Padang — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si memberikan motivasi dan apresiasi kepada anggota Polri di wilayah Polda Sumatera Barat yang terdampak bencana alam, saat menyerahkan bantuan kemanusiaan di Polsek Koto Tengah, Kota Padang, Kamis (18/12/2025).

Kapolri menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa para personel, sekaligus menyampaikan penghargaan atas dedikasi anggota Polri yang tetap menjalankan tugas dengan baik meskipun tengah menghadapi kondisi sulit akibat bencana.

“Saya mendapat laporan bahwa banyak rumah rekan-rekan yang terdampak. Namun, di tengah musibah tersebut, rekan-rekan tetap melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah bentuk loyalitas dan pengabdian yang luar biasa,” ujar Kapolri.

Sebanyak 170 personel Polri tercatat terdampak bencana di wilayah Polda Sumbar. Untuk itu, Kapolri menyerahkan 170 paket bantuan yang berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari sebagai bentuk dukungan nyata dari pimpinan Polri.

Kapolri juga memberikan semangat kepada seluruh personel agar tetap kuat dan optimistis, serta menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan soliditas di tengah ujian.

“Tetap semangat, terus berikan pengabdian terbaik. Tunjukkan bahwa Polri selalu dekat dengan masyarakat dan bekerja dengan tulus,” tegas Kapolri.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa di tengah situasi bencana, Polri tidak hanya hadir untuk masyarakat, tetapi juga memastikan anggotanya mendapatkan perhatian, dukungan, dan penguatan moril dari pimpinan.

 Aceh Tamiang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyalurkan total 627 unit tandon air bersih sebagai bagian dari upaya penanganan bencana alam di wilayah Sumatera, termasuk bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Bantuan ini menjadi langkah konkret Polri dalam memastikan ketersediaan air bersih pascabencana, sekaligus mendukung pemulihan kehidupan masyarakat.

Di Aceh Tamiang, tandon air dipasang di Gang Sayur, Dusun Subur, Desa Durian, Kecamatan Rantau, untuk menampung air bersih dari sumur bor yang dibangun oleh Brimob. Fasilitas ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar warga yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses air bersih akibat banjir.

Komandan Pasukan (Danpas) Brimob I, Brigjen Pol. Anang Sumpena, S.H., menegaskan bahwa penyediaan tandon air merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membantu masyarakat pascabencana. “Setelah banjir, kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama masyarakat. Dengan adanya tandon air ini, kami berharap distribusi air bersih dapat lebih merata dan dimanfaatkan oleh warga dalam jangka panjang,” ujarnya saat meninjau langsung kegiatan di lapangan.

Secara keseluruhan, dari total 627 unit tandon air yang disalurkan Polri di Sumatera, sebanyak 140 unit didistribusikan ke Sumatera Utara, 100 unit ke Sumatera Barat, dan 387 unit ke Provinsi Aceh. Di Aceh, bantuan tersebut disalurkan melalui Polda Aceh dan jajaran Polres, termasuk Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Pemasangan tandon air di Aceh Tamiang dilakukan secara gotong royong oleh personel Brimob bersama masyarakat setempat. Sinergi ini tidak hanya mempercepat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperkuat kehadiran Polri sebagai mitra masyarakat dalam situasi bencana.

Salah seorang warga Desa Durian menyampaikan apresiasinya atas bantuan tersebut. “Sejak banjir, kami kesulitan mendapatkan air bersih. Kehadiran tandon air dari Brimob sangat membantu kebutuhan kami sehari-hari,” tuturnya.

Melalui penyaluran ratusan tandon air bersih ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan, demi memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.

 Padang — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menunjukkan kepedulian dan empati kepada anggota Polri yang terdampak bencana alam di wilayah Polda Sumatera Barat dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan, Kamis (18/12/2025).

Pemberian bantuan dilaksanakan secara simbolis di Polsek Koto Tengah, Jalan Adi Negoro, Lubuk Buaya, Kota Padang, sekitar pukul 13.00 WIB, sebagai bentuk perhatian langsung pimpinan Polri terhadap kondisi personel yang terdampak musibah.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 170 personel Polri terdampak bencana alam di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari 61 personel Polda Sumbar, 106 personel Polresta Padang, dan 3 personel Polsek Koto Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri menyerahkan 170 paket bantuan kepada personel terdampak. Setiap paket berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan harian, antara lain beras, mie instan, gula, minyak goreng, sarden, susu, biskuit, sosis, pakaian dalam, sarung, handuk, selimut, perlengkapan mandi, serta obat-obatan ringan.

