NGAWI – Upaya membentuk karakter pelajar yang disiplin dan bebas dari pengaruh negatif terus dilakukan jajaran Polres Ngawi Polda Jatim.
Melalui Polsek Geneng, kegiatan sosialisasi bullying dan pembinaan penyuluhan (binluh) bahaya narkoba kali ini digelar di SMPN 1 Geneng, Kabupaten Ngawi,Selasa (12/5/26).
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 920 siswa-siswi, guru, dan staf SMPN 1 Geneng.
Bhabinkamtibmas Bripka Sri Wahyuni, S.H., sebagai pemateri dalam penyampaiannya kepada para peserta, memberikan pemahaman mengenai dampak perilaku bullying di lingkungan sekolah maupun media sosial.
Selain itu tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda, juga dipaparkan.
Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama melalui Kapolsek Geneng Kompol Haris Sunarto, S.H mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk membangun kesadaran hukum dan moral para pelajar sejak dini.
“Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa memahami dampak buruk bullying maupun narkoba, sehingga mampu menjaga diri dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan sehat,” ujar Kompol Haris Sunarto.
Ia menambahkan, edukasi kepada kalangan pelajar akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masa depan generasi muda.
Selama kegiatan berlangsung, para siswa tampak antusias mengikuti materi yang diberikan.
Pihak sekolah juga menyambut positif kegiatan tersebut karena dinilai sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang pentingnya menjauhi perilaku menyimpang dan penyalahgunaan narkoba. (*)
SURABAYA - Biro Logistik (Rolog) Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) kembali meraih penghargaan dalam Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik di tingkat Polda seluruh Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto saat Rakernis Slog Polri di Cipinang Jakarta Timur, Selasa (12/5/26).
Penghargaan yang diraih Biro Logistik Polda Jatim ini juga merupakan penghargaan berulang (Recurring Award) karena konsistensi prestasi.
Sebelumnya, Biro Logistik Polda Jatim juga meraih prestasi terbaik terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan BMN pada tahun 2025.
Kepala Biro Logistik (Karolog) Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, prestasi yang diraih Biro Logistik baik di Tahun 2025 dan Tahun 2026 ini adalah berkat kerja tim dan dukungan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto dan Wakapolda Jatim,Brigjen Pol Pasma Royce.
"Ini bukan prestasi saya pribadi selaku Kepala Biro Logistik Polda Jatim, tetapi berkat kerja keras rekan-rekan di Rolog dan dukungan Bapak Kapolda serta Wakapolda Jatim," ungkapnya.
Kombes Dirmanto menerangkan, BMN di lingkungan Polri merupakan salah satu faktor kunci dalam penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini karena nilai BMN yang akurat dan tercatat dengan baik sangat memengaruhi neraca laporan keuangan instansi.
Sesuai data yang ada, Polri telah 12 kali berturut turut mendapatkan penilaian Wajar Tanpa pengecualian(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).
Kombes Dirmanto juga menyampaikan terimakasih kepada Aslog Kapolri atas kepercayaan dan amanah dalam melaksanakan tugas di Biro Logistik hingga mendapat penilaian yang baik pada kinerja Biro Logistik Polda Jatim.
Selain itu Kombes Dirmanto juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Polda Jatim khususnya di Biro Logistik yang telah bekerja menjalankan tugas fungsinya secara optimal.
"Kami juga ucapkan terimakasih seluruh anggota Polda Jatim khususnya di Biro Logistik yang telah bekerja menjalankan tugas fungsinya secara optimal," ungkap Kombes Dirmanto.
Meski begitu, Kombes Dirmanto mengaku prestasi yang diraih kali ini bukan semata kebanggan untuk berpuas diri, namun lebih dijadikan cambuk untuk meningkatkan kinerja.
Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel Polda Jatim khususnya Biro Logistik dan Bagian Logistik di tingkat Polres dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Logistik Kepolisian.
"Kami tentu bangga, senang itu pasti ada buat kami karena prestasi dan meraih penghargaan. Namun, bagi kami penghargaan ini adalah cambuk untuk memotivasi kinerja kami ke depan untuk lebih baik lagi," pungkasnya. (*)
JAKARTA – Fenomena pembajakan digital masih menjadi ancaman serius bagi industri perfilman nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi konten digital. Berdasarkan data Coalition Against Piracy (CAP) tahun 2025, kawasan Asia-Pasifik mengalami lebih dari 215 miliar kunjungan ke situs ilegal streaming dan unduhan film, dengan Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan tingkat akses tertinggi.
