TERKINI
Lorem 1
Technology
Circle Gallery
‹
›
Shooting
Pilihan Pembaca
Racing
Postingan Populer
News
KOTA PROBOLINGGO – Gerak cepat Polres Probolinggo Kota Polda Jatim berhasil mengungkap misteri penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial VE (37) di sebuah kamar kos.
Dari hasil serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi serta pengumpulan barang bukti, Polisi akhirnya mengamankan seorang pria berinisial AS (28) selang 10 jam sejak kejadian dilaporkan ke Polres Probolinggo Kota.
Kapolres Probolinggo Kota AKBP Lucky Permana Putra didampingi Wakapolres Kompol Wiwin Rusli dan Kasat Reskrim AKP Didik Hariyono, serta Plt Kasi Humas Iptu Zainullah mengatakan, AS diamankan karena diduga kuat telah melakukan pembunuhan terhadap VE.
AKBP Lucky menjelaskan, peristiwa tragis itu diketahui pada Minggu (15/11/2026) pukul 07.00 WIB di kamar Rumah Kost Kanigaran Kota Probolinggo dan pertama kali dilaporkan meninggal oleh DAP (27) yang merupakan adik korban .
"Setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi, kami mengamankan saudara AS yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan," ujar AKBP Lucky.
Menurut AKBP Lucky, insiden bermula saat tersangka yang sedang mabuk memesan jasa korban melalui aplikasi MiChat. Setelah menyepakati tarif, keduanya bertemu di kamar kos.
Akibat pengaruh alkohol, tersangka berhubungan badan dalam durasi lama hingga membuat korban kesal dan melontarkan makian dalam bahasa Jawa, "wes elek, suwe metune" (sudah jelek, keluarnya lama).
"Motifnya ersangka sakit hati dan emosi mendengar makian tersebut. Tersangka menyiasati korban dengan meminta berganti posisi tengkurap. Saat korban tengkurap, pelaku memiting leher serta membekap mulut dan hidung korban hingga tewas," papar AKBP Lucky.
Selain mengamankan tersangka, Polisi juga menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, pakaian korban, sepeda listrik merah muda, ponsel, pakaian tersangka, dan masker hitam.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 458 ayat (1) dan/atau Pasal 468 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (*)
MALANG – Satresnarkoba Polres Malang Polda Jatim mengamankan Lima orang yang diduga terlibat peredaran narkotika dan obat keras berbahaya tanpa izin edar.
Dari serangkaian pengungkapan di empat lokasi di wilayah Kabupaten dan Kota Malang tersebut, Polisi menyita 16 paket sabu, 3 paket ganja, serta ribuan butir berbagai jenis.
Kasatresnarkoba Polres Malang AKP Agus Yulianto mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran obat keras tanpa izin edar di wilayah Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang hasilnya petugas mengamankan HR (24) dan barang bukti sejumlah pil tramadol di Desa Parangargo, Kecamatan Wagir pada Senin (9/11/2026).
“Dari hasil pengembangan, petugas menemukan dugaan keterlibatan pihak lain sehingga penyelidikan dilanjutkan ke sejumlah lokasi,”terang AKP Agus di Mapolres Malang, Selasa (17/11/2026).
Penyelidikan kemudian mengarah ke Kota Malang. Petugas mengamankan RH (24) dan FF (31) di depan sebuah minimarket di Jalan Slamet Supriadi, Kecamatan Sukun.
Pengembangan berlanjut ke sebuah rumah kos di kawasan Gadang, Kecamatan Sukun. Di lokasi tersebut, Polisi mengamankan AP (20) yang berada di dalam kamar kos milik RH. Petugas juga menemukan sejumlah obat-obatan serta perlengkapan yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.
Tak berheni disitu, petugas kembali bergerak ke Jalan S. Supriadi, Kecamatan Sukun. Di sana, Polisi mengamankan YDP (24) beserta sejumlah barang bukti di sebuah kios.
“Setelah mengamankan para terduga pelaku, anggota terus melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dan temuan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri asal-usul barang serta kemungkinan keterlibatan pihak lain,”tambah AKP Agus.
Dari penguasaan RH, Polisi menyita 16 paket sabu, 3 paket ganja, 759 butir pil LL, 474 butir alprazolam, dan 480 butir tramadol.
Sementara dari kamar kosnya, petugas menemukan tambahan 4.000 butir obat yang jenisnya masih dalam pendalaman, 100 butir alprazolam, serta 200 butir tramadol.
Polisi juga mengamankan 13 butir alprazolam dan 3 butir tramadol dari FF. Sementara itu, sebanyak 400 butir tramadol ditemukan pada YD. Berdasarkan keterangan dalam pemeriksaan awal, obat tersebut disebut sebagai milik RH.