Kapolri menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dan institusi Polri bagi anggotanya yang tengah mengalami musibah. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban personel dan keluarganya, sekaligus menjadi penguat moril di tengah situasi sulit.

“Polri tidak akan pernah meninggalkan anggotanya. Di saat rekan-rekan mengalami musibah, institusi hadir untuk memberikan dukungan dan memastikan anggota tetap mendapat perhatian,” ujar Kapolri.

 Jakarta — Kamis, 18 Desember 2025

SPPG Polri Pejaten sebelumnya telah mendapat sorotan internasional melalui kunjungan Rockefeller Foundation pada 9 Oktober 2025, yang dipimpin Elizabeth Yee (Executive Vice President Rockefeller Foundation). Dalam kunjungan tersebut, Rockefeller Foundation mengapresiasi inovasi Polri dalam membangun sistem penyediaan pangan bergizi yang efisien, aman, dan memberdayakan masyarakat, serta menilai SPPG Polri sebagai model percontohan tata kelola pangan berkelanjutan. Sorotan ini menjadi latar belakang meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap model MBG Polri.

Komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus diwujudkan secara konkret melalui keterlibatan aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, Polri menghadirkan dapur MBG percontohan nasional dengan kekhasan tersendiri, yakni jaminan kualitas dan keamanan pangan yang didukung langsung oleh Dokkes Polri sebelum makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Sorotan internasional tersebut kembali menguat saat Delegasi Kedutaan Besar Prancis dan Tim Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan diplomatik ke SPPG Polri Pejaten, Kamis (18/12). Kunjungan ini menjadi bentuk pengakuan atas peran Polri dalam memastikan program MBG berjalan cepat, masif, aman, higienis, dan berstandar tinggi.

Director General for Global Affairs Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Mrs. Salina Grenet-Catalano, menyampaikan pernyataan lengkapnya terkait komitmen Prancis dan dukungan terhadap Program MBG Indonesia sebagai berikut:

“Di tingkat internasional, Prancis sangat berkomitmen terhadap ketahanan pangan dan gizi. Kami memimpin Koalisi Makanan Sekolah Dunia dan kami sangat senang karena Indonesia baru-baru ini bergabung dalam koalisi tersebut. Di Prancis, kami memiliki program makanan sekolah yang sangat kuat dan bersejarah, sehingga setiap anak dapat mengakses makanan sekolah yang sangat baik dan bergizi. Makanan sekolah di Prancis memang tidak sepenuhnya gratis, namun disubsidi bagi keluarga yang tidak memiliki sumber daya.

Ketika kami mengetahui bahwa Presiden Prabowo meluncurkan program ini, kami sangat senang karena kami memandangnya sebagai sesuatu yang sangat penting bagi pengembangan ekonomi, masyarakat, dan negara, yaitu menyediakan makanan yang baik dan bergizi setiap hari bagi anak-anak. Hal ini sangat penting bagi perkembangan otak dan kapasitas intelektual mereka. Oleh karena itu, kami mendukung program ini sejak awal dan siap untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang ini.

Program makanan sekolah juga sangat penting untuk dikaitkan dengan produsen lokal dan sektor pertanian. Program ini harus berbasis pada pengembangan pertanian lokal dan produsen lokal agar makanan yang dihasilkan berkualitas baik, segar, dan sekaligus membantu pengembangan ekonomi lokal. Sangat penting untuk memiliki rantai pasok yang pendek, produk lokal, serta tetap menghormati tradisi dan kebiasaan makan masyarakat.

Kami melihat pemanfaatan rumah kaca di sekitar dapur ini sebagai praktik yang sangat baik, karena anak-anak perlu mengonsumsi sayur dan buah setiap hari untuk asupan vitamin. Kami tidak datang untuk memberi pelajaran kepada siapa pun, tetapi kami siap membantu Indonesia menerapkan program ini sebaik mungkin. Target Indonesia sangat ambisius, negara ini luas, penduduknya besar, dan tantangannya tidak kecil. Kami bahkan tidak yakin ada program makanan sekolah yang seambisius ini di dunia. Karena itu, kami sangat senang dapat mendukung agar implementasinya berjalan semulus mungkin, karena tata kelola program sebesar ini sangatlah penting,” ujar Mrs. Salina Grenet-Catalano.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi meninjau langsung operasional dapur SPPG Polri, termasuk pemeriksaan keamanan pangan (food safety check) yang dilakukan oleh Dokkes Polri sebelum makanan didistribusikan. Sistem ini memastikan setiap menu MBG memenuhi standar kesehatan, gizi, dan keamanan pangan yang ketat.

Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa Polri mengoptimalkan kekuatan organisasinya untuk mempercepat pemerataan pelayanan MBG di seluruh Indonesia.

“Polri memanfaatkan keberadaan 508 Polres yang tersebar di seluruh Indonesia untuk percepatan pembangunan SPPG. Kami mendorong setiap Polres bersama masyarakat minimal membangun satu SPPG agar pelayanan Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara cepat dan merata,” tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Ia menjelaskan bahwa Mabes Polri telah membentuk Gugus Tugas MBG secara berjenjang di tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres guna memastikan seluruh dapur SPPG dikelola sesuai standar pemerintah, dilengkapi SOP ketat, pemeriksaan keamanan pangan sebelum distribusi, serta sistem quality control dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain menjamin kualitas dan keamanan pangan, Polri juga mengintegrasikan aspek budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan MBG melalui pengembangan menu Nusantara di setiap dapur SPPG.

Melalui peran aktif dalam Program MBG, Polri menegaskan bahwa pengabdian Bhayangkara tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengawal kualitas generasi masa depan bangsa, sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

 Tamiang – Rabu, 17 Desember 2025, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Karyoto, S.I.K., M.H., melaksanakan peninjauan Posko Bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan kelancaran pendistribusian bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

Setibanya di Aceh Tamiang, Kabaharkam Polri meninjau langsung kesiapan posko, ketersediaan logistik, serta mekanisme penyaluran bantuan agar dapat berjalan secara optimal, aman, dan tepat sasaran. Dalam kesempatan tersebut, Kabaharkam Polri menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam penanganan bencana.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Polri hadir untuk menjamin distribusi logistik berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran,” ujar Komjen Pol. Karyoto.

Selain itu, Kabaharkam Polri juga meninjau kesiapan personel K-9 Polri yang dikerahkan untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban yang diduga masih tertimbun longsor. Pengecekan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap upaya pencarian korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan.

“Personel dan unit K-9 kami siagakan untuk mendukung proses evakuasi secara maksimal. Kami berharap seluruh upaya ini dapat segera membuahkan hasil dan para korban dapat ditemukan,” tambahnya.

Kehadiran Kabaharkam Polri di lokasi bencana merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung upaya penanggulangan bencana alam, sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan secara maksimal kepada masyarakat yang terdampak, serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga selama proses penanganan bencana berlangsung.

 SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur terus menunjukkan komitmen kuat dan konsisten dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. 

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba sekaligus penyampaian capaian pengungkapan kasus narkotika sepanjang Tahun Anggaran 2025, pada Kamis (18/12/2025). 

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, dalam pemusnahan barang bukti Narkoba ini hasil pengungkapan 24 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 40 orang. 

"Barang bukti yang dimusnahkan ini berupa narkotika jenis sabu dengan berat total 9.335,43 gram serta ekstasi 3 butir," kata Kombes Pol J. Abast. 

Kabid Humas Polda Jatim menerangkan, dari 23 perkara yang diungkap Ditresnarkoba Polda Jatim, Polisi berhasil mengamankan 38 tersangka dengan barang bukti sabu seberat 1.476,91 gram dan ekstasi sebanyak 3 butir.

Sementara itu Polresta Sidoarjo mengungkap satu perkara dengan 2 tersangka dengan barang bukti sabu seberat 7.858,52 gram.

Dikesempatan yang sama, Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Kombes Pol Robert Da Costa, menyampaikan dalam paparannya bahwa pengungkapan kasus narkoba di Jawa Timur selama tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan. 

"Selama periode Januari hingga Desember 2025, Polda Jatim berhasil mengungkap sebanyak 5.924 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 7.617 orang," ujar Kombes Pol Robert. 

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan sepanjang tahun 2025 meliputi 292.488 gram sabu; 103.782 gram dan 960 batang tanaman ganja; 60.989 butir ekstasi; 4,70 gram kokain; dan 8.610.473 butir obat-obatan keras. 