Kondisi tersebut mendorong pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan terhadap karya anak bangsa sekaligus meningkatkan keamanan ruang digital. Melalui kegiatan Divhumas Polri melaksanakan Pertemuan Production House (PH) bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber serta Penguatan Edukasi Etika Kepolisian dalam Industri Perfilman”, para pemangku kepentingan berupaya membangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia.
Sambutan Kadivhumas Polri yang disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga keamanan ruang digital sebagai ekosistem baru industri perfilman. Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang.
“Penanganan permasalahan industri perfilman tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Polri membuka ruang kolaborasi dengan insan perfilman untuk menghadirkan gambaran Polri yang profesional, humanis, dan edukatif. Melalui pertemuan bersama Production House, diharapkan terbangun kesamaan visi, komitmen bersama, serta langkah nyata yang berkelanjutan dalam melindungi karya anak bangsa.
“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan, solusi, dan kerja sama strategis untuk kemajuan industri perfilman Indonesia,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Sonny Hendra Sudaryana menyampaikan bahwa kepercayaan atau trust menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan penguatan ekonomi digital nasional. Untuk memperkuat ekosistem digital, pemerintah memperkenalkan kerangka strategi 6C yang mencakup Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan infrastruktur digital nasional harus diiringi dengan peningkatan talenta dan literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, dukungan investasi, pembiayaan, serta percepatan akselerasi ekosistem digital juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi digital nasional.
Sonny menilai pembajakan konten digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri, tetapi juga melemahkan semangat berkarya dan menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional secara berkelanjutan. Karena itu, platform digital diharapkan memiliki mekanisme pemblokiran yang efektif guna mencegah penyebaran konten ilegal sekaligus membangun kepercayaan publik sebagai platform distribusi konten yang sehat dan berkualitas.
Sementara itu, perwakilan Dittipidsiber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram menekankan pentingnya penguatan keamanan siber pada production house maupun platform distribusi film untuk mencegah kebocoran konten dan penyebaran film secara ilegal sebelum maupun sesudah distribusi resmi.
Ia menjelaskan bahwa pengamanan sistem digital pada industri perfilman perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem penyimpanan data, kontrol akses distribusi, hingga perlindungan terhadap server dan platform digital. Menurutnya, penanganan digital piracy tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran situs ilegal semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat.
“Edukasi kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan konten digital secara legal serta dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif nasional,” jelasnya.
Jeffrey juga menyampaikan bahwa regulasi terkait moderasi konten digital mengacu pada Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, PP Nomor 43 Tahun 2023, serta Kepmen Nomor 522 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penanganan konten ilegal oleh platform digital.
Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri perfilman, platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang aman, sehat, dan berdaya saing di era digital.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat seluruh peralatan personel Kepolisian. Hal itu dilakukan guna semakin memaksimalkan memberi rasa aman bagi masyarakat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis (rakernis) Staf Logistik (Slog) Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026).
"Dimana salah satunya tadi, bagaimana anggota-anggota kita saya minta untuk ke depan dibekali dengan peralatan yang betul-betul bisa memberikan keamanan bagi masyarakat," kata Kapolri.
Kapolri menyebut, dalam kegiatan ini juga diresmikan Slog Lab. Dalam hal ini, kata Kapolri, laboratorium tersebut digunakan untuk mengecek dan memastikan kualitas dari seragam yang diberikan kepada personel betul-betul memenuhi spesifikasi yang menjadi persyaratan Polri.
"Kita tadi juga melihat dan diperagakan langsung bagaimana kita juga menyiapkan pakaian khususnya untuk personel-personel yang memiliki tugas dalam menghadapi potensi kerusuhan," ujar Kapolri.
Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan, seragam personel ke depannya juga disiapkan untuk menghadapi potensi serangan yang terjadi di wilayah rentan konflik. Pakaian tersebut nantinya dirancang bisa untuk menangkal serangan anak panah.
"Tadi salah satunya, bagaimana agar pada saat ada serangan, salah satunya di wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik, yang sering menggunakan alat panah, tadi diperagakan. Dan Alhamdulillah dengan peralatan yang baru anggota kita bisa terhindar dari potensi apabila ada serangan panah," ucap Kapolri.
Kemudian, Kapolri juga mengungkapkan, ke depannya personel juga bakal dibekali dengan berbagai macam alat pengamanan diri untuk menghadapi segala macam potensi tantangan di lapangan. "Apakah itu mulai dari lemparan molotov, kemudian juga tembakan, dan juga tentunya segala macam yang membahayakan anggota," tutur Kapolri.