Selain narkotika dan obat-obatan, petugas menyita sejumlah perlengkapan berupa timbangan digital, alat hisap sabu atau bong, pipet kaca, dua alat penakar sabu dari sedotan, plastik klip, serta telepon genggam.
AKP Agus menegaskan, penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri sumber barang dan kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat.
“Kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui sumber barang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pengungkapan ini tidak berhenti pada penangkapan, tetapi juga untuk memutus mata rantai peredarannya,” tegasnya.
Kelima orang beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Malang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (*)
JAKARTA – Bareskrim Polri mengembangkan penanganan perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengembangan tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa tindak pidana asal perkara tersebut sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar tersebut dilakukan melalui rangkaian pemindahan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM dipindahkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi sekitar 3.532 kiloliter (KL).
"Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Suhasto menambahkan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Selanjutnya, penyidikan dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang melalui laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 607 KUHP.
Dalam pengembangan perkara TPPU tersebut, Bareskrim Polri akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa salah satu modus operandi yang dilakukan pelaku adalah menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang melebihi dokumen resmi.
Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diubah menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tersebut seolah-olah merupakan distribusi resmi.
"Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November," ungkap Taufik.
Ia menegaskan, pengembangan perkara akan terus dilakukan bersama Bareskrim Polri guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM tersebut.
Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menurutnya, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi serta merampas hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
"Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal," ujar Chrisnawan.
Polri bersama BPH Migas berkomitmen memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Pengembangan perkara TPPU ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal sekaligus mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara.
Probolinggo - Jajaran Polsek Tongas Polres Probolinggo Kota terus mengawal program ketahanan pangan di wilayahnya. Kali ini, petugas turun langsung memantau perkembangan lahan jagung binaan di Desa Tanjungrejo yang ditargetkan panen menjelang akhir tahun.
Kegiatan peninjauan tersebut dilakukan di lahan milik warga bernama Sumo alias Faisol di Dusun Krajan, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Senin (16/11/2026) sekitar pukul 14.30 WIB. Di lokasi, Bhabinkamtibmas Desa Tanjungrejo Bripka M Ghana tampak mengecek kondisi tanaman bersama petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Karya Raharja.
Kapolsek Tongas Iptu Kumoro Seto mengatakan, kunjungan ke lahan binaan ini merupakan wujud komitmen Polri untuk hadir, berbuat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kalangan petani.
"Personel kami turun langsung ke lahan binaan untuk memberikan pendampingan kepada pemilik lahan, sekaligus sharing atau berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi petani di lapangan," ujar Kumoro dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Lahan jagung binaan seluas 600 meter persegi tersebut diketahui mulai memasuki masa tanam sejak 26 September 2026 lalu. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, tanaman jagung tumbuh optimal dan dijadwalkan siap panen pada 30 Desember 2026 mendatang.
"Alhamdulillah, dari hasil pengecekan dan pembaruan data di lapangan, perkembangan tanaman jagung sangat baik dan nihil kendala. Setelah ditanam akhir September lalu, rencananya lahan ini bakal dipanen pada 30 Desember nanti," jelas Kumoro.
Pendampingan berkala dari pihak kepolisian ini diharapkan dapat terus memotivasi Poktan Karya Raharja dalam menjaga produktivitas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif.
JAKARTA, 16 November 2026 — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian kawasan hutan.
Langkah tersebut menjadi fokus audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11).
Di tengah persoalan tumpang tindih penguasaan tanah, konflik agraria berkepanjangan, dan tantangan deforestasi, Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian harus dimulai dari kesamaan data, kejelasan status hukum, dan verifikasi faktual di lapangan.
“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat,” tegas Kepala BRAN.
3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria Perlu Verifikasi
Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber, BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan, termasuk indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.
Selain itu, terdapat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data.
Angka-angka tersebut masih memerlukan verifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan, dan kondisi masyarakat di lapangan.
“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru,” ujar Kepala BRAN.
TORA 3,11 Juta Hektare dan Perhutanan Sosial 8,4 Juta Hektare
Kepala BRAN turut menyoroti pentingnya menghubungkan capaian penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang dibahas dalam audiensi, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari alokasi 4,1 juta hektare.
Sementara itu, capaian perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare, yang menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.
Terdapat pula 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan penataan administrasi, penyelesaian konflik, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Kepala BRAN, capaian luas lahan harus diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
“Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik,” jelasnya.
Integrasi Data Menjadi Dasar Penetapan Prioritas
BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.
Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN mendorong penentuan lokasi prioritas berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, dan fungsi ekologis kawasan.
“Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan,” ungkap Kepala BRAN.
Menjaga Hutan Sekaligus Membuka Akses Kesejahteraan
Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan.
Melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait, penyelesaian dapat diarahkan melalui mekanisme penataan batas kawasan, TORA, perhutanan sosial, maupun bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
“Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tegas Kepala BRAN.
