SIDOARJO - Jelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Polresta Sidoarjo Polda Jatim menggelar apel kesiapan dan Electronic Tactical Game (ETG) di Lapangan Mako Polresta Sidoarjo, Rabu (29/4/2026) sore.

Apel dipimpin Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik, dilanjutkan arahan, penjelasan ETG dalam rangka pelayanan pengamanan May Day 2026.

Wakapolresta Sidoarjo juga melakukan pengecekan kesiapan 1.200 personel yang akan diturunkan serta sarana maupun prasarana yang akan digunakan nanti.

"Kegiatan ini menegaskan komitmen Polri dalam menjamin peringatan May Day sebagai momentum penyampaian aspirasi rekan-rekan buruh atau pekerja dapat berlangsung secara aman, tertib dan kondusif," kata AKBP M. Zainur Rofik.

Oleh karena itu, seluruh personel diharapkan meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta disiplin dalam setiap pelaksanaan tugas secara profesional, proporsional, serta sesuai dengan SOP.

Wakapolresta Sidoarjo mengatakan, seluruh personel nantinya akan ditempatkan di titik strategis.

Ia menegaskan, pelayanan pengamanan May Day 2026, Polresta Sidoarjo Polda Jatim tetap mengedepankan pendekatan humanis.

"Kami tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam melayani massa aksi," pungkasnya. (*)

TUBAN - Kapolres Tuban AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H , bersama Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, S.E., meresmikan jembatan Merah Putih Presisi di Dusun Sambong Lombok Desa Bangilan kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, Rabu (29/04/2026).

Jembatan sepanjang 13 meter yang sebelumnya masih berbentuk bambu selama ini menjadi akses utama warga untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari menuju sawah, pasar, hingga jalur anak-anak berangkat ke sekolah.

Selain itu, jembatan tersebut menjadi salah satu akses terdekat penghubung dusun yang di huni sekitar 12 Kepala keluarga (KK) menuju jalan utama.

Melalui program Jembatan Merah Putih Presisi, Polres Tuban Polda Jatim berkolaborasi dengan  pemerintah daerah, pemerintah desa, serta semangat gotong royong warga, pembangunan jembatan akhirnya dapat terealisasi.

Kini, jembatan telah dibangun lebih kokoh dengan konstruksi cor beton serta rangka besi di sisi kanan dan kiri, sehingga lebih aman digunakan masyarakat maupun kendaraan roda dua.

Bupati Tuban menegaskan bahwa pembangunan ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi simbol harapan masyarakat yang diwujudkan melalui kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Jembatan ini didirikan dari sebuah harapan dan keinginan masyarakat yang diwujudkan secara konkret oleh Polri dalam hal ini Polres Tuban," ungkapnya.

Selain itu, Bupati juga mengapresiasi kekompakan warga Desa Bangilan yang turut bergotong royong selama proses pembangunan berlangsung. Mulai dari membantu tenaga, membawa material, hingga mendukung kelancaran pekerjaan.

"Dari sebuah keinginan itu dari warga, alhamdulillah mampu terwujud berkat kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, "ucap Bupati Tuban.

Pemerintah Kabupaten Tuban berharap jembatan tersebut dapat dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Kepada warga setempat, Mas Lindra berpesan bahwa program yang di wujudkan oleh Polres Tuban Polda Jatim ini agar tidak hanya dilihat dari besaran nilainya namun bisa dilihat dari manfaatnya.

"Manfaat yang dihasilkan ini untuk kepentingan masyarakat secara luas" terangnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Kapolres Tuban menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya pembangunan jembatan yang kini dapat dimanfaatkan masyarakat setempat. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses pembangunan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga warga sekitar.

Kapolres Tuban mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama antara pemerintah daerah dan kepolisian, sebagai bentuk sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, Kapolres Tuban juga memberikan penghargaan khusus kepada para ibu-ibu warga setempat yang selama proses pembangunan turut membantu menyiapkan konsumsi bagi para pekerja dan masyarakat yang bergotong royong.

Menurutnya, kebersamaan dan semangat gotong royong warga menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan jembatan yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat.

"Semoga dengan adanya jembatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat" ucap AKBP Alaiddin.

Kapolres Tuban juga berharap jembatan yang telah selesai dibangun itu dapat memberikan manfaat besar bagi warga, memperlancar aktivitas sehari-hari, serta menjadi sarana penghubung yang aman dan nyaman.

Ia juga berpesan agar seluruh masyarakat bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Mewakili Warganya, Sutaryono Kepala dusun Sambong Lombok menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan jembatan tersebut.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bupati, Kapolres Tuban serta seluruh unsur terkait yang telah mendukung hingga jembatan dapat terbangun dengan baik dan kini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat.

