdasan Spiritual, Intelektual, dan Kultural (SIK) yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pembinaan karakter yang saat ini dilaksanakan pelatihan Angkatan 1. Secara spesifik, pelatihan yang dibuka hari ini memiliki output untuk mencapai tiga kompetensi kunci yaitu Kompetensi Etik, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Leadership, yang akan ditempuh melalui empat tahapan, mulai dari pembentukan dasar dan kepribadian, tahap II ToT instruktur sadar berkarakter, hingga sertifikasi LSP.

"Pembangunan SDM Polri harus dilakukan secara holistik, mendalam dan fundamental. Visi kami di SSDM Polri adalah mewujudkan SDM Polri yang unggul, adaptif dan kolaboratif, yang pada akhirnya bermuara pada penguatan culture (budaya) institusi yang melayani dan mengayomi," tutup Anwar.

 Pusat Studi Anti Korupsi STIK–Lemdiklat Polri merilis rencana kerja penanggulangan korupsi nasional periode 2025–2029. Dokumen strategis tersebut menjadi pedoman untuk memperkuat integritas penyelenggaraan negara melalui pencegahan, penegakan hukum, reformasi sistem, serta pemberdayaan masyarakat.

Rencana ini dibangun atas dasar berbagai regulasi, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, hingga Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Melalui kerangka komprehensif tersebut, Polri dan pemangku kepentingan nasional diarahkan bergerak lebih terstruktur dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.

Pusat Studi Anti Korupsi menekankan empat pilar utama: masyarakat pencegahan, penegakan hukum, reformasi sistem dan regulasi, serta pemberdayaan publik. Selama lima tahun, rangkaian program akan dijalankan secara bertahap mulai dari fondasi tata kelola (2025), digitalisasi dan integrasi pengawasan (2026), akselerasi penegakan hukum (2027), konsolidasi nasional (2028), hingga penyempurnaan sistem berkelanjutan (2029).

Target besar yang dicanangkan meliputi penurunan kasus korupsi minimal 20%, peningkatan Indeks Persepsi Korupsi hingga 10 poin, serta digitalisasi 90% layanan publik. Indikator kinerja tersebut menjadi tolok ukur dalam mengawal reformasi birokrasi dan penguatan transparansi nasional.

Guru Besar STIK–Lemdiklat Polri, Prof. Dr. Iza Fadri, yang juga berperan dalam penyusunan kerangka strategis ini, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen bangsa.

“Korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan pendekatan penegakan hukum. Kita perlu membangun sistem yang mencegah peluang korupsi sejak awal, memperkuat integritas aparat, dan menumbuhkan budaya antikorupsi di tengah masyarakat,” ujar Prof. Iza.

Beliau juga menambahkan bahwa pendekatan komprehensif dan terintegrasi adalah kunci keberhasilan.

“Jika kita ingin Indonesia maju, maka tata kelola pemerintahan harus bersih. Rencana kerja lima tahun ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen nyata untuk menghadirkan negara yang transparan, akuntabel, dan dipercaya rakyat,” tegasnya.

Selain penegakan hukum, Pusat Studi Anti Korupsi juga menggarap aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program meliputi kuliah umum, seminar, pelatihan zona integritas, penelitian kolaboratif dengan KPK dan Kejaksaan, kampanye publik antikorupsi, hingga penguatan mekanisme whistleblower.

Melalui agenda 2025–2029 ini, STIK–Lemdiklat Polri memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan demi mendorong Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

 Jakarta — Polri terus memperbarui model dan langkah-langkah pelayanan terhadap pengunjuk rasa melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional. Pembaruan ini dilakukan dengan merujuk pada best practice negara maju, khususnya Inggris, yang telah memiliki Code of Conduct pengendalian massa yang dinilai efektif, transparan, dan akuntabel.

Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.

“Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional. Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” ujar Wakapolri.

Terkait hal itu, Polri akan melakukan studi komparatif ke Inggris pada Januari mendatang. Inggris memiliki Code of Conduct yang membagi pengendalian massa ke dalam lima tahap — mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. Setiap tahap dilengkapi aturan jelas “do and don’t” bagi petugas lapangan hingga komandan.

“Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” jelas Wakapolri.

Selain studi internasional, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satunya adalah asesmen terhadap kemampuan psikologis dan evaluatif para komandan, kasatwil, dan kapolres, yang dinilai penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang proporsional di lapangan.

Perubahan internal turut dilakukan. Sistem pengendalian massa yang dahulu memiliki 38 tahapan kini disederhanakan menjadi lima fase utama. Hal ini disinkronkan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM pada Perkap No. 8 Tahun 2009.

Wakapolri menegaskan pentingnya kewajiban evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari standar HAM internasional.

“Setiap tindakan dalam lima tahap harus dievaluasi, mulai dari progres hingga dampaknya. Ini sejalan dengan prinsip accountability dalam standar HAM global. Polri harus berani berubah, memperbaiki, dan beradaptasi,” tegasnya.

Komjen Dedi juga menekankan bahwa perubahan organisasi tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman, tetapi harus berbasis kajian ilmiah, riset multidisipliner, dan data.

“Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Polri turut menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil sektor keamanan. Hadir antara lain Ketua Harian Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, Ketua PBHI, Ketua YLBHI, Direktur Imparsial, Direktur Raksa Initiative, Anggota KontraS, Direktur Koalisi Perempuan, Direktur HRRWG, Direktur Centra Initiative, Direktur Amnesty, dan perwakilan Walhi. Keterlibatan mereka memperkuat legitimasi publik terhadap penyusunan standar baru.

Polri juga mencatat berbagai kendala di lapangan, termasuk keterbatasan alat dan sumber daya di sejumlah wilayah. Namun semua temuan tersebut menjadi dasar penyempurnaan SOP agar lebih responsif dan mendukung perlindungan hak berunjuk rasa.

“Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” tutup Wakapolri.