Fokus pada Hasil yang Terukur
Sebagai tindak lanjut audiensi, BRAN akan mendorong penguatan koordinasi teknis dalam sinkronisasi data, verifikasi lapangan, penyusunan peta prioritas, serta penentuan mekanisme penyelesaian konflik agraria.
Kepala BRAN menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan,” pungkas Kepala BRAN.
DEPOK – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan empat fasilitas strategis di lingkungan Korps Brimob Polri melalui penandatanganan prasasti di Mako Korbrimob Polri, Kesatrian Amji Attak, Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (16/11/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fasilitas, pelayanan kesehatan, sekaligus melestarikan sejarah dan nilai pengabdian Korps Brimob.
Empat fasilitas yang diresmikan meliputi rekonstruksi Gerbang Utama Korps Brimob, Rumah Sakit Bhayangkara Brimob “dr. Hadiman”, pembangunan Gedung Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Satuan Kesehatan (Satkes) Brimob Cikeas, serta pembangunan Monumen Perjuangan Brimob di Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Suyudi mengenang masa pengabdiannya di Korps Brimob sejak 1995. Ia menyaksikan langsung perubahan lingkungan Mako Korbrimob yang berkembang menjadi kawasan markas dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif. Perubahan tersebut turut mendapat apresiasi dari Kapolri.
“Tempat yang sangat istimewa. Dulu ini tidak seperti ini. Tapi ini sudah dirubah. Sangat indah, sangat hebat. Terima kasih Pak Dankor,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Depok, Senin (16/11/2026).
Salah satu pembaruan tersebut terlihat pada rekonstruksi Gerbang Utama Mako Korbrimob. Gerbang yang kini tampil lebih modern dan representatif itu juga dilengkapi berbagai elemen yang merefleksikan perjalanan sejarah Korps Brimob, mulai dari Monumen Pahlawan Nasional Komjen Pol. (Purn.) Dr. H. Moehammad Jasin hingga relief pembentukan Pasukan Polisi Istimewa yang menjadi bagian dari akar sejarah Korps Brimob.
Kawasan gerbang juga mengabadikan penganugerahan Nugraha Sakanti Jana Utama kepada Korps Brimob pada 14 November 1961 serta amanat Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dalam peringatan HUT ke-XX Korps Brimob pada 14 November 1965. Berbagai elemen tersebut menjadi pengingat atas perjalanan sejarah dan pengabdian Korps Brimob kepada bangsa dan negara.
Selain pembaruan markas, penguatan fasilitas kesehatan diwujudkan melalui rekonstruksi serta penamaan Rumah Sakit Bhayangkara Brimob “dr. Hadiman” dan pembangunan gedung fasilitas kesehatan tingkat pertama Satkes Brimob Cikeas. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus menunjang kondisi fisik dan kesiapan personel dalam menjalankan tugas.
Penamaan rumah sakit tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Irjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. dr. H. Hadiman, SpKO., S.H., M.B.A., M.Sc. Almarhum pernah mengemban tugas sebagai Komandan Batalyon di Korbrimob Polri serta menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Ia juga mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai guru besar, dosen, dan Rektor Universitas Bung Karno sebelum wafat pada 19 Mei 2026.
Sementara itu, pembangunan Monumen Perjuangan Brimob di Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ditujukan untuk mengenang pengorbanan enam personel Brimob asal Kalimantan Selatan yang gugur saat bertugas di wilayah Nanga Kantuk. Monumen yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut diharapkan menjadi pengingat sejarah perjuangan personel Brimob sekaligus sarana edukasi bagi generasi muda.
Peresmian empat fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan Korps Brimob yang tidak hanya berorientasi pada pembaruan infrastruktur, tetapi juga peningkatan pelayanan kesehatan dan pelestarian nilai-nilai sejarah. Penguatan tersebut diharapkan dapat menunjang kesiapan personel sekaligus menjaga jati diri Korps Brimob dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online dengan menyita aset senilai Rp28.010.228.458. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil perjudian online.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026. Pengungkapan bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online.
Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi online, mulai dari slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport. Aktivitas perjudian tersebut didukung berbagai metode pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.
Sindikat tersebut diduga mengoperasikan situs perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
"Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil perjudian online. Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut melalui database Trust Positive.
Meski telah diblokir, situs perjudian online tersebut diduga masih dapat diakses menggunakan VPN karena server berada di luar negeri dan pengelola terus melakukan perubahan entitas.
Suhasto menegaskan, penyidik masih terus mendalami kepemilikan dan penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan serta menikmati hasil perjudian online.
Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain.
"Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan," jelas Alfret.
Ia menambahkan, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami keterlibatan mereka, khususnya terkait penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Suhasto menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas perjudian online, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.
"Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan," tegasnya.
Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang.
Langganan:
Postingan (Atom)