Keberadaan jembatan ini dinilai sangat membantu aktivitas warga, khususnya anak-anak sekolah, para petani, pedagang, serta masyarakat umum yang kini memperoleh akses lebih mudah, aman, dan nyaman.

"Alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk mempermudah aktivitas warga sehari-hari" ucapnya. (*)

BEKASI – Dalam upaya memperkuat sistem proteksi aset strategis bangsa, Korps Sabhara Baharkam Polri mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang diselenggarakan oleh Kemenko Polkam di Hotel Avanzel, Cibubur, Bekasi, Rabu (29/4/2026).

Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Kamtibmas Kemenko Polkam, Irjen Pol S. Tarigan, didampingi Asdep 1 Brigjen TNI Muhamad Sujono. Pertemuan ini menjadi wadah sinergi antara Polri dengan berbagai kementerian teknis, termasuk Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Perhubungan, PUPR, dan ESDM.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah urgensi penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di seluruh sektor Obvitnas. Data menunjukkan bahwa saat ini masih terdapat banyak pengelola Obvitnas yang belum menjalin kerja sama resmi melalui MoU maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Polri terkait penerapan standar keamanan tersebut.

Kasubdit Pamwaster Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, KBP Waluya, S.I.K., memaparkan data komprehensif mengenai jumlah Obvitnas dan Objek Tertentu (Obter) di Indonesia. Beliau menyoroti perlunya pemutakhiran regulasi untuk mewajibkan penerapan SMP guna menghadapi dinamika ancaman yang kian kompleks.

Evaluasi Total dan Kesiapan May DaySelain membahas legalitas kerja sama, rapat ini juga menghasilkan beberapa poin kesimpulan strategis:

1.Revitalisasi Regulasi: Kementerian terkait didorong untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap kepatuhan penerapan SMP. Regulasi lama perlu diperbarui agar relevan dengan ancaman keamanan masa kini.

2.Validasi Data: Akan dilakukan evaluasi ulang terhadap jumlah Obvitnas di tiap kementerian, terutama bagi sektor Perhubungan (regulasi tahun 2004) dan Pariwisata (regulasi tahun 2016) yang dinilai perlu segera direvisi.

3.Pengamanan Hari Buruh: Menjelang peringatan May Day, diskusi intensif juga dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan internal dan koordinasi dengan Polri guna menjamin situasi tetap kondusif di area Obvitnas.

"Evaluasi ini penting agar pengamanan aset negara tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi benar-benar berbasis pada manajemen risiko yang standar dan terukur di seluruh sektor," ujar perwakilan pimpinan rapat.

Melalui langkah proaktif ini, Polri bersama Kemenko Polkam berkomitmen menciptakan ekosistem investasi dan operasional industri yang aman, nyaman, dan terlindungi bagi kemajuan ekonomi nasional.

PONOROGO – Dua jembatan vital di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, yang sempat putus akibat bencana pada 2025, kini kembali berfungsi setelah diperbaiki melalui program Jembatan Merah Putih Presisi yang dilaksanakan oleh Polres Ponorogo, Polda Jatim.

Kedua jembatan yang berada di Dukuh Mingging dan Dukuh Mijil itu sebelumnya mengalami kerusakan yang  menyebabkan warga di tiga dukuh, yakni Tandan, Gombak, dan Mingging, sempat terisolir selama hampir satu tahun.

Boyani, Ketua RT setempat mengatakan warga terpaksa membangun jembatan darurat dari bambu agar aktivitas tetap berjalan, meski terbatas hanya untuk kendaraan roda dua.

“Selama setahun itu aktivitas warga terganggu. Mobil tidak bisa lewat, jadi harus memutar jauh. Bahkan jalur alternatif juga sempat terdampak bencana,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Kini, kondisi sudah berangsur normal. Jembatan permanen yang dibangun memungkinkan akses kendaraan roda dua maupun roda empat, khususnya di Dukuh Mingging.

“Sekarang sudah lancar seperti sebelum bencana,” tambahnya.

Senada dengan  Boyani, Kepala Desa Grogol, Jalu Prasetyo, menegaskan kedua jembatan tersebut merupakan akses utama warga. Ia menyebut pembangunan ini sangat membantu mobilitas masyarakat.

“Jembatan di Mingging sudah bisa dilalui roda empat, sementara di Mijil khusus roda dua. Ini sangat membantu warga,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polres Ponorogo dan pemerintah daerah atas percepatan pembangunan tersebut.

