TERKINI
Lorem 1
Technology
Circle Gallery
‹
›
Shooting
Pilihan Pembaca
Racing
Postingan Populer
News
JAKARTA, 16 November 2026 — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian kawasan hutan.
Langkah tersebut menjadi fokus audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11).
Di tengah persoalan tumpang tindih penguasaan tanah, konflik agraria berkepanjangan, dan tantangan deforestasi, Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian harus dimulai dari kesamaan data, kejelasan status hukum, dan verifikasi faktual di lapangan.
“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat,” tegas Kepala BRAN.
3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria Perlu Verifikasi
Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber, BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan, termasuk indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.
Selain itu, terdapat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data.
Angka-angka tersebut masih memerlukan verifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan, dan kondisi masyarakat di lapangan.
“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru,” ujar Kepala BRAN.
TORA 3,11 Juta Hektare dan Perhutanan Sosial 8,4 Juta Hektare
Kepala BRAN turut menyoroti pentingnya menghubungkan capaian penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang dibahas dalam audiensi, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari alokasi 4,1 juta hektare.
Sementara itu, capaian perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare, yang menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.
Terdapat pula 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan penataan administrasi, penyelesaian konflik, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Kepala BRAN, capaian luas lahan harus diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
“Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik,” jelasnya.
Integrasi Data Menjadi Dasar Penetapan Prioritas
BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.
Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN mendorong penentuan lokasi prioritas berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, dan fungsi ekologis kawasan.
“Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan,” ungkap Kepala BRAN.
Menjaga Hutan Sekaligus Membuka Akses Kesejahteraan
Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan.
Melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait, penyelesaian dapat diarahkan melalui mekanisme penataan batas kawasan, TORA, perhutanan sosial, maupun bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
“Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tegas Kepala BRAN.
Fokus pada Hasil yang Terukur
Sebagai tindak lanjut audiensi, BRAN akan mendorong penguatan koordinasi teknis dalam sinkronisasi data, verifikasi lapangan, penyusunan peta prioritas, serta penentuan mekanisme penyelesaian konflik agraria.
Kepala BRAN menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan,” pungkas Kepala BRAN.
DEPOK – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan empat fasilitas strategis di lingkungan Korps Brimob Polri melalui penandatanganan prasasti di Mako Korbrimob Polri, Kesatrian Amji Attak, Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (16/11/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fasilitas, pelayanan kesehatan, sekaligus melestarikan sejarah dan nilai pengabdian Korps Brimob.
Empat fasilitas yang diresmikan meliputi rekonstruksi Gerbang Utama Korps Brimob, Rumah Sakit Bhayangkara Brimob “dr. Hadiman”, pembangunan Gedung Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Satuan Kesehatan (Satkes) Brimob Cikeas, serta pembangunan Monumen Perjuangan Brimob di Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Suyudi mengenang masa pengabdiannya di Korps Brimob sejak 1995. Ia menyaksikan langsung perubahan lingkungan Mako Korbrimob yang berkembang menjadi kawasan markas dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif. Perubahan tersebut turut mendapat apresiasi dari Kapolri.
“Tempat yang sangat istimewa. Dulu ini tidak seperti ini. Tapi ini sudah dirubah. Sangat indah, sangat hebat. Terima kasih Pak Dankor,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Depok, Senin (16/11/2026).
Salah satu pembaruan tersebut terlihat pada rekonstruksi Gerbang Utama Mako Korbrimob. Gerbang yang kini tampil lebih modern dan representatif itu juga dilengkapi berbagai elemen yang merefleksikan perjalanan sejarah Korps Brimob, mulai dari Monumen Pahlawan Nasional Komjen Pol. (Purn.) Dr. H. Moehammad Jasin hingga relief pembentukan Pasukan Polisi Istimewa yang menjadi bagian dari akar sejarah Korps Brimob.
Kawasan gerbang juga mengabadikan penganugerahan Nugraha Sakanti Jana Utama kepada Korps Brimob pada 14 November 1961 serta amanat Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dalam peringatan HUT ke-XX Korps Brimob pada 14 November 1965. Berbagai elemen tersebut menjadi pengingat atas perjalanan sejarah dan pengabdian Korps Brimob kepada bangsa dan negara.
Selain pembaruan markas, penguatan fasilitas kesehatan diwujudkan melalui rekonstruksi serta penamaan Rumah Sakit Bhayangkara Brimob “dr. Hadiman” dan pembangunan gedung fasilitas kesehatan tingkat pertama Satkes Brimob Cikeas. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus menunjang kondisi fisik dan kesiapan personel dalam menjalankan tugas.
Penamaan rumah sakit tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Irjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. dr. H. Hadiman, SpKO., S.H., M.B.A., M.Sc. Almarhum pernah mengemban tugas sebagai Komandan Batalyon di Korbrimob Polri serta menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Ia juga mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai guru besar, dosen, dan Rektor Universitas Bung Karno sebelum wafat pada 19 Mei 2026.
Sementara itu, pembangunan Monumen Perjuangan Brimob di Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ditujukan untuk mengenang pengorbanan enam personel Brimob asal Kalimantan Selatan yang gugur saat bertugas di wilayah Nanga Kantuk. Monumen yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut diharapkan menjadi pengingat sejarah perjuangan personel Brimob sekaligus sarana edukasi bagi generasi muda.
Peresmian empat fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan Korps Brimob yang tidak hanya berorientasi pada pembaruan infrastruktur, tetapi juga peningkatan pelayanan kesehatan dan pelestarian nilai-nilai sejarah. Penguatan tersebut diharapkan dapat menunjang kesiapan personel sekaligus menjaga jati diri Korps Brimob dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online dengan menyita aset senilai Rp28.010.228.458. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil perjudian online.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026. Pengungkapan bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online.
Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi online, mulai dari slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport. Aktivitas perjudian tersebut didukung berbagai metode pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.
Sindikat tersebut diduga mengoperasikan situs perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
"Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil perjudian online. Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut melalui database Trust Positive.
Meski telah diblokir, situs perjudian online tersebut diduga masih dapat diakses menggunakan VPN karena server berada di luar negeri dan pengelola terus melakukan perubahan entitas.
Suhasto menegaskan, penyidik masih terus mendalami kepemilikan dan penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan serta menikmati hasil perjudian online.
Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain.
"Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan," jelas Alfret.
Ia menambahkan, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami keterlibatan mereka, khususnya terkait penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Suhasto menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas perjudian online, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.
"Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan," tegasnya.
Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang.
PROBOLINGGO – Polres Probolinggo Polda Jatim melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2026 sebagai bentuk kesiapan personel dalam pelaksanaan operasi lalu lintas di wilayah hukum Polres Probolinggo, Senin (16/11/2026).
Operasi Zebra Semeru 2026 akan berlangsung selama 14 hari, mulai Senin, 16 November hingga 29 November 2026 ini bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar menekankan agar seluruh personel mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif dengan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis.
"Operasi ini bukan semata-mata tentang penindakan pelanggaran, tetapi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Kami ingin keselamatan menjadi kebutuhan dan budaya bersama," ujar AKBP Rizki.
Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dilakukan melalui ETLE dan peneguran. Personel juga diminta memberikan edukasi secara tepat sasaran serta meningkatkan kehadiran pada jam dan lokasi rawan kecelakaan maupun kepadatan lalu lintas.
Lebih lanjut Kapolres Probolinggo menambahkan personel diminta memetakan kondisi jalan rusak, titik rawan kecelakaan atau blackspot, serta lokasi yang berpotensi mengalami genangan air.
"Kehadiran anggota harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di titik-titik rawan. Lakukan pemetaan dan koordinasi dengan instansi terkait agar potensi gangguan lalu lintas dapat segera ditangani," tegas Kapolres Probolinggo.
Melalui Operasi Zebra Semeru 2026, Polres Probolinggo Polda Jatim mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mengutamakan keselamatan saat berkendara demi terciptanya Kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif. (*)
SURABAYA - Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim membongkar 12 kasus peredaran narkotika senilai Rp 200 juta dan mengamankan 15 tersangka di Surabaya sepanjang 16 Oktober hingga 5 November 2026.
Dari pengungkapan tersebut, Polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 153,91 gram, pil ekstasi, serta menetapkan Empat tersangka sebagai residivis.
Keempat tersangka residivis tersebut diketahui berulang kali terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Sementara itu, ke-15 tersangka yang diamankan seluruhnya merupakan laki-laki yang beroperasi di wilayah Surabaya.
Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Adik Agus Putrawan mengatakan, para tersangka memiliki modus operandi yang hampir seragam dalam menjalankan bisnis haram tersebut. Mayoritas mengandalkan sistem ranjau untuk mengedarkan narkotika kepada para pembeli.
"Modusnya hampir keseluruhan sama, menggunakan sistem ranjau. Ada juga yang pembelinya sudah kenal sehingga bisa langsung membeli," kata AKP Adik, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, dari total barang bukti narkotika yang disita berupa sabu dengan berat bruto 153,91 gram dan 20 butir pil ekstasi, taksiran nilai peredarannya mencapai sekitar Rp 200 juta.
Selain narkotika, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti penunjang kejahatan dari tangan para tersangka. Di antaranya satu mesin pres, enam timbangan elektrik, 12 unit telepon seluler, 13 bendel klip plastik, uang tunai Rp 2.073.000, tujuh sekrop, serta satu buku catatan rekap penjualan.
AKP Adik menambahkan, keberhasilan pengungkapan 12 kasus tersebut merupakan buah dari intensitas penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan jajarannya selama kurun waktu tiga pekan tersebut.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) dan (2) huruf a juncto Pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Ancaman hukuman yang dikenakan terhadap para tersangka berupa pidana penjara maksimal lima tahun. (*)
JAKARTA – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026 di Mabes Polri, Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sidang KKEP tersebut akan dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si. selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, S.I.K., M.H., IJP Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutup Trunoyudo.
SIDOARJO - Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra mengajak generasi muda untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Ajakan tersebut disampaikan melalui kegiatan penanaman pohon di lingkungan SMAN 1 Sidoarjo, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Sidoarjo menjelaskan bahwa kegiatan penghijauan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Kapolri, yakni Green Policing.
Program tersebut menjadi wujud kepedulian Polri bersama masyarakat dalam mendorong gerakan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini, terutama kepada kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa.
"Penanaman pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap kelestarian alam dan keberlangsungan lingkungan hidup," ujar AKBP Bobby.
Ia berharap para pelajar SMAN 1 Sidoarjo dan generasi muda pada umumnya dapat mengambil bagian sebagai pelopor pelestarian lingkungan, dimulai dari lingkungan sekolah, rumah, hingga masyarakat sekitar.
"Melalui program Green Policing ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Jadilah pelopor penghijauan dan tumbuhkan kepedulian terhadap alam sejak dini," pesannya.
Melalui kegiatan ini, Polresta Sidoarjo Polda Jatim berharap semangat Green Policing semakin tumbuh di kalangan generasi muda. Sehingga tercipta kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)



