Aksi nyata ini menjadi bukti konkret komitmen Polri yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat.

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, paket bantuan disalurkan kepada 125 nelayan, 35 tukang becak, serta 45 warga panti asuhan. 

Tidak hanya itu, sebanyak 150 warga juga memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis, ditambah pemberian santunan khusus kepada sejumlah anak yatim. 

Kegiatan humanis ini merupakan bagian dari rangkaian Praktik Kerja Profesi (PKP) Serdik Sespimma Polri di wilayah hukum Polres Gresik.

Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Victor Togi Tambunan, S.H., S.I.K., menjelaskan bahwa PKP tidak hanya dirancang untuk mengasah kemampuan profesional, tetapi juga untuk memupuk kepekaan sosial para calon pemimpin Polri. 

Menurutnya, calon perwira harus memahami langsung dinamika dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

"Tujuan utama kegiatan ini adalah melatih serta menumbuhkan kepekaan dan kepedulian para serdik terhadap kondisi masyarakat, khususnya di wilayah tempat mereka akan mengabdi nanti," ujar Brigjen Pol Victor, Selasa (10/11/2026).

Menurut Brigjen Pol Victor Togi Tambunan, total terdapat 126 peserta didik yang mengikuti PKP di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kepercayaan menjad lokasi PKP. 

Momen ini menjadi ruang strategis bagi para serdik untuk mengimplementasikan ilmu kepemimpinan sekaligus mengasah ketajaman analisis persoalan di lapangan. 

"Melalui sinergi ini, para calon pemimpin Polri masa depan diharapkan tidak sekadar unggul secara manajerial, tetapi juga memiliki empati tinggi terhadap persoalan masyarakat luas," ujar AKBP Ramadhan.(*)

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), yang merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor, sebagai tersangka atas dugaan eksploitasi terhadap 19 orang, termasuk satu anak.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).

Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen Polda Jawa Timur dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk eksploitasi.

“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.

Ia menegaskan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.

“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, praktik eksploitasi terhadap para pekerja tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.

Tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja.

Berdasarkan keterangan para korban dan alat bukti yang diperoleh penyidik, meskipun restoran tersebut belum beroperasi, para korban dipaksa melakukan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.

Para pekerja diketahui menerima upah berkisar antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Selain itu, para korban juga diancam dengan pengenaan denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.

“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.

Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.

Pendalaman dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.

Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.

Untuk ketentuan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Ganis.

Sementara itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada para korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan para korban.

Polda Jatim juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kombes Pol Ganis kembali mengimbau kepada masyarakat, agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan untuk menjadi tenaga kerja terutama yang akan ditempatkan di negara - negara yang sedang konflik.

"Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan gaji besar," pungkas Kombes Pol Ganis.(*)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. mengatakan, sidang KKEP terhadap AS dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta tiga anggota komisi lainnya.

Dalam persidangan, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan tersebut, AS telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding. Selanjutnya, permohonan banding akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Johnny menegaskan, putusan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap personel bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku," tegasnya.

Ia menambahkan, penegakan kode etik terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan dilanjutkan. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan seluruh proses persidangan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak setiap pihak yang terlibat.

Menurut Anam, proses persidangan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.

"Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga," ungkap Anam.

Selain penegakan kode etik, Johnny juga menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Ia menyebut Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.

Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik juga masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.

"Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.

Johnny kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten. Ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan kode etik sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas institusi.

"Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan monitoring dan sambang warga tersebut berlangsung di Jalan Raden Wijaya, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 12.45 WIB. Di lokasi, anggota Unit Binmas Aipda Arik Dwi R tampak mengecek kondisi lahan jagung sembari berdialog dengan warga setempat.

Kapolsek Mayangan Kompol Aryo Pandanaran mengatakan, kehadiran personelnya di lapangan bertujuan untuk memberikan pembinaan serta memotivasi warga dalam menyukseskan program ketahanan pangan pemerintah.

"Anggota kami melaksanakan monitoring lahan jagung di wilayah Kecamatan Mayangan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program ini," ujar Aryo dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Selain memantau sektor pertanian, lanjut Aryo, petugas juga membuka ruang komunikasi bagi warga yang mengalami kendala di lapangan. Masyarakat diminta aktif berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila membutuhkan pendampingan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas apabila terdapat kendala di bidang pertanian. Begitu pula jika menemukan potensi gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar, segera sampaikan agar bisa cepat kami tindak lanjuti," jelasnya.

Melalui kegiatan sambang dan pembinaan rutin ini, kemitraan serta komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat diharapkan terus terjaga. Selama kegiatan berlangsung, situasi di sekitar lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Polres Jember Polda Jatim bersama instansi lintas sektor, organisasi masyarakat, pengusaha, dan warga setempat menggelar bakti sosial serta kerja bakti massal. Langkah cepat ini diambil untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana angin puting beliung pada Minggu (8/11/2026) lalu.

Bencana tersebut mengakibatkan sedikitnya 267 rumah dan fasilitas umum rusak, serta memutus akses jalan akibat tertimbun material pohon dan bambu yang tumbang.