“Kami berterima kasih karena persoalan ini bisa segera ditangani dan masyarakat kembali beraktivitas normal,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Ponorogo, Andin Wisnu Sudibyo menjelaskan, pembangunan jembatan di desa yang sempat terdampak bencana tersebut mewujudkan bahwa Polri hadir di tengah masyarakat bukan hanya soal penagakan hukum tetapi juga memastikan masyarakat merasa aman, nyaman dan lancar dalam beraktivitas.

“Program ini merupakan atensi Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk memastikan akses masyarakat, terutama anak sekolah, tetap lancar,” tegasnya.

Dari total Empat jembatan yang direncanakan, Tiga di antaranya sudah selesai dan dapat digunakan, sementara satu lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Ia memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendata titik-titik lain yang membutuhkan perbaikan infrastruktur.

“Ke depan akan terus kita petakan lokasi prioritas agar segera bisa ditangani,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Empat Fungsi Pusat Polri Tahun 2026 di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat transformasi Polri Presisi sekaligus mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Rakernis tersebut diikuti empat fungsi utama di lingkungan Mabes Polri, yakni Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes), Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Pusat Keuangan (Puskeu), serta Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri. Hadir pula Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri.

Dalam arahannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas capaian kinerja selama tahun 2025 hingga awal 2026.

Menurutnya, berbagai keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam membangun fondasi organisasi yang kuat dan adaptif menghadapi tantangan ke depan.

“Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bekerja sangat luar biasa, mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, khususnya terkait menyangkut masalah empat pusat tersebut,” ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Selain itu, Dedi juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut Pusat Keuangan Polri memiliki peran strategis memastikan seluruh anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu mendukung operasional kepolisian.

“Tidak ada satu organisasi sehebat apa pun kalau tidak didukung oleh anggaran, dan tidak dilakukan tata kelola penggunaan anggaran yang benar,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Polri juga menyerahkan penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik Tahun 2025. Untuk kategori pagu besar diraih Polda Sulawesi Selatan, kategori pagu sedang diraih Polda Riau, dan kategori pagu kecil diraih Polda Kalimantan Utara. 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakapolri didampingi Kapuslitbang dan Kapuskeu Polri.

Wakapolri menyebut capaian tersebut menjadi bukti komitmen jajaran wilayah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara secara profesional.

Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kinerja.

“Nilai IKPA Polri harus terus meningkat. Kita harus betul-betul memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional,” kata Dedi.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi terhadap pengembangan layanan kesehatan kepolisian, Polri turut menyematkan Tanda Kemahiran Kedokteran Kepolisian kepada Menteri PAN-RB Rini Widyantini.

Melalui Rakernis ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional Tahun 2026 melalui penguatan organisasi, peningkatan pelayanan publik, tata kelola anggaran yang baik, serta inovasi berbasis riset.

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik kepada jajaran Polda dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Empat Fungsi Pusat Polri Tahun 2026 di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, dan profesional sepanjang tahun 2025.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo didampingi Kapuslitbang dan Kapuskeu Polri.

Untuk kategori pagu besar, penghargaan IKPA terbaik diraih Polda Sulawesi Selatan. Sementara kategori pagu sedang diberikan kepada Polda Riau, dan kategori pagu kecil diraih Polda Kalimantan Utara.

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung keberhasilan organisasi, termasuk pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di lapangan.

“Tidak ada satu organisasi sehebat apa pun kalau tidak didukung oleh anggaran, dan tidak dilakukan tata kelola penggunaan anggaran yang benar,” ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Menurutnya, capaian para penerima penghargaan menunjukkan komitmen jajaran kewilayahan dalam mengelola anggaran negara secara transparan dan bertanggung jawab.

Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya di lingkungan Polri.

Wakapolri juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh jajaran agar mampu menjawab tantangan organisasi ke depan.

Ia menyebut profesionalisme personel pengemban fungsi keuangan harus terus diperkuat seiring tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi.

“Nilai IKPA Polri harus terus meningkat. Kita harus betul-betul memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional,” katanya.

Selain penghargaan IKPA, Polri juga menyerahkan penghargaan lain berdasarkan hasil survei Puslitbang Polri Tahun 2025. 

Polda Bengkulu menerima penghargaan tingkat kepuasan masyarakat terbaik, sedangkan Polda Bali meraih penghargaan internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan Polri.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mendorong budaya kompetisi sehat, peningkatan kinerja, serta penguatan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja.

Melalui momentum Rakernis ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi yang modern serta terpercaya.