Langkah taktis ini diambil setelah dua titik api terpantau merembet tepat di bawah kawasan Jembatan Kaca, memaksa kepolisian mengambil tindakan darurat demi mencegah bencana lingkungan yang lebih besar.

Dengan alat  manual, sejumlah personel Polres Probolinggo Polda Jatim bertaruh waktu melokalisir dua titik api membara yang bergerak cepat mengancam ikon wisata Jembatan Kaca di Blok Seruni, Desa Ngadisari.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Lokasi kebakaran berada di bawah Jembatan Kaca, tepatnya di kawasan Blok Seruni, yang masuk dalam wilayah TNBTS.

Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar mengatakan, dari pantauan di lapangan terdapat dua titik api.

“Saat ini terdapat dua titik api yang terpantau dan arahnya menuju kawasan Jembatan Kaca di Desa Ngadisari,” ujar AKBP Rizki.

Menurut Kapolres Probolinggo, pihaknya bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api dan mengambil langkah cepat untuk mencegah kebakaran meluas.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan upaya pemadaman serta pencegahan agar api tidak semakin meluas," ungkap AKBP Rizki.

Ia mengimbau masyarakat dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, khususnya di kawasan yang memiliki potensi rawan Karhutla.

“Jika menemukan adanya titik api atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan cepat,” pungkas AKBP Rizki.

Hingga saat ini, penanganan Karhutla masih terus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan personel dan masyarakat serta upaya maksimal untuk mengendalikan penyebaran titik api. (*)

Di depan Gedung DPR/MPR RI, massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) telah menyampaikan aspirasi secara tertib. Perwakilan massa kemudian diterima untuk bertemu dengan pimpinan DPR RI. Usai pertemuan tersebut, massa secara bertahap meninggalkan lokasi dengan tertib.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengapresiasi seluruh pihak yang telah bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama kegiatan berlangsung.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Setelah perwakilan AMPB diterima oleh pimpinan DPR RI, massa secara bertahap meninggalkan lokasi dengan baik,” ujar Kombes Pol. Budi Hermanto.

Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu terus dijaga pelaksanaannya agar berlangsung secara damai, tertib, dan saling menghormati.

“Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi. Yang terpenting, setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang baik, tanpa provokasi, tanpa kekerasan, serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya,” katanya.

Sementara itu, di sekitar kawasan DPR RI, pengaturan arus lalu lintas dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan kondisi dan perkembangan di lapangan. Kepolisian juga tetap memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang berlangsung secara bersamaan.

Kombes Budi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun gesekan.

“Jakarta adalah ruang bersama. Mari kita jaga dengan kedewasaan, kepedulian, dan semangat persatuan, sehingga setiap warga dapat menyampaikan pendapat sekaligus menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.

Situasi kegiatan penyampaian aspirasi di Jakarta pada Kamis ini secara umum berlangsung kondusif, sejalan dengan pentingnya menjaga ruang demokrasi yang terbuka, tertib, dan menghormati kepentingan seluruh masyarakat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, terdapat ketentuan mengenai barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa dalam kegiatan penyampaian pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

“Polri hadir memberikan pelayanan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Itu merupakan hak dasar, hak konstitusi yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi ada aturan hukum, ada etika yang harus menjadi pertanggungjawaban kita bersama agar pelaksanaan penyampaian aspirasi di muka umum dapat berjalan aman, tertib, damai, dan bertanggung jawab,” ujar Budi Hermanto saat Konferensi Pers Polda Metro Jaya, Kamis (27/8).

Menurutnya, Polri juga mencermati munculnya sejumlah konten dan narasi di ruang digital yang berpotensi memicu keresahan, termasuk provokasi, disinformasi, malinformasi dan ujaran kebencian.

“Kami dari Polda Metro Jaya akan melakukan patroli media sosial dan akan men-stem kalau itu hoaks ataupun disinformasi dan malinformasi. Adapun terkait penemuan di lapangan, ini merupakan penyelidikan baik secara digital maupun konvensional yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya,” jelasnya.

Selain itu, kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap berbagai temuan di lapangan, baik melalui metode digital maupun konvensional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan fakta serta mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan penyampaian aspirasi dengan membawa barang-barang yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.

Budi menegaskan, Polri tidak membatasi kemerdekaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Kehadiran kepolisian justru ditujukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan aman dan nyaman serta tertib.

“Kepolisian tidak pernah membatasi ruang kemerdekaan penyampaian pendapat, melainkan memastikan aspirasi tersampaikan dengan baik dan seluruh masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pemantauan hingga pukul 10.38 WIB, situasi Jakarta masih dalam kondisi aman dan dapat dikendalikan. Aktivitas masyarakat, termasuk lalu lintas, pendidikan, kegiatan ibadah, dan perekonomian, tetap berjalan aman dan nyaman serta tertib.