Hadir langsung di lokasi untuk memimpin percepatan pemulihan, Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Danyon TP Ksatria Bura/545 Letkol Inf Ronald Setiyono Biet dan Wakapolres Jember Kompol Anthonio Effan Sulaiman.

Di sela-sela kegiatan, Kapolres Jember AKBP Alaiddin menegaskan komitmen institusinya untuk selalu berada di garda terdepan dalam membantu warga.

"Kehadiran kami di sini adalah bukti nyata dari semangat 'Polisi Bersama Masyarakat'. Kami tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk merangkul, menguatkan, dan memastikan bahwa warga tidak sendirian menghadapi masa-masa sulit ini," ungkap AKBP Alaiddin.

Ia menegaskan, gotong royong ini akan terus dilakukan sampai kondisi lingkungan kembali normal dan aktivitas warga pulih sepenuhnya.

Dalam aksi nyata di lapangan, personel gabungan bergotong royong membersihkan puing-puing bencana, membuka kembali akses jalan, mendirikan posko darurat, hingga memperbaiki atap rumah warga yang rusak.

Selain kerja bakti, kepedulian juga disalurkan melalui pelayanan kesehatan gratis hasil kolaborasi Tim Dokkes Polres Jember Polda Jatim dengan RS Jember Klinik. 

Ratusan paket bantuan kebutuhan pokok dari Polres Jember Polda Jatim dan para pengusaha lokal—seperti beras, minyak goreng, mi instan, air mineral, kebutuhan balita, hingga perlengkapan mandi—juga didistribusikan langsung kepada keluarga terdampak.

Melalui gerak cepat ini, slogan 'Polisi Bersama Masyarakat' dibuktikan bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah aksi nyata untuk hadir, peduli, dan menguatkan masyarakat di saat paling membutuhkan. (*)

Menanggapi penganugerahan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa keteladanan Jenderal Hoegeng menjadi nilai penting yang harus terus dihidupkan dalam pelaksanaan tugas dan kepemimpinan di lingkungan Polri.

Jenderal Hoegeng memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang bagi bangsa dan negara. Beliau turut berperan dalam masa mempertahankan kemerdekaan, membangun kepolisian pascakedaulatan, hingga mengemban berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Kapolri.

Dalam kepemimpinannya, beliau mendorong penguatan fungsi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas. Berbagai kontribusinya juga tercermin dalam penguatan fungsi penegakan hukum berbasis kriminologi dan kriminalistik, pengembangan kerja sama kepolisian internasional melalui Interpol, serta kebijakan keselamatan masyarakat melalui Maklumat Helm tahun 1971.

“Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memandang Jenderal Hoegeng sebagai sosok polisi yang memiliki keteguhan prinsip, kesederhanaan, keberanian, dan integritas. Beliau menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keistimewaan atau memenuhi kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, Kapolri menjadikan spirit keteladanan Jenderal Hoegeng sebagai landasan arah kepemimpinan Polri 2026–2029. Nilai kesederhanaan, keberanian dalam menegakkan kebenaran, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi spirit yang harus hidup dalam setiap pelaksanaan tugas anggota Polri.

“Seorang polisi tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Polisi harus hadir, dekat, mendengarkan, memahami, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Kedekatan dengan masyarakat harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam menjalankan tugas sehari-hari,” jelasnya.

Menurutnya, keteladanan Jenderal Hoegeng mengajarkan bahwa kehormatan seorang polisi tidak ditentukan oleh pangkat maupun jabatannya, melainkan oleh sikap, integritas, dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadikan spirit Jenderal Hoegeng tidak hanya berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi benar-benar menjadi nilai yang hidup dalam tubuh Polri. Kesederhanaan dalam kehidupan, keberanian dalam memegang prinsip, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta pengabdian yang mengutamakan kepentingan masyarakat harus menjadi karakter kepemimpinan dan seluruh anggota Polri.

Polri berharap penetapan Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso sebagai Pahlawan Nasional menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar Polri untuk semakin memperkuat komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Polri kuat karena kepercayaan masyarakat. Polri hadir untuk masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan mengabdi untuk masyarakat,” tutup Kadiv Humas.

Langkah cepat ini berhasil mengantisipasi potensi kerusuhan pada peringatan Hari Pahlawan. Kedua pria tersebut masing-masing berinisial MVK and VS, berusia sekitar 24 tahun, yang merupakan warga Surabaya.

Keduanya diamankan oleh personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik mereka.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan penangkapan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan satu botol bom molotov yang siap pakai.

"Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan," ujar Kombes Pol Abast.

Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS telah merencanakan aksi ini dengan matang. Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan mereka untuk merakit bom molotov tersebut.

Usai merakit, sepeda motor ditinggal di rumah salah satu temannya, lalu keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi. Keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun berhasil digagalkan.

Kombes Pol Abast mengungkapkan bahwa berdasarkan pengakuan awal, kedua pelaku sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan di tengah jalannya penyampaian aspirasi masyarakat.

"Motif hasil pemeriksaanawal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain," tegas Kombes Pol Abast.

Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polrestabes Surabaya. Polda Jatim menegaskan tetap menghormati hak berpendapat secara damai, namun akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat.

"Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Kombes Pol Abast. (*)