Terkait semua ini, Sigit menegaskan bahwa, hal itu dimaksudkan agar seluruh personel kepolisian bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dan optimal. Khususnya dalam rangka memberikan rasa aman masyarakat hingga menghadapi segala macam risiko yang dihadapi.
Di sisi lain, dalam kesempatan ini, Kapolri juga membagikan beberapa alat operasional yang sangat dibutuhkan bagi anggota. Di antaranya adalah, 430 unit kendaraan, mulai dari motor, kemudian mobil patroli dengan tenaga listrik, hingga ambulans.
"Dan juga peralatan-peralatan patroli di wilayah-wilayah konflik seperti di Papua, Papua Tengah, Dogiyai. Dan juga ambulans yang tentunya sangat dibutuhkan khususnya di situasi-situasi darurat. Juga ada beberapa kendaraan yang bisa digunakan pada saat melayani masyarakat yang terdampak banjir," kata Kapolri.
Kapolri berharap, ini semua menjadi bagian untuk mengoptimalkan serta memberikan dukungan terhadap seluruh anggota yang melaksanakan tugas di fungsi operasional serta memberikan pelayanan dan pengamanan masyarakat.
"Sehingga kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman, dalam melaksanakan tugas kita mulai dari menjaga stabilitas Kamtibmas sampai dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penegakan hukum. Khususnya bagaimana kita sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga keamanan, menjaga keteraturan sosial, betul-betul bisa maksimal," papar Kapolri.
Sementara itu, Kapolri menyebut, Korps Bhayangkara juga menyusun MEPE (Minimal Essential Police Equipment) atau peralatan standar minimal yang wajib dimiliki Polri.
"Dan tentunya ini semua bagian dari upaya kita agar kita selalu siap dengan seluruh dukungan peralatan yang ada, disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sehingga kemudian pada saat Polri tampil dan turun, betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin. Dan harapan kita, semua yang dipersiapkan ini tentunya bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh institusi Polri," tutup Kapolri.
SURABAYA – Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap dugaan tindak pidana manipulasi data dan penyalahgunaan data pribadi dengan modus registrasi SIM card menggunakan identitas milik orang lain untuk layanan kode OTP berbagai aplikasi digital.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik mengamankan tiga tersangka berinisial DBS, IGVS dan MA yang ditangkap di dua wilayah berbeda, yakni Bali dan Kalimantan Selatan.
Tersangka DBS dan IGVS diamankan di Denpasar, Bali, sedangkan tersangka MA diamankan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan perkembangan teknologi digital saat ini menjadikan data sebagai aset yang sangat bernilai, namun di sisi lain juga memunculkan ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks.
“Di era transformasi digital saat ini, data telah menjadi aset strategis yang sangat bernilai,” ujar Kombes Abast saat konferensi pers di Gedung Ditressiber Polda Jatim, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi hingga keamanan.
“Kejahatan manipulasi maupun penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara psikologis maupun material,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari perlindungan hak masyarakat atas rasa aman dan privasi di ruang digital.
“Hal ini selaras dengan transformasi Polri Presisi yang menekankan pendekatan prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang terus berkembang,” tambah Kombes Abast.
Sementara itu, Direktur Reserse Siber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Ariyanto menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari temuan aktivitas mencurigakan pada sebuah website yang diduga menyediakan layanan kode OTP secara ilegal.
“Setelah dilakukan penyelidikan dan pendalaman, penyidik berhasil mengungkap jaringan tersebut,” kata Kombes Bimo.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka DBS diduga berperan sebagai pengelola website dan sistem yang digunakan untuk menyediakan layanan kode OTP menggunakan SIM card yang telah diregistrasi dengan data milik pihak lain.
Tersangka IGVS diduga berperan sebagai admin dan customer service yang melayani transaksi pembelian OTP serta mengelola operasional website.
Sedangkan tersangka MA diduga melakukan registrasi SIM card menggunakan data NIK dan KK milik orang lain yang diperoleh secara tidak sah.
Data tersebut kemudian digunakan untuk meregistrasi ribuan SIM card yang selanjutnya dipakai dalam layanan OTP berbagai aplikasi digital.
Penyidik saat ini masih melakukan pengembangan terkait sumber perolehan data pribadi yang digunakan dalam praktik tersebut.
“Berdasarkan analisa awal, data yang digunakan tidak hanya berasal dari Jawa Timur tetapi juga dari sejumlah wilayah lain di Indonesia,” jelas Kombes Bimo.