Budi mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi Jakarta tetap aman dan kondusif serta tidak memberikan ruang bagi kelompok yang berupaya menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Aspirasi harus disampaikan melalui ruang keselamatan dan harus mendapat perlindungan. Potensi-potensi kekerasan harus dicegah sedikit mungkin. Demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, tetapi tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dipimpin Anggota Kompolnas selaku Ketua Tim Visitasi, Dr. Yusuf, S.Ag., S.H., M.H., bersama Dewan Juri Eksternal Kompolnas Awards 2026, serta jajaran Sekretariat Kompolnas.

Sejumlah program dan inovasi menjadi perhatian dalam visitasi, antara lain aplikasi pelayanan publik LIBAS yang memiliki sejumlah fitur seperti tombol darurat SOS, Polisi RW, Tim Elang, dan Patroli Perintis Presisi. Polrestabes Semarang juga menyediakan fasilitas pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti ramp kursi roda, toilet khusus, dan tactile paving.

Selain pelayanan publik, Polrestabes Semarang turut memperkuat dukungan terhadap aktivitas ekonomi melalui penempatan pospol subsektor di Kawasan Industri Candi serta patroli keamanan untuk mencegah premanisme, pungutan liar, dan gangguan kamtibmas di kawasan industri.

Dalam aspek lingkungan, Polrestabes Semarang menerapkan konsep green office, antara lain melalui pemanfaatan aplikasi ASTINA untuk mendukung paperless investigation, pengelolaan sampah, serta efisiensi penggunaan energi listrik.

Penguatan kemitraan juga dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari TNI dan Satpol PP, Bapas, Dinsos, Mall Pelayanan Publik Kota Semarang, KPU, Pengadilan Agama, UNNES, Bulog, Dinas Pertanian, PT Pos Indonesia hingga pelaku usaha. Kemitraan tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan masyarakat, penanganan perkara anak, ketahanan pangan, serta pemeliharaan keamanan.

Sementara di Polres Semarang, Tim Visitasi diterima Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo, S.I.K., M.Si., bersama unsur Forkopimda, stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pegiat seni budaya.

Dalam visitasi tersebut, salah satu yang menjadi perhatian adalah nominasi kategori perseorangan kelompok Prosperity atas nama Briptu Adi Qori Kurniawan. Personel Polri tersebut aktif mengembangkan seni dan budaya melalui Sanggar Sarasvati Widiasmara Art di Kabupaten Semarang dan Wonosobo.

Kegiatan sanggar tidak hanya menjadi ruang belajar seni tari, drama, dan musik, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi generasi muda, pendampingan anak-anak termasuk penyandang disabilitas, serta upaya mencegah kenakalan remaja dan kriminalitas melalui kegiatan positif.

Ketua Tim Visitasi Kompolnas Awards 2026, Dr. Yusuf, mengatakan visitasi dilakukan untuk melihat secara langsung berbagai inovasi dan praktik baik yang dijalankan jajaran kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Visitasi ini kami lakukan untuk melihat secara langsung bagaimana program dan inovasi yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga bagaimana pelayanan, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat itu dilaksanakan di lapangan,” ujar Dr. Yusuf dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, berbagai inovasi yang ditemukan dalam visitasi menunjukkan bahwa pelayanan kepolisian dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

“Yang kami lihat di Semarang cukup beragam. Ada inovasi pelayanan publik, perhatian terhadap kelompok disabilitas, dukungan terhadap kawasan ekonomi, kepedulian terhadap lingkungan, penguatan kemitraan, hingga pemberdayaan masyarakat melalui seni dan budaya. Ini menjadi bagian yang penting dalam membangun kehadiran Polri yang semakin dekat dengan masyarakat,” katanya.

Dr. Yusuf berharap berbagai praktik baik yang ditemukan selama visitasi dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi satuan kerja lainnya.

“Kompolnas Awards bukan hanya tentang penghargaan, tetapi juga bagaimana praktik-praktik baik yang sudah dilakukan dapat terus dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tuturnya.

Pelaksanaan visitasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Kompolnas Awards 2026 untuk melihat secara langsung kinerja, inovasi, pelayanan, kemitraan, serta kontribusi satuan kerja dan personel Polri dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kesiapan tersebut merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Personel Dokkes disiapkan untuk memberikan pertolongan pertama serta layanan kesehatan kepada masyarakat maupun personel yang membutuhkan.