"Dibanding tahun 2024, pengungkapan kasus narkoba pada 2025 meningkat 6,49 persen, sementara jumlah tersangka meningkat 9,14 persen," ujar Kombes Pol Robert. 

Ia juga menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba telah dilakukan beberapa kali sepanjang tahun 2025. 

Pada Juni 2025, Polda Jatim memusnahkan 49 kg sabu dan 2.860 butir ekstasi, serta 5.688.600 butir obat keras. 

Selain itu, pemusnahan bersama Bareskrim Polri juga dilakukan terhadap 85,3 kg sabu. 

“Pada hari ini, kita kembali melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 24 kasus dengan 40 tersangka, di mana 22 kasus di antaranya merupakan perkara yang telah dilakukan restorative justice,” terang Kombes Pol Robert. 

Dari total pengungkapan tersebut, Polda Jatim diperkirakan telah berhasil menyelamatkan sekitar 4,8 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. 

“Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait untuk terus menggalakkan pencegahan dan pemberantasan narkoba demi mewujudkan Jawa Timur yang lebih maju dan mendukung Indonesia Emas,” ucap Kombes Pol Robert. 

Pada kesempatan tersebut, Kombes Pol Robert Da Costa juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari BNNP Jawa Timur, Bea Cukai, Angkasa Pura, Pelindo, kejaksaan, pengadilan, hingga seluruh stakeholder dan personel Ditresnarkoba Polda Jatim yang terus bekerja tanpa lelah dalam memberantas peredaran narkoba di Jawa Timur. (*)

 MAGETAN – Polres Magetan Polda Jawa Timur bersama Pemerintah kabupaten setempat menggelar kegiatan Advokasi Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) di Gedung Pesat Gatra Polres Magetan, Rabu (17/12).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan. 

Wakapolres Magetan Kompol Dodik Wibowo menegaskan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) perlu diantisipasi sejak dini.

Menurutnya TPPO kerap melibatkan unsur kekerasan, ancaman, hingga penipuan dengan modus pemberian pekerjaan, termasuk tawaran bekerja ke luar negeri sebagai TKW. 

Hal itu terungkap saat Sat Reskrim Polres Magetan Polda Jatim berhasil menangani kasus TPPO di wilayah Kabupaten Magetan.

Kompol Dodik menekankan untuk penanganan kasus TPPO itu sinergi lintas sektor menjadi kunci utama pencegahan.

"Pembentukan dan penguatan Satgas TPPO ini bertujuan untuk mengurangi, mencegah, dan memberantas TPPO di Kabupaten Magetan melalui langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum," ujar Kompol Dodik.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya calon tenaga kerja wanita (TKW) yang akan bekerja ke luar negeri, agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih perusahaan penyalur tenaga kerja. 

“Pastikan PT penyalur tenaga kerja tersebut berlisensi resmi dan bukan ilegal, serta selalu waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan,” tegas Kompol Dodik.

Ia mengatakan pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan untuk melakukan pengecekan berkala terhadap PT penyalur tenaga kerja luar negeri yang beroperasi di wilayah Magetan.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Magetan Medi Santoni, dalam paparannya menjelaskan bahwa sanksi pidana TPPO telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.

Undang - undang tersebut secara spesifik mengatur tindak pidana perdagangan orang, mencakup proses peradilan, serta perlindungan terhadap korban dan saksi. 

Ia mengungkapkan bahwa kasus TPPO paling banyak terjadi pada pekerja TKW di luar negeri, dengan modus yang semakin kompleks.

"Modus operandi TPPO umumnya dilakukan secara tersamar, terputus, dan tersistem sangat rapi, sehingga sulit dideteksi oleh korban," ungkapnya.

Beberapa modus yang kerap ditawarkan pelaku antara lain persyaratan kerja yang dipermudah, gaji sangat tinggi, program beasiswa dan pelatihan gratis, fasilitas mewah, pendekatan kepada keluarga korban, penawaran melalui media sosial, hingga sistem pembayaran yang dapat dicicil.

Melalui kegiatan advokasi ini, diharapkan seluruh peserta, mulai dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, hingga perangkat desa dan masyarakat, memiliki pemahaman yang sama serta mampu menjadi agen pencegahan TPPO di lingkungan masing-masing. 

Polres Magetan Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan Kabupaten Magetan yang aman dan bebas dari praktik perdagangan orang. (*)