Ia menambahkan, sejak September 2025 para tersangka diduga telah menjalankan layanan OTP untuk berbagai aplikasi digital dan media sosial melalui website yang mereka kelola.
Layanan tersebut diduga berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan siber seperti phishing, scamming maupun penyalahgunaan akun digital lainnya.
“Modus ini diduga dapat menjadi salah satu sarana pendukung dalam tindak kejahatan siber karena pelaku hanya membeli akses OTP tanpa harus menguasai fisik SIM card,” terang Kombes Bimo.
Selain itu, penyidik juga masih mendalami proses registrasi SIM card yang menggunakan identitas milik pihak lain.
Dari hasil pengungkapan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 33 modem pool, 11 laptop, delapan box berisi SIM card, tiga monitor, dua unit PC, dua Mac Mini, tujuh handphone serta 25.400 SIM card yang telah diregistrasi menggunakan data milik orang lain.
Selain itu turut diamankan rekening bank, akun dompet digital dan sejumlah perangkat elektronik lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, nilai transaksi dari aktivitas ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar sejak beroperasi pada September 2025.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp12 miliar. (*)
Riau - Kegiatan yang menjadi salah satu event lari terbesar di Sumatera itu resmi diperkenalkan kepada publik melalui kegiatan launching dan jumpa pers yang digelar di area Car Free Day Pekanbaru, Minggu (10/5/2026).
Mengusung tagline “Run With Purpose, Move Forward With Riau”, event tersebut tidak hanya menghadirkan olahraga lari semata, tetapi juga membawa pesan sosial, kampanye lingkungan, hingga ajakan membangun kepedulian bersama terhadap masa depan Provinsi Riau.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa Riau Bhayangkara Run bukan sekadar agenda olahraga tahunan, melainkan momentum membangun human solidarity dan environmental ethics di tengah masyarakat.
Menurut Irjen Herry, masyarakat perlu memperkuat kesadaran kolektif menghadapi potensi musim kemarau panjang pada tahun 2026.
Berdasarkan informasi BMKG, periode Juni hingga Agustus diperkirakan memasuki fase kemarau dan fenomena “Super El Nino” yang berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.
“Oleh karena itu, dalam menyongsong Hari Bhayangkara ke-80, Polri mengajak seluruh masyarakat menyiapkan kesadaran ekologis. Kita harus bersama-sama menjaga alam, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutannya bagi anak cucu kita di masa depan,” kata Irjen Herry.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat mitigasi bencana melalui keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
“Saya tegaskan bahwa bumi ini hanya satu dan kita wajib menjaganya demi keberlanjutan bersama,” ujarnya.
Irjen Herry menilai olahraga dapat menjadi medium efektif untuk menyatukan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan penting terkait lingkungan, kesehatan, dan masa depan generasi muda.
“Melalui Riau Bhayangkara Run, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang berlari, tetapi tentang bagaimana kita bergerak bersama menjaga Riau,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026 Kombes Daniel Widya Mucharam mengatakan, event tersebut lahir dari semangat membangun kedekatan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan yang sehat, positif, dan berdampak.
Menurut Daniel, Provinsi Riau memiliki sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari karhutla, ancaman penyalahgunaan narkoba, hingga pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan satwa khas daerah seperti gajah Sumatera.
“Karena itu melalui Riau Bhayangkara Run 2026, kami ingin menghadirkan sebuah kegiatan yang bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki nilai sosial,” ujarnya.
Riau Bhayangkara Run 2026 akan menghadirkan tiga kategori utama yakni Half Marathon 21K nasional dan internasional, 10K, serta 5K. Start dan finish akan dipusatkan di Mapolda Riau.
Pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui website resmi riaubhayangkararun.com. Sementara pengambilan race pack dijadwalkan pada 17–18 Juli 2026 di Gelanggang Remaja Pekanbaru.
Wakil Ketua Pelaksana Kombes Pol Boy Jeckson Situmorang mengatakan, pihak panitia melakukan sejumlah penyempurnaan teknis dibanding tahun sebelumnya.
Mulai dari pengaturan parkir yang lebih luas, pengaturan arus peserta, penambahan pos medis, ambulans siaga di sejumlah titik, water station, hingga simulasi crowd flow untuk memastikan kenyamanan seluruh peserta.
“Tahun ini fokus utama kami adalah aman, nyaman, tertib, dan profesional. Keselamatan peserta menjadi prioritas utama,” kata Boy.
Selain itu, event tersebut juga telah mengantongi sertifikasi World Athletics sehingga memenuhi standar internasional dalam pelaksanaannya.