Selain menyiagakan personel medis, Polda Metro Jaya juga memastikan akses terhadap fasilitas kesehatan lanjutan apabila terdapat kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan pelayanan kesehatan selama kegiatan berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan kesiapan layanan kesehatan merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Polri hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, personel Dokkes kami siapkan untuk memberikan pertolongan apabila ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, kami juga memastikan akses terhadap fasilitas kesehatan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus dapat berlangsung secara tertib. Polri juga berupaya memastikan seluruh masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.

“Yang kami kedepankan adalah pelayanan. Kami ingin memastikan masyarakat yang hadir maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi tetap mendapatkan pelayanan dan merasa aman. Termasuk apabila ada yang membutuhkan pertolongan kesehatan, personel Dokkes siap memberikan bantuan,” katanya.

Polri mengajak seluruh masyarakat yang mengikuti maupun berada di sekitar kegiatan penyampaian aspirasi untuk bersama-sama menjaga ketertiban, memperhatikan kondisi kesehatan, serta saling menghormati agar seluruh aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Harapan kami seluruh kegiatan dapat berlangsung tertib dan damai. Polri akan terus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons dengan baik, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan,” tutupnya.

Koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Dansatgas SAR Korps Brimob Polri Kombes Pol Hasripuddin, Kamis (27/8/2026) pukul 10.20 WITA. Kegiatan berlangsung di Posko Brimob Polsek Reo dan Posko Pengungsi Korban Bencana Gempa Bumi di Jalan Barangkolong RT 03/04, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai.

Dalam koordinasi tersebut, Brimob bersama PT Pertamina membahas persiapan teknis pengeboran air bersih di sekitar lokasi posko. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan air bersih yang menjadi salah satu kebutuhan penting warga selama berada di pengungsian.

Kombes Pol Hasripuddin mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Karena itu, pihaknya terus membangun koordinasi dengan berbagai pihak agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.

“Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, salah satunya ketersediaan air bersih. Koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan agar kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi,” ujar Kombes Hasripuddin.

Rencana pengeboran tersebut diharapkan dapat menambah sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan warga di sekitar posko pengungsian. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketersediaan air bersih juga menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat selama masa pemulihan.

Sinergi Brimob dan Pertamina ini sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam penanganan dampak bencana. Korps Brimob Polri akan terus mendukung masyarakat terdampak melalui pengerahan personel, pelayanan kemanusiaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah pengungsian.

Melalui langkah tersebut, kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat tidak hanya berfokus pada penanganan kondisi darurat, tetapi juga ikut mendorong terpenuhinya kebutuhan warga menuju proses pemulihan pascabencana.

Hal itu disampaikan oleh Kapolres Kediri, AKBP Muh. Wahyudin Latif saat menghadiri doa bersama Ratusan anggota Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Kabupaten di Eks Terminal Simpang Lima Gumul (SLG) pada Rabu (26/8/2026). 

AKBP Latif juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat rasa nasionalisme, optimisme, dan persaudaraan sesama anak bangsa.

Kapolres Kediri menegaskan bahwa menjaga persatuan adalah fondasi mutlak demi keberlanjutan bangsa. 

Ia meminta publik tidak mudah terpengaruh oleh berbagai opini yang mencoba memecah belah kesatuan.

"Mari kita perkuat rasa nasionalisme dan persaudaraan demi kemajuan dan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa Indonesia," ujar AKBP Latif.

Ia menekankan, penguatan persatuan dinilai menjadi kunci utama agar energi bangsa tidak habis untuk berkonflik, melainkan fokus pada pembangunan dan kemajuan nasional. 

"Melalui sinergi yang kuat antara Polri dan warga, diharapkan kedewasaan berdemokrasi di Indonesia dapat terus tumbuh di atas fondasi persatuan yang kokoh," pungkasnya.

Seperti diketahui, sekitar 500 pengemudi ojek online (ojol) se-Kediri Raya menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara di kawasan di Eks Terminal Simpang Lima Gumul (SLG) pada Rabu (26/8/2026) sore.

Para pengemudi yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Kediri Raya tersebut datang dari berbagai aplikator, mulai Gojek, Grab, Maxim, Shopee hingga aplikator lainnya.

Acara inti yang diisi dengan doa lintas agama ini dilanjutkan dengan pernyataan sikap dan komitmen bersama. 

Suasana kebersamaan terasa kental berkat keterlibatan berbagai unsur, mulai dari anggota GARDA, pemerintah daerah dan kepolisian.

Selain doa bersama, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi pengemudi ojol menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah. 

Salah satu tuntutan yang disoroti adalah penerbitan Perpres Nomor 27 yang diharapkan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi pengemudi ojol.

Kapolres Kediri mengapresiasi kegiatan ini dan menilai pesan persatuan yang dibawa harus dijaga dengan baik. (*)