Race Director Bhakti dari WG menjelaskan peserta nantinya akan mendapatkan jersey premium, timing chip, BIB sesuai kategori, medali finisher, serta merchandise sponsor.
Tahun lalu, Riau Bhayangkara Run sukses menyedot antusiasme 13 ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi salah satu event lari paling ramai di Sumatera.
Kesuksesan tersebut menjadi modal besar bagi Polda Riau untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih besar, lebih tertata, dan lebih profesional pada tahun 2026.
JAKARTA — Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026 di Hotel Oakwood Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pada 11 hingga 12 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Reaktualisasi Tribrata dan Catur Prasetya untuk Penguatan Polri Presisi dalam Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”.
Rakernis dihadiri langsung Kepala Pusat Sejarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni, pejabat utama Pusjarah Polri, serta peserta dari perwakilan lintas satuan kerja tingkat Mabes Polri dan kewilayahan yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.
Dalam sambutannya, Kapusjarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Pusjarah Polri memiliki peran strategis dalam menjaga, melestarikan, dan menginternalisasikan nilai-nilai kesejarahan di lingkungan kepolisian.
Menurutnya, Pusjarah Polri tidak hanya bertugas melakukan penelitian, dokumentasi, pencatatan, dan pengkajian sejarah Polri, tetapi juga menjaga sistem nilai yang menjadi identitas institusi kepolisian.
“Profesionalisme tugas Polri tidak dapat diwujudkan secara serta-merta, melainkan melalui upaya nyata yang terimplementasi melalui program dan kebijakan. Nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya menjadi pedoman hidup dan pedoman kerja anggota Polri,” ujar Brigjen Pol Abas Basuni S.I.K., M.H., Senin (11/05).
Ia juga menekankan bahwa semangat Polri Presisi harus dipahami dalam konteks kesejarahan, mulai dari pendekatan prediktif, responsibilitas, hingga transparansi berkeadilan.
Menurutnya, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi menjadi tanggung jawab masa kini untuk menjaga identitas bangsa dan memperkuat integritas anggota Polri di tengah perkembangan zaman.
“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah menjadi sarana pengikat dan pengingat insan Bhayangkara dalam menjaga identitas bangsa serta memberikan pelayanan yang berintegritas kepada masyarakat,” lanjutnya.
Dalam Rakernis tersebut, peserta mendapatkan penguatan materi dari sejumlah narasumber sebagai berikut.
Irwasum Polri yang diwakili Brigjen Pol Eddy Hermanto memberikan materi mengenai penguatan integritas dan profesionalisme menuju Polri Presisi.
As SDM Kapolri yang diwakili Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto membahas penguatan integritas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam mendukung Polri Presisi.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan materi terkait strategi menghadapi perkembangan teknologi informasi dan pentingnya komunikasi publik di era digital.
Kadiv Humas menekankan implementasi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang fungsi kehumasan. Menurutnya, setiap personel Polri, termasuk Pusjarah Polri, memiliki peran dalam menyampaikan informasi secara profesional, terbuka, dan mudah dipahami agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh terkait kinerja kepolisian.
Ia juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital, termasuk ancaman misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Karena itu, diperlukan penguatan manajemen media dan kehadiran Polri di ruang digital melalui informasi yang faktual, akurat, dan dapat dipercaya.
“Reputasi Polri terbentuk dari akumulasi kinerja, sikap, dan interaksi personel dengan masyarakat yang dilakukan secara konsisten,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Rakernis juga menghadirkan Komisioner Kompolnas RI Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasari yang membahas perspektif Kompolnas terhadap kinerja, integritas, dan profesionalisme anggota Polri.
Dalam paparannya, Kompolnas mengapresiasi langkah Pusjarah Polri dalam memperkuat internalisasi nilai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat kepada seluruh personel Polri.
Selain itu, Kadiv Propam Polri yang diwakili AKBP Dr. H. Heru Waluyo turut menyampaikan materi terkait fungsi pengawasan terhadap personel Polri dalam rangka mendukung penguatan integritas dan profesionalisme menuju Polri Presisi.
Menurutnya, Tribrata merupakan pedoman hidup, sedangkan Catur Prasetya menjadi pedoman kerja seluruh anggota Polri. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai tersebut dinilai penting guna meminimalisir pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana di lingkungan kepolisian.
Melalui Rakernis ini, Pusjarah Polri berharap nilai-nilai dasar kepolisian dapat terus terpelihara dan terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas anggota Polri, sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat di tengah dinamika perkembangan global dan tantangan era modernisasi.
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpeg)
